Ini Dia: Brankas Korupsi Dipo Alam
By @IchaMaretha
Ada apa dibalik manuver Dipo Alam akhir-akhir ini? Bersihkah Dipo Alam dari korupsi? Apa saja permainan kotornya sebagai broker jabatan Eselon 1 dan Direksi BUMN. Mau kultwit lagi ah. Soal Dipo Alam dan Brankasnya dari menjarah uang rakyat dengan cara yang licik.
Ketika Dahlan Iskan ganti direksi BUMN strategis termasuk lima direksi PT Pertamina di awal jabatannya sbg Menteri BUMN, DPR berang. DPR berang karena pelanggaran prosedur. Dahlan juga tunjuk langsung direksi Garuda, Pelni, RNI, &PT Perkebunan Nusantara III (Holding). Ternyata SEKRETARIS KABINET DIPO ALAM juga bereaksi keras terhadap kebijakan Dahlan Iskan. Konon Dahlan Iskan kena semprot SBY karena telah menuduh Dipo mengadu kepada SBY.
Dipo slh satu anggota Tim Penilai Akhir (TPA) yg diketuai SBY. Tim ini beri penilaian jk menteri BUMN akan ganti direksi BUMN strategis. Instruksi Presiden No 9 / 2005, menteri BUMN harus laporkan hasil penjaringan calon DIREKSI, KOMISARIS, ATAU DEWAN PENGAWAS BUMN pd TPA. Di TPA, Presiden jd ketua, wakil ketua oleh Wakil Presiden, sekretaris tim oleh SEKRETARIS KABINET & anggota tim MenKeu & Menteri BUMN. Dalam pengangkatan PEJABAT ESELON I, berdasarkan PP No 5 thn 2004, juga dibentuk Tim Penilai Akhir (TPA) yg juga diketuai oleh Presiden. Posisi wakil ketua dipegang Wakil Presiden. Posisi sekretaris tim juga dipegang oleh SEKRETARIS KABINET sekarang dijabat Dipo Alam.
Tim ini bertugas lakukan penilaian atas hasil pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara ttg pengangkatan, pemindahan & pemberhentian mengenai pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian dalam dan dari JABATAN STRUKTURAL ESELON I. Anggota tetap: Menteri Dlm Negeri, Menteri Sek. Negara, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Kepala Badan Kepegawaian Negara. Anggota Tak Tetap: Menteri & Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (selain yg jadi Sekretaris & Anggota Tetap Tim Penilai Akhir) Ditambah Jaksa Agung, dan/atau Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara. Semua proses pengangkatan direksi BUMN, pejabat ESELON I (di kementrian, lembaga pemerintah non-departemen, Kejakgung dan lembaga tinggi negara lainnya) HARUS diajukan oleh menteri (dan yg stingkat dg menteri) via SEKRETARIS TPA utk dibawa ke sidang TPA. Dalam sidang TPA, apabila disetujui oleh Presiden sebagai ketua TPA maka akan diterbitkan SK pengangkatan dalam bentuk Kepres. Sekretaris TPA itu sekarang Dipo Alam. Saat menteri akan geser pejabat ESELON I, biasanya pejabat ESELON I itu lsg merapat / meloby DA. Pejabat status quo ini wajib menggelontorkan dana kepada Dipo Alam agar usulan menteri tidak diteruskan ke sidang TPA. Paling tidak prosesnya digantung. Alasannya SBY selalu sibuk tiap hari Jumat. Jabatan ESELON I 'aman' bbrp bulan atau tahun ke depan. Dipo Alam juga dapatkan setoran dr calon pejabat ESELON I yg dipromosikan dijanjikan percepat proses penilaian & pengangkatan di TPA Bisa dibayangkan besarnya brankas Dipo Alam kalau semua proses promosi jabatan ESELON I ini dimainkan sedemikian rupa. Tidak hanya itu, para Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN juga diperlakukan sama seperti pejabat ESELON I. Oleh karena itu wajar kalau Dahlan Iskan membuat aturan main sendiri yang mengacak-acak jabatan direksi BUMN tanpa melalui proses TPA. Dipo Alam kehilangan pelanggan. Dipo Alam pun mencak-mencak karena merasa paling dilangkahi dan direbut lahan bisnisnya. Terjadilah konflik tajam antara Dahlan Iskan dan Dipo Alam, yang sebenarnya hanyalah perebutan lahan basah di balik dalih isu korupsi, Dan di manakah ujungnya? Mungkinkah Dipo Alam bermain tanpa direction dari Ketua TPA?
Rasanya tidak mungkin! Apalagi Dahlan Iskan akhirnya disemprot SBY karena membawa-bawa namanya. Posisi basah Sekretaris TPA ini sebelumnya dijabat oleh SUDI SILALAHI, orang terdekat ketiga SBY saat menjabat menjadi Seskab di KIB I. Dan sebagai pendahulu, Sudi Silalahi jg lakukan hal sama, menangguk setoran dr penyalahgunaan wewenang dan jabatan sbg Sekretaris TPA.
Mau tahu brankas Dipo Alam yang lain? Dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2012 lalu, Dipo Alam kutip dana untuk iklan dari semua kementerian. Sebenarnya kasus ini tak terendus smp akhirnya bocor di Kemen Perindustrian. Bahkan Owner akun @triomacan2000 sampai dipanggil dan diinterogasi oleh Dipo Alam karena dituduh membocorkan informasi tersebut. Dana yang dikutip Dipo Alam akhirnya menjadi misteri. Tidak jelas berapa jumlah totalnya dan bagaimana laporan pertanggungjawabannya.
Apakah Dipo Alam benar-benar serius akan membersihkan kementerian yang ditudingnya? Atau ini hanya sebuah gertakan DA karena tiba-tiba mulai muncul Dahlan Iskan-Dahlan Iskan baru yang bernyali melawan kehendak istana?. DA khawatir dg munculnya orang seperti Dahlan Iskan yg bernyali lawan kehendak istana, karena ingin dizholimi & memanen simpati jelata?
Seberapa serius KPK pd akhirnya? Sebersih apa para anggota DPR di sudut sana? Tanyakan pd rumput halaman istana yg bergoyang tiba2
Ada apa dibalik manuver Dipo Alam akhir-akhir ini? Bersihkah Dipo Alam dari korupsi? Apa saja permainan kotornya sebagai broker jabatan Eselon 1 dan Direksi BUMN. Mau kultwit lagi ah. Soal Dipo Alam dan Brankasnya dari menjarah uang rakyat dengan cara yang licik.
Ketika Dahlan Iskan ganti direksi BUMN strategis termasuk lima direksi PT Pertamina di awal jabatannya sbg Menteri BUMN, DPR berang. DPR berang karena pelanggaran prosedur. Dahlan juga tunjuk langsung direksi Garuda, Pelni, RNI, &PT Perkebunan Nusantara III (Holding). Ternyata SEKRETARIS KABINET DIPO ALAM juga bereaksi keras terhadap kebijakan Dahlan Iskan. Konon Dahlan Iskan kena semprot SBY karena telah menuduh Dipo mengadu kepada SBY.
Dipo slh satu anggota Tim Penilai Akhir (TPA) yg diketuai SBY. Tim ini beri penilaian jk menteri BUMN akan ganti direksi BUMN strategis. Instruksi Presiden No 9 / 2005, menteri BUMN harus laporkan hasil penjaringan calon DIREKSI, KOMISARIS, ATAU DEWAN PENGAWAS BUMN pd TPA. Di TPA, Presiden jd ketua, wakil ketua oleh Wakil Presiden, sekretaris tim oleh SEKRETARIS KABINET & anggota tim MenKeu & Menteri BUMN. Dalam pengangkatan PEJABAT ESELON I, berdasarkan PP No 5 thn 2004, juga dibentuk Tim Penilai Akhir (TPA) yg juga diketuai oleh Presiden. Posisi wakil ketua dipegang Wakil Presiden. Posisi sekretaris tim juga dipegang oleh SEKRETARIS KABINET sekarang dijabat Dipo Alam.
Tim ini bertugas lakukan penilaian atas hasil pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara ttg pengangkatan, pemindahan & pemberhentian mengenai pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian dalam dan dari JABATAN STRUKTURAL ESELON I. Anggota tetap: Menteri Dlm Negeri, Menteri Sek. Negara, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Kepala Badan Kepegawaian Negara. Anggota Tak Tetap: Menteri & Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (selain yg jadi Sekretaris & Anggota Tetap Tim Penilai Akhir) Ditambah Jaksa Agung, dan/atau Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara. Semua proses pengangkatan direksi BUMN, pejabat ESELON I (di kementrian, lembaga pemerintah non-departemen, Kejakgung dan lembaga tinggi negara lainnya) HARUS diajukan oleh menteri (dan yg stingkat dg menteri) via SEKRETARIS TPA utk dibawa ke sidang TPA. Dalam sidang TPA, apabila disetujui oleh Presiden sebagai ketua TPA maka akan diterbitkan SK pengangkatan dalam bentuk Kepres. Sekretaris TPA itu sekarang Dipo Alam. Saat menteri akan geser pejabat ESELON I, biasanya pejabat ESELON I itu lsg merapat / meloby DA. Pejabat status quo ini wajib menggelontorkan dana kepada Dipo Alam agar usulan menteri tidak diteruskan ke sidang TPA. Paling tidak prosesnya digantung. Alasannya SBY selalu sibuk tiap hari Jumat. Jabatan ESELON I 'aman' bbrp bulan atau tahun ke depan. Dipo Alam juga dapatkan setoran dr calon pejabat ESELON I yg dipromosikan dijanjikan percepat proses penilaian & pengangkatan di TPA Bisa dibayangkan besarnya brankas Dipo Alam kalau semua proses promosi jabatan ESELON I ini dimainkan sedemikian rupa. Tidak hanya itu, para Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN juga diperlakukan sama seperti pejabat ESELON I. Oleh karena itu wajar kalau Dahlan Iskan membuat aturan main sendiri yang mengacak-acak jabatan direksi BUMN tanpa melalui proses TPA. Dipo Alam kehilangan pelanggan. Dipo Alam pun mencak-mencak karena merasa paling dilangkahi dan direbut lahan bisnisnya. Terjadilah konflik tajam antara Dahlan Iskan dan Dipo Alam, yang sebenarnya hanyalah perebutan lahan basah di balik dalih isu korupsi, Dan di manakah ujungnya? Mungkinkah Dipo Alam bermain tanpa direction dari Ketua TPA?
Rasanya tidak mungkin! Apalagi Dahlan Iskan akhirnya disemprot SBY karena membawa-bawa namanya. Posisi basah Sekretaris TPA ini sebelumnya dijabat oleh SUDI SILALAHI, orang terdekat ketiga SBY saat menjabat menjadi Seskab di KIB I. Dan sebagai pendahulu, Sudi Silalahi jg lakukan hal sama, menangguk setoran dr penyalahgunaan wewenang dan jabatan sbg Sekretaris TPA.
Mau tahu brankas Dipo Alam yang lain? Dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2012 lalu, Dipo Alam kutip dana untuk iklan dari semua kementerian. Sebenarnya kasus ini tak terendus smp akhirnya bocor di Kemen Perindustrian. Bahkan Owner akun @triomacan2000 sampai dipanggil dan diinterogasi oleh Dipo Alam karena dituduh membocorkan informasi tersebut. Dana yang dikutip Dipo Alam akhirnya menjadi misteri. Tidak jelas berapa jumlah totalnya dan bagaimana laporan pertanggungjawabannya.
Apakah Dipo Alam benar-benar serius akan membersihkan kementerian yang ditudingnya? Atau ini hanya sebuah gertakan DA karena tiba-tiba mulai muncul Dahlan Iskan-Dahlan Iskan baru yang bernyali melawan kehendak istana?. DA khawatir dg munculnya orang seperti Dahlan Iskan yg bernyali lawan kehendak istana, karena ingin dizholimi & memanen simpati jelata?
Seberapa serius KPK pd akhirnya? Sebersih apa para anggota DPR di sudut sana? Tanyakan pd rumput halaman istana yg bergoyang tiba2
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar