Selasa, 08 Oktober 2013

[Media_Nusantara] JAP melaporkan Dahlan Iskan ke Bareskrim Mabes Polri

 

JAP melaporkan Dahlan Iskan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan korupsi yang ia lakukan sewaktu menjadi Dirut Utama PLN.

ASATUNEWS - Jaringan Advokat Publik atau JAP hari ini, Selasa (8/10), melaporkan Dahlan Iskan Bareskrim Mabes Polri, terkait dugaan korupsi yang ia lakukan sewaktu menjadi Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN.

Selain dugaan dikorupsi, Dahlan Iskan juga membawa PLN menjadi badan usaha yang membuat negara mengalami kerugian Rp 37,6 triliun, seperti tertera dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, Nomor 20/Auditama VII/PDTT/09/2011 Tertanggal 16 September 2011. Lalu, mengapa JAP melaporkan Dahlan Iskan ke Bareskrim Mabes Polri, tidak ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK?

"KPK kan sedang menangani kasus-kasus besar yang lain, sementara penyidiknya kurang, jadi kami lapor ke sini," ujar salah satu aktivis JAP Rahmat Harahap dalam jumpa pers seusai melaporkan Dahlan Iskan.

Dahlan, kata Rahmat lagi, diduga melakukan tindak korupsi sepanjang tahun 2009 – 2010, lewat pembelian genset ratusan miliar rupiah yang dilakukan tanpa tender. Juga diduga, Dahlan melakukan pemalsuan harga (mark up) dan melibatkan istri dan anaknya untuk membuat perusahaan pemasok genset bagi PLN yang sedang mengalami krisis sumber listrik.

Soal inefisiensi PLN pada masa kepemimpinannnya, yang sampai Rp 37,6 triliun, Dahlan sudah mengakui. Pada November 2012 lalu, misalnya, Dahlan Iskan memberi penjelasan perihal kerugian negara tersebut dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi VII DPR.

Sebelumnya, 25 Oktober 2012, di kantor presiden, Dahlan Iskan juga mengatakan inefisiensi terjadi karena saat itu PLN tidak mendapatkan pasokan gas seperti yang dijanjikan. "Bahkan, suatu kali jatah gas PLN itu dikurangi dan diberikan kepada industri," kata Dahlan.

Kondisi PLN yang tidak mendapatkan jatah gas membuat Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama PLN dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, memadamkan listrik di Jakarta. Kedua, menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energi pembangkit listrik. Dahlan pun memilih opsi kedua.

"Begitu enggak dapat gas, enggak bisa diganti batubara. Harus diganti dengan bahan bakar minyak," ucap Dahlan. Karena harga bahan bakar minyak lebih mahal dari gas, keputusan ini membuat terjadinya inefisiensi di PLN triliunan rupiah, ungkap Dahlan Iskan.

Menurut dia, pilihan opsi untuk menggunakan bahan bakar minyal bukan tanpa alasan. Sebab, tidak mungkin ia memilih opsi untuk mematikan listrik di Jakarta.

"Itu padamnya bukan main-main. Padamnya luar biasa luasnya dan tidak hanya satu-dua hari, tetapi bisa satu tahun. Mau orang Jakarta tidak punya listrik selama satu tahun?" ujar Dahlan.

Betapa dramatisnya! Situasi dan kondisi semakin dramatis apabila kita ingat bagaimana Dahlan Iskan selaku Direktur Utama PLN menjanjikan kepada rakyat Indonesia bahwa krisis listrik di Tanah Air akan berakhir pada Juli 2011. Ia juga menarget satu juta sambungan listrik baru bagi negeri ini. Akibatnya, PLN dilanda tsunami permohonan sambungan listrik baru.

"Inilah yang mendorong Dahlan Iskan selaku Direktur Utama PLN untuk mengatasi krisis listrik dengan membeli genset-genset bekas dari Cina senilai Rp 700 miliar. Pembelian ini tanpa dilakukan tender dan diduga pembeliannya lewat perusahaan milik istri dan anak Dahlan, serta melibatkan seorang pengusaha teman lama Dahlan Iskan," ungkap Irwandi Lubis, aktivis JAP, yang kami temui seusai konferensi pers.

Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan, selain melanggar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang dan Jasa, penggunaan genset sewa eks Cina ini juga boros bahan bakar dan bertarif mahal. Pemakaian bahan bakarnya tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan jika menggunakan batubara atau gas.

Namanya, barang bekas, genset-genset itu juga gampang rusak dan tak ada pula layanan purna-jualnya. Akibatnya, sampai detik ini, banyak daerah di berbagai provinsi masih mengalami krisis listrik, seperti di Riau dan Sumatera Utara. Irwandi lebih lanjut bercerita, dirinya pernah mendengar, Dahlan Iskan sendiri ditunjuk sebagai Direktur Utama PLN atas dorongan Chairul Tanjung, pemilik Grup Para, yang merupakan kawan dekat Antoni Salim dari Grup Salim.

"Katanya, Dahlan Iskan sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi sebagai Direktut Utama PLN. Sebagai pengusaha media, Grup Jawa Pos, Dahlan memang punya pembangkit listrik tenaga uap, PLTU," papar Irwandi.

Di Kalimantan Timur, misalnya, tambah Irwandi lagi, dibangun PLTU dengan bendera PT Cahaya Fajar Kaltim. PLTU ini dibangun dan dioperasikan Dahlan Iskan bersama dengan Alwi Hamu (Grup Fajar) dan Pemerinta Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

"PLTU swasta tersebut awalnya ditujukan untuk menambah pasokan listrik di Kalimantan Timur, yang selama ini defisit dan menyebabkan provinsi tersebut krisis listrik," ungkap Irwandi.

Namun, PLTU baru milik Dahlan dan kawan-kawan itu sering rusak, gagal menyuplai listrik ke PLN Kalimantan Timur. "Diduga, di sini ada korupsi dengann modus mark up senilai Rp 22 miliar dan PLN merugi," tutur Irwandi.

Eh, belum sempat menyelesaikan masalah PLTU ini, tambah Irwandi, Dahlan Iskan malah ditunjuk jadi Direktur PLN. "Ini keputusan sangat keliru, sehingga mengakibatkan negara rugi Rp 37,6 triliun itu," kata Irwandi lagi.

Nah, ketika Dahlan Iskan jadi Direktur Utama PLN, posisinya sebagai Direktur Utama di PLTU PT Cahaya Fajar Kaltim digantikan oleh istri keduanya, Nani Widjaja.

"Meski Dahlan Iskan mengaku sudah menjual sahamnya di PT PT Cahaya Fajar Kaltim, harga beli listrik PLN dari perusahaan tersebut lebih mahal daripada beli dari perusahaan lain," tutur Irwandi.

Dengan melihat rekam jejak Dahlan Iskan yang seperti itu, lanjut Irwandi, JAP pun meminta pihak yang berwewenang untuk menuntaskan kasus yang mereka laporkan. Karena, menurut Irwandi, inefesiensi Rp 37,6 triliun di PLN itu diduga dilakukan secara sistematis dan terencana. "Ada aroma persengkokolan jahat yang kami endus di balik inefisiensi PLN tersebut," kata Irwandi.


Baca juga :
Bukti Korupsi Dahlan Iskan Rp 37 Triliun di PLN Sesuai Temuan Audit BPK ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2013/09/medianusantara-bukti-korupsi-dahlan.html

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Posting Komentar