3 Anggota Komisi III 'Bermain' pada Simulator SIM
JAKARTA- Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi pengadaan Simulator SIM di Korlantas Polri.
"Saya diperiksa soal Simulator," kata Nazar usai menjalani pemeriksaan di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 21 Februari.
Nazar yang pernah menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI, kembali melemparkan bola panas soal kasus Simulator. Dia mengakui ada beberapa rekannya di Komisi III yang bermain dalam proyek tersebut.
"Itu yang terlibat Azis Syamsudin, Herman Hery dan Bambang Soesatyo," kata suami dari Neneng Sri Wahyuni ini.
Azis Syamsudin dan Bambang Soesatyo adalah kader dari Partai Golkar, sedangkan Herman Hery berasal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Azis sendiri menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua Komisi III DPR.
Seperti diketahui, KPK mulai menyasar kepada proses penganggaran di Komisi III DPR RI yang diduga telah terjadi penyimpangan pada proyek simulator SIM.
Hal itulah yang menjadi dasar penyidik KPK untuk memanggil Nazarudin selaku mantan anggota DPR yang duduk di komisi III DPR RI untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Wakil Ketua KPK, Busyro Muqodas, menegaskan, mantan bendahara umum Partai Demokrat itu diduga mengetahui adanya permainan anggaran yang terjadi dalam proyek simulator.
Busyro pun membenarkan jika Nazar, dipanggil dalam kasus berbiaya Rp196,8 milyar itu karena mengetahui proses pembahasan anggaran proyek Simulasi SIM saat dibahas di Banggar DPR.
Namun, saat disinggung lebih jauh kaitan Nazarudin dalam kasus yang merugikan negara sekitar Rp100 miliar itu, Busyro berdalih, pimpinan belum mendapat laporan utuh dari penyidik KPK.
Bambang Soesatyo Bantah Tudingan Nazaruddin
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, membantah tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, terlibat dalam kasus Simulator SIM.
"Tudingan saya terlibat dalam kasus simulator SIM, sama sekali tidak benar," ujar Bambang dalam pesan singkat kepada Okezone, Jumat (22/2/2013).
Bambang menjelaskan, pengadaan alat simulator SIM sama sekali tidak ada kaitannya dengan Komisi III DPR.
"Tidak pernah dibahas baik di Banggar maupun di Komisi III selaku mitra Polri. Itu sepenuhnya kewenangan Polri dalam penggunaan dana yang berasal dari PNBP. Sesuai dengan Undang-undang tentang keuangan negara," tutur Wakil Bendahara Umum Partai Golkar itu.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, semua notulen, prosedur, serta pengajuan dari mitra kerja Komisi III, lengkap dn tersimpan di sekretariat komisi.
"Semua bisa dicek dalam dokumen anggaran yang ada di Komisi III. Jadi, bisa dilihat di sana sejak saya masuk DPR di Komisi III hingga kini, tidak pernah ada pengajuan pengadaan simulator itu," tegasnya.
Seperti diberitakan, Nazaruddin menyebut tiga anggota Komisi III DPR yang diduga terlibat dalam kasus yang menelan anggaran Rp196,8 miliar itu.
"Itu yang terlibat Azis Syamsudin, Herman Hery, dan Bambang Soesatyo," kata Nazar.
Azis Syamsudin dan Bambang Soesatyo adalah kader dari Partai Golkar, sedangkan Herman Hery berasal dari PDIP. Azis sendiri menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua Komisi III DPR.
Dituding Nazar Terlibat Kasus Simulator, Ini Tanggapan Aziz Syamsuddin
JAKARTA - Mantan anggota Komisi III DPR yang juga terdakwa kasus wisma atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin melempar bola panas ke sesama rekannya ketika masih di Komisi III DPR.
Usai diperiksa oleh KPK terkait kasus Simulator SIM pada Kamis, 21 Februari 2013, Nazaruddin langsung menyebut Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo dan Herman Hery terlibat dalam kasus yang menelan anggaran Rp196,8 miliar itu.
Namanya disebut-sebut oleh Nazaruddin, Aziz Syamsudin tak menerima. Aziz membantah tudingan itu. Menurutnya, kasus Simulator SIM tidak ada kaitanya dengan Komisi III DPR.
"Tidak ada urusan dengan Komisi III. Itu kan PNBP (Penerimaan Bukan Pajak) sehingga tidak dibahas di DPR, sesuai Undang-undang Keuangan Negara," tutur Aziz dalam pesan singkatnya kepada Okezone, Jumat (22/2/2013).
Ruhut: Perkataan Nazaruddin 100 % Betul
JAKARTA - Mantan Anggota Komisi III Muhammad Nazarudin melontarkan tudingan bahwa tiga orang rekanya di Komisi III terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan Simulator SIM di Korlantas Polri. Mereka adalah Azis Syamsudin, Bambang Soesatyo, dan Herman Hery.
Meskipun ketiganya telah membantah, namun dugaan keterlibatan ketiganya sangat kuat. Sebab permasalahan Simulator SIM memang dibahas di Badan Anggaran (Banggar) atau disebut Pokja Anggaran Komisi III.
"Apa yang dikatakan Nazarudin 100 persen betul. Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Herman Hery Banggar semua, Banggar di komisi," kata anggota Komisi III dari fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2013).
Ruhut menerangkan, dari fraksinya kala itu ada dua orang yang menjadi anggota Banggar komisi yakni Nazarudin dan Saan Mustopa. Dia menegaskan bahwa hal itu dibahas di Banggar komisi atas sepengetahuan pimpinan Komisi.
"Pasti dibahas di Banggar Komisi III, pasti dibahas, sama pimpinan Komisi III. Kalau saya bukan Banggar ya enggak tahu. Dari Demokrat Banggarnya Nazar sama Saan. Nazarudin kan Banggar, dia juga tahu," tegas Ruhut.
KPK saat ini mulai menyasar kepada proses penganggaran yang terjadi di Komisi III DPR yang diduga telah terjadi penyimpangan untuk proyek simulator SIM.
Hal itulah yang kemudian menjadi dasar penyidik KPK untuk memanggil Muhamad Nazarudin selaku mantan anggota DPR yang duduk di komisi III DPR RI untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Wakil ketua KPK Busyro Muqodas menegaskan, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu diduga mengetahui adanya permainan anggaran yang terjadi dalam proyek simulator itu.
Busyro pun membenarkan jika Nazar, dipanggil dalam kasus berbiaya Rp196,8 miliar itu karena mengetahui proses pembahasan anggaran proyek Simulasi SIM saat dibahas di Banggar DPR.
Neta S Pane : KPK Harus Periksa Bambang Soesatyo Cs
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera memeriksa tiga anggota Komisi III DPR yang disebut-sebut Nazaruddin terlibat dalam proyek pengadaan Simulator SIM. Ketiganya yaitu Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo dan Herman Hery.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan persnya, Jumat (22/2/2013).
Selain itu, lanjut Neta, KPK juga harus mencermati dugaan keterlibatan anggota DPR tersebut dalam proyek-proyek pengadaan lainnya di Polri, terutama dalam proyek pemanfaatan optimalisasi untuk penguatan sarana prasarana Polri (POUPSP) 2013 senilai Rp1,8 triliun.
Neta juga mengatakan bahwa KPK harus bekerja profesional dan tidak boleh mengabaikan kesaksian Nazaruddin. Sebab, Nazaruddin dipanggil KPK untuk dimintai kesaksian dalam proyek pengadaan di Polri, khususnya proyek Simulator SIM.
"Kita berharap kasus Simulator SIM menjadi pintu masuk KPK untuk membongkar kasus-kasus korupsi lain di Polri, seperti keberadaan mafia proyek yang diduga melibatkan oknum elite kepolisian, anggota legislatif, dan pengusaha," tutur Neta.
Dari penelusuran IPW, sambung Neta, saat ini ada lima mafia proyek yang berkuasa di Polri, yakni TS, MA, R, S dan M. Meski sempat diblack list dan bermasalah, mereka tetap saja mendapat keistimewaan dalam proyek POUPSP 2013.
Akibat dikuasai mafia proyek, barang-barang yang akan dibeli Polri harganya menjadi berkali-kali lipat, seperti kuda harganya mencapai Rp468 juta per ekor, anjing Rp150 juta per ekor, laptop Rp28 juta per unit, eksternal disk Rp7 juta per unit, dan kamera poket Rp8 juta.
Oleh karenanya, Neta meminta KPK untuk mencermati manuver mafia proyek ini. Pasalnya, Polri seakan tidak mampu mengatasi karena diduga para mafia ini didukung oknum-oknum di legislatif yang menekan elit-elit Polri.
"Jadi kesaksian Nazaruddin mengenai keterlibatan tiga anggota DPR tersebut harus segera ditindaklanjuti KPK dan dijadikan pintu masuk untuk membersihkan proyek-proyek Polri dari manuver mafia proyek dan oknum Komisi III DPR," tutupnya.
JAKARTA- Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi pengadaan Simulator SIM di Korlantas Polri.
"Saya diperiksa soal Simulator," kata Nazar usai menjalani pemeriksaan di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 21 Februari.
Nazar yang pernah menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI, kembali melemparkan bola panas soal kasus Simulator. Dia mengakui ada beberapa rekannya di Komisi III yang bermain dalam proyek tersebut.
"Itu yang terlibat Azis Syamsudin, Herman Hery dan Bambang Soesatyo," kata suami dari Neneng Sri Wahyuni ini.
Azis Syamsudin dan Bambang Soesatyo adalah kader dari Partai Golkar, sedangkan Herman Hery berasal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Azis sendiri menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua Komisi III DPR.
Seperti diketahui, KPK mulai menyasar kepada proses penganggaran di Komisi III DPR RI yang diduga telah terjadi penyimpangan pada proyek simulator SIM.
Hal itulah yang menjadi dasar penyidik KPK untuk memanggil Nazarudin selaku mantan anggota DPR yang duduk di komisi III DPR RI untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Wakil Ketua KPK, Busyro Muqodas, menegaskan, mantan bendahara umum Partai Demokrat itu diduga mengetahui adanya permainan anggaran yang terjadi dalam proyek simulator.
Busyro pun membenarkan jika Nazar, dipanggil dalam kasus berbiaya Rp196,8 milyar itu karena mengetahui proses pembahasan anggaran proyek Simulasi SIM saat dibahas di Banggar DPR.
Namun, saat disinggung lebih jauh kaitan Nazarudin dalam kasus yang merugikan negara sekitar Rp100 miliar itu, Busyro berdalih, pimpinan belum mendapat laporan utuh dari penyidik KPK.
Bambang Soesatyo Bantah Tudingan Nazaruddin
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, membantah tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, terlibat dalam kasus Simulator SIM.
"Tudingan saya terlibat dalam kasus simulator SIM, sama sekali tidak benar," ujar Bambang dalam pesan singkat kepada Okezone, Jumat (22/2/2013).
Bambang menjelaskan, pengadaan alat simulator SIM sama sekali tidak ada kaitannya dengan Komisi III DPR.
"Tidak pernah dibahas baik di Banggar maupun di Komisi III selaku mitra Polri. Itu sepenuhnya kewenangan Polri dalam penggunaan dana yang berasal dari PNBP. Sesuai dengan Undang-undang tentang keuangan negara," tutur Wakil Bendahara Umum Partai Golkar itu.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, semua notulen, prosedur, serta pengajuan dari mitra kerja Komisi III, lengkap dn tersimpan di sekretariat komisi.
"Semua bisa dicek dalam dokumen anggaran yang ada di Komisi III. Jadi, bisa dilihat di sana sejak saya masuk DPR di Komisi III hingga kini, tidak pernah ada pengajuan pengadaan simulator itu," tegasnya.
Seperti diberitakan, Nazaruddin menyebut tiga anggota Komisi III DPR yang diduga terlibat dalam kasus yang menelan anggaran Rp196,8 miliar itu.
"Itu yang terlibat Azis Syamsudin, Herman Hery, dan Bambang Soesatyo," kata Nazar.
Azis Syamsudin dan Bambang Soesatyo adalah kader dari Partai Golkar, sedangkan Herman Hery berasal dari PDIP. Azis sendiri menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua Komisi III DPR.
Dituding Nazar Terlibat Kasus Simulator, Ini Tanggapan Aziz Syamsuddin
JAKARTA - Mantan anggota Komisi III DPR yang juga terdakwa kasus wisma atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin melempar bola panas ke sesama rekannya ketika masih di Komisi III DPR.
Usai diperiksa oleh KPK terkait kasus Simulator SIM pada Kamis, 21 Februari 2013, Nazaruddin langsung menyebut Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo dan Herman Hery terlibat dalam kasus yang menelan anggaran Rp196,8 miliar itu.
Namanya disebut-sebut oleh Nazaruddin, Aziz Syamsudin tak menerima. Aziz membantah tudingan itu. Menurutnya, kasus Simulator SIM tidak ada kaitanya dengan Komisi III DPR.
"Tidak ada urusan dengan Komisi III. Itu kan PNBP (Penerimaan Bukan Pajak) sehingga tidak dibahas di DPR, sesuai Undang-undang Keuangan Negara," tutur Aziz dalam pesan singkatnya kepada Okezone, Jumat (22/2/2013).
Ruhut: Perkataan Nazaruddin 100 % Betul
JAKARTA - Mantan Anggota Komisi III Muhammad Nazarudin melontarkan tudingan bahwa tiga orang rekanya di Komisi III terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan Simulator SIM di Korlantas Polri. Mereka adalah Azis Syamsudin, Bambang Soesatyo, dan Herman Hery.
Meskipun ketiganya telah membantah, namun dugaan keterlibatan ketiganya sangat kuat. Sebab permasalahan Simulator SIM memang dibahas di Badan Anggaran (Banggar) atau disebut Pokja Anggaran Komisi III.
"Apa yang dikatakan Nazarudin 100 persen betul. Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Herman Hery Banggar semua, Banggar di komisi," kata anggota Komisi III dari fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2013).
Ruhut menerangkan, dari fraksinya kala itu ada dua orang yang menjadi anggota Banggar komisi yakni Nazarudin dan Saan Mustopa. Dia menegaskan bahwa hal itu dibahas di Banggar komisi atas sepengetahuan pimpinan Komisi.
"Pasti dibahas di Banggar Komisi III, pasti dibahas, sama pimpinan Komisi III. Kalau saya bukan Banggar ya enggak tahu. Dari Demokrat Banggarnya Nazar sama Saan. Nazarudin kan Banggar, dia juga tahu," tegas Ruhut.
KPK saat ini mulai menyasar kepada proses penganggaran yang terjadi di Komisi III DPR yang diduga telah terjadi penyimpangan untuk proyek simulator SIM.
Hal itulah yang kemudian menjadi dasar penyidik KPK untuk memanggil Muhamad Nazarudin selaku mantan anggota DPR yang duduk di komisi III DPR RI untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Wakil ketua KPK Busyro Muqodas menegaskan, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu diduga mengetahui adanya permainan anggaran yang terjadi dalam proyek simulator itu.
Busyro pun membenarkan jika Nazar, dipanggil dalam kasus berbiaya Rp196,8 miliar itu karena mengetahui proses pembahasan anggaran proyek Simulasi SIM saat dibahas di Banggar DPR.
Neta S Pane : KPK Harus Periksa Bambang Soesatyo Cs
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera memeriksa tiga anggota Komisi III DPR yang disebut-sebut Nazaruddin terlibat dalam proyek pengadaan Simulator SIM. Ketiganya yaitu Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo dan Herman Hery.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan persnya, Jumat (22/2/2013).
Selain itu, lanjut Neta, KPK juga harus mencermati dugaan keterlibatan anggota DPR tersebut dalam proyek-proyek pengadaan lainnya di Polri, terutama dalam proyek pemanfaatan optimalisasi untuk penguatan sarana prasarana Polri (POUPSP) 2013 senilai Rp1,8 triliun.
Neta juga mengatakan bahwa KPK harus bekerja profesional dan tidak boleh mengabaikan kesaksian Nazaruddin. Sebab, Nazaruddin dipanggil KPK untuk dimintai kesaksian dalam proyek pengadaan di Polri, khususnya proyek Simulator SIM.
"Kita berharap kasus Simulator SIM menjadi pintu masuk KPK untuk membongkar kasus-kasus korupsi lain di Polri, seperti keberadaan mafia proyek yang diduga melibatkan oknum elite kepolisian, anggota legislatif, dan pengusaha," tutur Neta.
Dari penelusuran IPW, sambung Neta, saat ini ada lima mafia proyek yang berkuasa di Polri, yakni TS, MA, R, S dan M. Meski sempat diblack list dan bermasalah, mereka tetap saja mendapat keistimewaan dalam proyek POUPSP 2013.
Akibat dikuasai mafia proyek, barang-barang yang akan dibeli Polri harganya menjadi berkali-kali lipat, seperti kuda harganya mencapai Rp468 juta per ekor, anjing Rp150 juta per ekor, laptop Rp28 juta per unit, eksternal disk Rp7 juta per unit, dan kamera poket Rp8 juta.
Oleh karenanya, Neta meminta KPK untuk mencermati manuver mafia proyek ini. Pasalnya, Polri seakan tidak mampu mengatasi karena diduga para mafia ini didukung oknum-oknum di legislatif yang menekan elit-elit Polri.
"Jadi kesaksian Nazaruddin mengenai keterlibatan tiga anggota DPR tersebut harus segera ditindaklanjuti KPK dan dijadikan pintu masuk untuk membersihkan proyek-proyek Polri dari manuver mafia proyek dan oknum Komisi III DPR," tutupnya.
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
.
__,_._,___
Klarifilasi Bambang Soesatyo by email : bambangsoesatyo@yahoo.com barusan
BalasHapusIni merupakan serangan kedua bagi saya setelah surat kaleng kasus pemeras BUMN yg sdh diklarifikasi oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Saya menduga apa yg disampaikan Nazaruddin merupakan bagian dari skenario operasi "sunyi senyap" atau 'SS'.
Ini merupakan serangan balik yang makin memperkuat dugaan apa yg pernah saya sinyalir dan sampaikan sebelumnya ttg keberadaan adanya satgas yg mengendalikan operasi kontra intelejen bersandi "SS". Saya menduga operasi ini dikendalikan oleh pihak2 tertentu yg memiliki kekuasaan luar biasa.
Jadi, tdk tertutup kemungkinan saat ini Nazaruddin ditunggangi oleh kelompok tertentu untuk menyerang lawan2 politiknya.