JARAK: [Media_Nusantara] Undangan terbuka bergabung dengan tim substansi "Garuda Gugat WTO"

Selasa, 29 Januari 2013

[Media_Nusantara] Undangan terbuka bergabung dengan tim substansi "Garuda Gugat WTO"

UNDANGAN TERBUKA

(IGJ, Bina Desa, SPI, SP, API, IHCS, KONTRAS, CSF, KAU, KIARA, IHI, LIMA, JATAM,

AJI Jakarta)

Kami bermaksud mengajak Ibu/Bapak akademisi dan praktisi yang memiliki kepedulian terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia untuk bergabung dan berbagi pengetahuannya ke dalam Tim Substansi "Garuda Gugat WTO" guna menolak keterlibatan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Partisipasi untuk masuk ke dalam Tim Substansi kami tunggu hingga 5 Februari 2013.

Sebagai informasi, sejak 1995, Indonesia resmi menjadi negara anggota WTO melalui ratifikasi UU No. 7 Tahun 1994. Ini menandai semakin lenyapnya kedaulatan ekonomi Indonesia: kekuatan pasar berubah menjadi penentu segala aspek kehidupan rakyat. Sementara penyelenggara negara seolah kehilangan tugas pokoknya untuk melindungi dan menyejahterakan kaum tani, nelayan, buruh, perempuan, dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Sebagai contoh, keanggotaan Indonesia di WTO telah membuka jalan bagi perusahaan multi-nasional memonopoli usaha perbenihan, di antaranya: Dupont, Monsanto, East West, Syigenta, Charoen Pokphand, dll. Hal ini berdampak langsung pada maraknya kriminalisasi dan hilangnya kedaulatan petani dalam mengelola benih dan pembudidaya dalam pembiakan udang. Selain itu, Indonesia terperangkap dalam liberalisasi perdagangan yang mengakibatkan Indonesia dibanjiri produk pangan dan manufaktur impor.

Di tengah buruknya pencapaian tersebut, pada Juli 2012, Pemerintah Indonesia justru mengajukan diri hingga ditetapkan sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9 yang berlangsung 3-6 Desember 2013, di Bali Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif masyarakat Indonesia secara luas untuk mendudukkan keanggotaan Indonesia di WTO sebagai ancaman, bukan peluang yang mensejahterakan rakyat. Penyusunan materi perlawanan rakyat ini nantinya dimaksudkan dalam rangka mendorong Pemerintah Indonesia untuk kritis dan bila perlu keluar dari keanggotaan WTO dan sekaligus mengembalikan kedaulatan ekonomi nasional Indonesia pada Pancasila dan UUD 1945.

Pengundang,

Riza Damanik, Direktur Eksekutif IGJ

Dwi Astuti, Direktur Eksekutif Bina Desa

Henry Saragih, Ketua Umum SPI

Wahidah Rustam, Direktur Eksekutif SP

Muhammad Nuruddin, Sekretaris Jenderal API

Gunawan, Ketua Eksekutif IHCS

Haris Azhar, Direktur Eksekutif KONTRAS

Siti Maemunah, Koordinator CSF

Dani Setiawan, Ketua KAU

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA

Chalid Muhammad, Ketua Institut Hijau Indonesia