Minggu, 16 Desember 2012

[Media_Nusantara] Surat Kepada Ketua Ombudsman RI

 

Surat Kepada Ketua Ombudsman RI

Jakarta, 27 Juli 2012, Kepada Yth : Bapak Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Di – Jakarta .

Perihal : Pelayanan Divisi Propam Mabes Polri belum maksimal

Dengan hormat,Bersama ini kami Kusnadi, alamat Kp. Setu Desa Buaran Rt.01/01 no.26 Serpong Tanggerang mengadukan Divisi Propam Mabes Polri yang belum memproses pengaduan kami , padahal pengaduan kami ke Divisi Propam Mabes Polri sejak tanggal 28 Februari 2012 .

Adapun penggaduan kami tersebut terkait penganiayaan / penyiksaan fisik dan psikis dengan cara dipukuli hingga disetrum terhadap anak kandung saya bernama Edih Kusnadi oleh AKP. Andreas Tulam dan kawan2 (anggota Polda Metro Jaya)pada tanggal 14 Mei 2011menyebabkan tulang tangannya patah dan memar diwajahnya

Pada saat itu anak kami dipaksa supaya mengaku sebagai bandar narkoba, anak kami tetap bersikukuh tidak mengaku karena memang tidak pernah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba.

Dalam hal ini sekali lagi kami memohon kepada Bapak Ketua Ombudsman Republik Indonesia untuk dapat kiranya mendesak Kapolri melakukan tindakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang telah melakukan penganiayaan/penyiksaan terhadap anak kami.

Demikian atas perhatiiannya disampaikan terima kasih .Hormat kami,

ttd

Kusnadi

Tembusan disampaikan Yth.
1. Bapak Presiden RI
2. Bapak Kapolri Baru.
3. Bapak Ketua Komisi III DPR-RI
4. Bapak Ketua Komnas HAM RI
5. Bapak Kadiv Propam Mabes Polri
6. Ketua LSM @Kontras

Seperti diketahui, Edih dituduh mau terima narkoba, ditangkap tanpa barang bukti/ tanpa pertemuan dengan yg menuduh,hingga divonis 10th 4bln. Kasasi, sampai saat ini kabarnya berkas belum diantarkan ke Mahkamah Agung oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, padahal persyaratan Kasasi sudah dipenuhi sejak 30 Mei 2012.

baca juga :

- "Menilik Kasus Edih Kusnadi Korban Kesewenangan Aparat & Hukum" ==> http://chirpstory.com/li/36033
- "Kesewenangan Aparat & Hukum Dalam Kriminalisasi Kasus Edih Kusnadi" ==> http://chirpstory.com/li/36890
- "Kronologis Kriminalisasi Kasus Narkoba Edih Kusnadi" ==> http://chirpstory.com/li/37046
- "Surat Terbuka Kepada @PresidenSBY Perihal Kriminalisasi Kasus Narkoba" ==> http://chirpstory.com/li/37848

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___

1 komentar:

  1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP:
    - Untuk biaya pembuatan SIM A Rp. 120.000 Perpanjangan SIM A Rp. 80.000.
    - Untuk biaya pembuatan SIM C Rp. 100.000 Perpanjangan SIM C Rp. 75.000.
    - Biaya Asuransi Rp. 30.000 sumber http://www.polri.go.id. Pada tanggal 15 Agustus 2014 saya memperpanjang SIM C di sim keliling guru patimpus medan. Ketika itu saya diminta biaya pengurusan SIM C sebesar 160 ribu dengan rincian 135 ribu biaya pembuatan SIM C dan 25 ribu biaya administrasi. diluar biaya tes kesehatan 25 ribu. total 185 ribu. Pertanyaan saya 1. Apakah saya bisa dituntut polisi Propam karena memberikan uang pengurusan perpanjangan SIM C di sim keliling jalan guru patimpus medan, jauh dari harga yang ditetapkan POLRI sebesar Rp. 75 ribu ? karena ada unsur memperkaya petugas negara walaupun saya tau dari website POLRI biaya hanya Rp. 75 ribu tapi kenyataan dilapangan saya diminta Rp. 160 ribu, saya jadi merasa berdosa membantu oknum polisi korupsi, harusnya saya protes bukannya ikut membayar kelebihan 85 ribu. kalau pakai calo Rp. 250 ribu. Pertanyaan kedua. Ketika berada di sim keliling guru patimpus medan, saya melihat ada oknum polisi satlantas yang menerima uang dari calo, buktinya nomor antrian pakai calo jadi lebih cepat, apakah ada hukuman bagi orang yang melihat praktek korupsi di bus keliling sim jalan guru patimpus medan tapi tidak melaporkannya ke pihak berwajib, mohon bertanya kalau pihak korupsinya oknum polisi satlantas, apakah boleh melaporkannya ke polisi setempat misalnya polsek ? Bagaimana perlindungan korban & saksi ketika menghadapi oknum polisi yang korupsi, siapa yang menjamin jaksakah atau hakimkah, atau TNI kah ? terima kasih ^^

    BalasHapus