Menilik Dibalik Lolosnya Pengajuan Grasi Narkoba Ketangan Presiden
by @IchaMaretha
Sebentar lagi aku mau uraikan peran Dipo Alam sebagai otak dibalik grasi narkoba. Kalau mau tahu. Pemberian grasi terhadap terpidana kasus Narkoba, Meirika Franola alias Ola membuat heboh dan geger jagad hukum di Indonesia!. Setelah kasus Shapelle Corby yang diberikan grasi pengurangan masa tahanan selama lima tahun oleh Presiden SBY ditambah 'diskon-diskon' oleh LP Kerobokan, semakin mencuatkan adanya peran mafia narkoba dlm melindungi jaringan2-nya, Peran mafia narkoba bahkan bisa menjangkau wilayah yang dianggap 'keramat' yaitu Istana Negara melalui Dipo Alam.
Ketua Mahkamah Konstitusi mohmahfud md yang dilansir portal @tribunnews, menduga praktik mafia narkoba kini mulai rambah istana grasi. Mafia narkoba merambah ke istana dengan mempengaruhi para pemberi rekomendasi sehingga presiden pun terpengaruh kata mohmahfud md. Pasti permainan mafianya, mafia hebat. Dan mafia narkoba itu memang mafia yang sangat hebat, ujar mohmahfud md via @tribunnews
Pengampunan yang diberikan Presiden SBY kepada Ola pada 26 September 2011 lalu melalui Keputusan Presiden No. 35/G/2011. Kepres itu dinilai abaikan masukan berbagai pihak, spt MA, Menkopolhukam Djoko Suyanto & Menkumham Patrialis Akbar pada saat itu.. Pihak MA, Menkopolhukam Djoko Suyanto & Menkumham Patrialis Akbar pada saat itu telah menyatakan grasi Ola patut ditolak. Bahkan pd 1 April 2011, Djoko Suyanto membalas surat Presiden sbb hukuman mati dalam kejahatan luar biasa masih sesuai konstitusi. Menkopolhukam Djoko Suyanto-pun tegas menyatakan tak cukup alasan untuk mengabulkan grasi terkait kasus Ola. Menkumham saat itu, Patrialis Akbar berikan pertimbangan penolakan grasi Ola karena selama di penjara, Ola tak berkelakuan baik. Pertimbangan itu tertuang dalam surat tertanggal 29 April 2011. Bahkan Mahkamah Agung-pun menolak pemberian grasi kepada Ola. Pihak MA katakan putusan terhadap Ola sangat jelas yaitu yg bersangkutan memang gembong dan tidak dikategorikan sebagai pengguna. MA sebenarnya sudah jelas memasukkan pertimbangan soal grasi Ola ini. Mereka ingin pemerintah MENOLAK grasi yang diajukan Ola. Tapi, yg dilakukan pemerintah, akibat permainan Dipo Alam, malah kebalikan dari MA & fakta pemeriksaan polisi juga persidangan.
Lalu mengapa SBY sampai tak mau dengarkan saran dari para pembantunya di kabinet? Ada celah kosong antara Presiden & Kabinetnya. Disinilah peran pengkhianatan Dipo Alam sebagai Sekretaris Kabinet. Dia mengatur keluar-masuk rekomendasi kepada Presiden. Termasuk rekomendasi dari kementrian terkait dan Mahkamah Agung berkenaan dg grasi Ola yang tidak disampaikan Dipo Alam kepada SBY.
Dipo Alam 'playmaker' dlm kasus ini. Terbukti, saat masyarakat ramai permasalahkan grasi Ola, dia keluarkan 'senjata' yang lain. Dipo Alam sembari menepis tudingan Ketua MK mohmahfud md, mengeluarkan isu adanya kongkalikong antara Kementrian dan DPR. Isu adanya kongkalikong antara Kementrian & DPR dalam penggunaan APBN digunakan Dipo Alam untuk menutupi berita pemberian grasi Ola.
Spt bola salju, kasus ini menggelinding sampai ke KPK & merembet ke beberapa kementrian. Bagaimana kasus grasi Ola? Simsalabim, hilang!, Berapa yang harus di bayar Ola? Terungkap kesaksian Dharmawati yang jg jadi sesama penghuni penjara Tangerang, kepada wartawan. Dharmawati kepada wartawan Tempo.co akui Ola pernah bercerita sedang mengurus grasi. Ola pernah menggerutu di depan sesama narapidana. Kata Ola: Gila mereka. Aku sudah kasih Rp 2 miliar, mereka masih minta Rp 3 miliar. Padahal tidak mudah mencari uang!. Ola, ujar Dharmawati, juga sesumbar akan terus mengajukan permohonan grasi supaya hukumannya berkurang hingga 15 tahun
Sungguh ironis, sebuah grasi bisa dibayar demikian murahnya. Dan uang itu didapati dr hasil bisnis haram yg bisa dijalankan dr penjara. Pejabat2t seperti Dipo Alam-lah yang bisa membuat rusak semua tatanan kehidupan bernegara dan kehidupan anak bangsa dg grasi sesat
Baca Juga :
SesKab Dipo Alam & Sepak Terjangnya ==> http://chirpstory.com/li/33187
Sebentar lagi aku mau uraikan peran Dipo Alam sebagai otak dibalik grasi narkoba. Kalau mau tahu. Pemberian grasi terhadap terpidana kasus Narkoba, Meirika Franola alias Ola membuat heboh dan geger jagad hukum di Indonesia!. Setelah kasus Shapelle Corby yang diberikan grasi pengurangan masa tahanan selama lima tahun oleh Presiden SBY ditambah 'diskon-diskon' oleh LP Kerobokan, semakin mencuatkan adanya peran mafia narkoba dlm melindungi jaringan2-nya, Peran mafia narkoba bahkan bisa menjangkau wilayah yang dianggap 'keramat' yaitu Istana Negara melalui Dipo Alam.
Ketua Mahkamah Konstitusi mohmahfud md yang dilansir portal @tribunnews, menduga praktik mafia narkoba kini mulai rambah istana grasi. Mafia narkoba merambah ke istana dengan mempengaruhi para pemberi rekomendasi sehingga presiden pun terpengaruh kata mohmahfud md. Pasti permainan mafianya, mafia hebat. Dan mafia narkoba itu memang mafia yang sangat hebat, ujar mohmahfud md via @tribunnews
Pengampunan yang diberikan Presiden SBY kepada Ola pada 26 September 2011 lalu melalui Keputusan Presiden No. 35/G/2011. Kepres itu dinilai abaikan masukan berbagai pihak, spt MA, Menkopolhukam Djoko Suyanto & Menkumham Patrialis Akbar pada saat itu.. Pihak MA, Menkopolhukam Djoko Suyanto & Menkumham Patrialis Akbar pada saat itu telah menyatakan grasi Ola patut ditolak. Bahkan pd 1 April 2011, Djoko Suyanto membalas surat Presiden sbb hukuman mati dalam kejahatan luar biasa masih sesuai konstitusi. Menkopolhukam Djoko Suyanto-pun tegas menyatakan tak cukup alasan untuk mengabulkan grasi terkait kasus Ola. Menkumham saat itu, Patrialis Akbar berikan pertimbangan penolakan grasi Ola karena selama di penjara, Ola tak berkelakuan baik. Pertimbangan itu tertuang dalam surat tertanggal 29 April 2011. Bahkan Mahkamah Agung-pun menolak pemberian grasi kepada Ola. Pihak MA katakan putusan terhadap Ola sangat jelas yaitu yg bersangkutan memang gembong dan tidak dikategorikan sebagai pengguna. MA sebenarnya sudah jelas memasukkan pertimbangan soal grasi Ola ini. Mereka ingin pemerintah MENOLAK grasi yang diajukan Ola. Tapi, yg dilakukan pemerintah, akibat permainan Dipo Alam, malah kebalikan dari MA & fakta pemeriksaan polisi juga persidangan.
Lalu mengapa SBY sampai tak mau dengarkan saran dari para pembantunya di kabinet? Ada celah kosong antara Presiden & Kabinetnya. Disinilah peran pengkhianatan Dipo Alam sebagai Sekretaris Kabinet. Dia mengatur keluar-masuk rekomendasi kepada Presiden. Termasuk rekomendasi dari kementrian terkait dan Mahkamah Agung berkenaan dg grasi Ola yang tidak disampaikan Dipo Alam kepada SBY.
Dipo Alam 'playmaker' dlm kasus ini. Terbukti, saat masyarakat ramai permasalahkan grasi Ola, dia keluarkan 'senjata' yang lain. Dipo Alam sembari menepis tudingan Ketua MK mohmahfud md, mengeluarkan isu adanya kongkalikong antara Kementrian dan DPR. Isu adanya kongkalikong antara Kementrian & DPR dalam penggunaan APBN digunakan Dipo Alam untuk menutupi berita pemberian grasi Ola.
Spt bola salju, kasus ini menggelinding sampai ke KPK & merembet ke beberapa kementrian. Bagaimana kasus grasi Ola? Simsalabim, hilang!, Berapa yang harus di bayar Ola? Terungkap kesaksian Dharmawati yang jg jadi sesama penghuni penjara Tangerang, kepada wartawan. Dharmawati kepada wartawan Tempo.co akui Ola pernah bercerita sedang mengurus grasi. Ola pernah menggerutu di depan sesama narapidana. Kata Ola: Gila mereka. Aku sudah kasih Rp 2 miliar, mereka masih minta Rp 3 miliar. Padahal tidak mudah mencari uang!. Ola, ujar Dharmawati, juga sesumbar akan terus mengajukan permohonan grasi supaya hukumannya berkurang hingga 15 tahun
Sungguh ironis, sebuah grasi bisa dibayar demikian murahnya. Dan uang itu didapati dr hasil bisnis haram yg bisa dijalankan dr penjara. Pejabat2t seperti Dipo Alam-lah yang bisa membuat rusak semua tatanan kehidupan bernegara dan kehidupan anak bangsa dg grasi sesat
Baca Juga :
SesKab Dipo Alam & Sepak Terjangnya ==> http://chirpstory.com/li/33187
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar