KERAGUAN PANGKOSTRAD/TNI TERKAIT DEMOKRASI DI INDONESIA
by @triomacan2000
Eng ing eeng …kita bahas tentang pernyataan Pangkostrad Letjen Gatot Nurmatyo yg mengatakan TNI meragukan jalannya demokrasi Indonesia. Pernyataan ini diucapkan pada acara Ormas Pemuda Pancasila (PP) yg dianggap sbg salah satu pendukung utama Orba dan Golkar. Pernyataan petinggi TNI ini langsung direspon keras oleh LSM2 peodemokrasi dan HAM seperti Kontras yg nilai ucapan ini berbahaya. Kontras menilai ucapan petinggi TNI tsb sdh memasuki ranah politik. Haram dan terlarang bagi TNI utk disentuh. Itulah pendapat Kontras
Bgmn dgn pendapat kami ? Pernyataan Pangkostrad tsb biasa2 saja, normatif dan masih dlm koridor hukum dan konstitusi. Dapat dipahami. TNI sebagai stakeholder utama negara ini wajib memperingatkan pemerintah dan seluruh rakyat mengenai jalannya demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia saat ini berjalan tanpa arah tujuan. Tanpa makna dan makin menjauhkan cita2 reformasi dan tujuan negara. Demokrasi Indonesia berjalan terlalu liar karena tidak ditopang atau dikawal penegakkan hukum yg benar. Penuh Kecurangan & money politics. Demokrasi langsung yg diterapkan di Indonesia tanpa fondasi yg kuat yakni kecerdasan dan kematangan rakyat berdemokrasi. Akibatnya, demokrasi indonesia seperti pasar bebas dgn mekanisme transaksi dan rekayasa opini sebagai pilar utamanya. Demokrasi yg bermakna pemerintahan rakyat semakin jauh dari rakyat. Demokrasi Indonesia dikangkangi pemilik modal, media dan penguasa
Rakyat Indonesia belum siap berdemokrasi ? Ya ! Pemerintah belum siap berdemokrasi ? Ya. Demokrasi tanpa kecerdasan rakyat yg memadai akan menjadi demokrasi semu karena tirani opini. Demokrasi tanpa penegakan hukum akan menjadi anarki. Plutokrasi. Autokrasi. Demokrasi jadi kehilangan makna. Tak berguna bagi rakyatnya. Selama politik uang, intimidasi, teror, kecurangan2, tak terjaminnya keadilan melalui penegakkan hukum, maka lupakan demokrasi itu. Bgmn kita bisa berdemokrasi jika suara rakyat ditentukan oleh uang suap Rp. 20-100.000 per pemilih atau paket sembako. Bgmn kita mau berdemokrasi jika setiap kecurangan pilkada dapat diabaikan bahkan dapat diciptakan kecurangan baru via suap di MK. Bgmn kita bisa berdemokrasi jika DPR yg korup, pemerintah yg tak amanah, peradilan yg tak zalim, dibiarkan begitu saja oleh hukum
Penegakan hukum yg hancur seperti terjadi di Indonesia selama masa kekuasaan presiden SBY, memarginalkan makna demokrasi. Demokrasi tanpa penegakkan hukum adalah anarki. Demokrasi tanpa hukum adalah kleptokrasi. Pemerintahan/ negara maling. Pencuri. Lihatlah bgmn penguasa kita, pejabat2 kita, orang2 dekat presiden kita, para konglomerat kita, aparat hukum kita, ramai2 berlomba korup. Bahkan Hakim MA dan MK korup. BPK dan KPK korup. Semua korup gila2an seolah2 bakal hidup abadi. Sementara itu rakyat dan TNI menderita
Sistem demokrasi yang lahir dari era reformasi yg tdk disertai dgn pembangunan sektor hukum, telah menghancurkan negeri ini. Negara dikuasai para maling dan mafia. Kleptokrat dan Mobkrat. Sangat wajar jika TNI menegur/koreksi jalannya demokrasi di negeri ini. Karena akibat kehancuran negara ini, rakyatlah yg paling menderita. Bukan para pejabat, pengusaha, politisi dst. TNI juga ikut menderita
Sangat wajar jika TNI bereaksi keras melihat jalannya demokrasi di negeri ini. Demokrasi liberal anarkis yg tdk sesuai Pancasila dan UUD. TNI tentu tdk mau hanya jadi pemadam kebakaran atau jadi kambing hitam jika terjadi malapetaka pada negara ini yg sdh di depan mata. TNI sebagai pengawal Ibu Pertiwi dan seluruh rakyat Indonesia hanya jadi penonton pesta pora para mafia, rampok dan koruptor negara. Ketidakbecusan presiden sebagai kepala pemerintahaan dlm mengelola negara ini menyebabkan ketahanan nasional RI rapuh. Nyaris rubuh. Para mafia, maling, perampok dan koruptor pesta pora sedangkan rakyat dan TNI menderita. Sdh seharusnya TNI dan rakyat bertindak tegas. Peringatan, teguran, koreksi yg disampaikan TNI kepada pemerintah dan elit negeri ini sdh seharusnya dilakukan dari 2-3 thn lalu. Keberatan, protes, kecaman dsj dari para ormas, LSM, aktivis antek asing, abaikan saja. Mereka musuh nyata bangsa ini. Mereka agen2 AWS
TNI pengawal Ibu Pertiwi hrs bersikap tegas. Menegaskan bhw loyalitas tertinggi TNI adalah pada rakyat dan negara. Bukan pada presiden. TNI tdk boleh berdiam diri menyaksikan negara ini dirampok oleh oknum2 penguasa & kroni2nya. Oleh konglomerat2 busuk pengkhianat negara. TNI tdk boleh membisu melihat kekayaan SDA, APBN dan kekayaan negara lainnya dirampok asing, penguasa, pengusaha dan mafia. Sikaat !. TNI harus berani bersikap profesional, menjaga jarak dgn kekuasaan dan pemerintah. Menjadi loyalis yg kritis. Menjadi korektor penguasa. TNI adalah tentara rakyat. Tentara nasional pejuang. Bukan tentara pemerintah korup. Bukan pula antek2 mafia dan budak konglomerat2 hina
Sdh saatnya TNI menunjukan jati diri yang asli dan sejati sebagai prajurit saptamarga. Jika demokrasi tdk berjalan, TNI hrs beri teguran. Jika pemerintah korup & sesat, TNI harus dorong utk diberi sanksi dan hukuman. TNI harus bisa pastikan instansi penegak hukum berjalan. Baru kali dlm sejarah reformasi, TNI berani menegur dan mengkoreksi meski dgn bahasa yg masih terlalu santun dari seorang Pangkostrad. Jika tdk didengar juga, perlu Kasad atau langsung panglima TNI yang beri teguran dan koreksi. Tdk mau dengar juga? Sikat. Habisi !. Selama langkah tindakan TNI msh dlm koridor konstitusi dan sesuai dgn amanat penderitaan rakyat, yakinlah rakyat pasti mendukung penuh. Sdh saatnya pemimpin dan elit bangsa ini disadarkan. Jika tdk mau sadar, ya dijewer telinganya agar mau mendengar. Tdk mau juga? Seret !. Sdh cukup lama rakyat menanti sikap tegas dari TNI. Sikap tegas TNI dalam melindungi rakyat, bangsa dan negara ini dari semua ancaman. Terutama ancaman kehancuran bangsa dan negara dari para penguasa dan elit yang merampok negeri habis2an. Dirgahayu TNI ! Merdeka !!
Eng ing eeng …kita bahas tentang pernyataan Pangkostrad Letjen Gatot Nurmatyo yg mengatakan TNI meragukan jalannya demokrasi Indonesia. Pernyataan ini diucapkan pada acara Ormas Pemuda Pancasila (PP) yg dianggap sbg salah satu pendukung utama Orba dan Golkar. Pernyataan petinggi TNI ini langsung direspon keras oleh LSM2 peodemokrasi dan HAM seperti Kontras yg nilai ucapan ini berbahaya. Kontras menilai ucapan petinggi TNI tsb sdh memasuki ranah politik. Haram dan terlarang bagi TNI utk disentuh. Itulah pendapat Kontras
Bgmn dgn pendapat kami ? Pernyataan Pangkostrad tsb biasa2 saja, normatif dan masih dlm koridor hukum dan konstitusi. Dapat dipahami. TNI sebagai stakeholder utama negara ini wajib memperingatkan pemerintah dan seluruh rakyat mengenai jalannya demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia saat ini berjalan tanpa arah tujuan. Tanpa makna dan makin menjauhkan cita2 reformasi dan tujuan negara. Demokrasi Indonesia berjalan terlalu liar karena tidak ditopang atau dikawal penegakkan hukum yg benar. Penuh Kecurangan & money politics. Demokrasi langsung yg diterapkan di Indonesia tanpa fondasi yg kuat yakni kecerdasan dan kematangan rakyat berdemokrasi. Akibatnya, demokrasi indonesia seperti pasar bebas dgn mekanisme transaksi dan rekayasa opini sebagai pilar utamanya. Demokrasi yg bermakna pemerintahan rakyat semakin jauh dari rakyat. Demokrasi Indonesia dikangkangi pemilik modal, media dan penguasa
Rakyat Indonesia belum siap berdemokrasi ? Ya ! Pemerintah belum siap berdemokrasi ? Ya. Demokrasi tanpa kecerdasan rakyat yg memadai akan menjadi demokrasi semu karena tirani opini. Demokrasi tanpa penegakan hukum akan menjadi anarki. Plutokrasi. Autokrasi. Demokrasi jadi kehilangan makna. Tak berguna bagi rakyatnya. Selama politik uang, intimidasi, teror, kecurangan2, tak terjaminnya keadilan melalui penegakkan hukum, maka lupakan demokrasi itu. Bgmn kita bisa berdemokrasi jika suara rakyat ditentukan oleh uang suap Rp. 20-100.000 per pemilih atau paket sembako. Bgmn kita mau berdemokrasi jika setiap kecurangan pilkada dapat diabaikan bahkan dapat diciptakan kecurangan baru via suap di MK. Bgmn kita bisa berdemokrasi jika DPR yg korup, pemerintah yg tak amanah, peradilan yg tak zalim, dibiarkan begitu saja oleh hukum
Penegakan hukum yg hancur seperti terjadi di Indonesia selama masa kekuasaan presiden SBY, memarginalkan makna demokrasi. Demokrasi tanpa penegakkan hukum adalah anarki. Demokrasi tanpa hukum adalah kleptokrasi. Pemerintahan/ negara maling. Pencuri. Lihatlah bgmn penguasa kita, pejabat2 kita, orang2 dekat presiden kita, para konglomerat kita, aparat hukum kita, ramai2 berlomba korup. Bahkan Hakim MA dan MK korup. BPK dan KPK korup. Semua korup gila2an seolah2 bakal hidup abadi. Sementara itu rakyat dan TNI menderita
Sistem demokrasi yang lahir dari era reformasi yg tdk disertai dgn pembangunan sektor hukum, telah menghancurkan negeri ini. Negara dikuasai para maling dan mafia. Kleptokrat dan Mobkrat. Sangat wajar jika TNI menegur/koreksi jalannya demokrasi di negeri ini. Karena akibat kehancuran negara ini, rakyatlah yg paling menderita. Bukan para pejabat, pengusaha, politisi dst. TNI juga ikut menderita
Sangat wajar jika TNI bereaksi keras melihat jalannya demokrasi di negeri ini. Demokrasi liberal anarkis yg tdk sesuai Pancasila dan UUD. TNI tentu tdk mau hanya jadi pemadam kebakaran atau jadi kambing hitam jika terjadi malapetaka pada negara ini yg sdh di depan mata. TNI sebagai pengawal Ibu Pertiwi dan seluruh rakyat Indonesia hanya jadi penonton pesta pora para mafia, rampok dan koruptor negara. Ketidakbecusan presiden sebagai kepala pemerintahaan dlm mengelola negara ini menyebabkan ketahanan nasional RI rapuh. Nyaris rubuh. Para mafia, maling, perampok dan koruptor pesta pora sedangkan rakyat dan TNI menderita. Sdh seharusnya TNI dan rakyat bertindak tegas. Peringatan, teguran, koreksi yg disampaikan TNI kepada pemerintah dan elit negeri ini sdh seharusnya dilakukan dari 2-3 thn lalu. Keberatan, protes, kecaman dsj dari para ormas, LSM, aktivis antek asing, abaikan saja. Mereka musuh nyata bangsa ini. Mereka agen2 AWS
TNI pengawal Ibu Pertiwi hrs bersikap tegas. Menegaskan bhw loyalitas tertinggi TNI adalah pada rakyat dan negara. Bukan pada presiden. TNI tdk boleh berdiam diri menyaksikan negara ini dirampok oleh oknum2 penguasa & kroni2nya. Oleh konglomerat2 busuk pengkhianat negara. TNI tdk boleh membisu melihat kekayaan SDA, APBN dan kekayaan negara lainnya dirampok asing, penguasa, pengusaha dan mafia. Sikaat !. TNI harus berani bersikap profesional, menjaga jarak dgn kekuasaan dan pemerintah. Menjadi loyalis yg kritis. Menjadi korektor penguasa. TNI adalah tentara rakyat. Tentara nasional pejuang. Bukan tentara pemerintah korup. Bukan pula antek2 mafia dan budak konglomerat2 hina
Sdh saatnya TNI menunjukan jati diri yang asli dan sejati sebagai prajurit saptamarga. Jika demokrasi tdk berjalan, TNI hrs beri teguran. Jika pemerintah korup & sesat, TNI harus dorong utk diberi sanksi dan hukuman. TNI harus bisa pastikan instansi penegak hukum berjalan. Baru kali dlm sejarah reformasi, TNI berani menegur dan mengkoreksi meski dgn bahasa yg masih terlalu santun dari seorang Pangkostrad. Jika tdk didengar juga, perlu Kasad atau langsung panglima TNI yang beri teguran dan koreksi. Tdk mau dengar juga? Sikat. Habisi !. Selama langkah tindakan TNI msh dlm koridor konstitusi dan sesuai dgn amanat penderitaan rakyat, yakinlah rakyat pasti mendukung penuh. Sdh saatnya pemimpin dan elit bangsa ini disadarkan. Jika tdk mau sadar, ya dijewer telinganya agar mau mendengar. Tdk mau juga? Seret !. Sdh cukup lama rakyat menanti sikap tegas dari TNI. Sikap tegas TNI dalam melindungi rakyat, bangsa dan negara ini dari semua ancaman. Terutama ancaman kehancuran bangsa dan negara dari para penguasa dan elit yang merampok negeri habis2an. Dirgahayu TNI ! Merdeka !!
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar