Salah satu alasan PKS dukung FOKE, karena di Tolak Jokowi saat PKS Minta Jatah 3 Kadis
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut-sebut meminta jatah posisi beberapa kepala dinas (kadis) kepada calon gubernur Joko Widodo (Jokowi) sebagai syarat partainya mendukung dia di putaran kedua Pemilukada DKI Jakarta.
Jabatan yang diminta PKS adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendidikan. Jabatan tersebut, kata sebuah sumber, akan diisi kader-kader PKS yang kini bersatus pegawai negeri sipil (PNS).
Namun ketika hal itu dikonfirmasi ke PKS, Humas DPP PKS Hartono membantahnya. Dia bilang tidak ada permintaan jatah seperti itu karena pertemuan antara petinggi PKS dengan Jokowi sama sekali tidak membahas masalah dukung-mendukung.
"Dua kali Pak Jokowi datang, pertama ke Hidayat Nur Wahid dan kedua menemui Presiden PKS Lutfhi Hassan Ishaq hanya silaturahmi saja," katanya.
Menurut Hartono, pertemuan dengan Jokowi maupun Fauzi Bowo, selain silaturahmi pengurus PKS ingin mencocokan agenda yang pernah diusung Hidayat-Didik pada kampanye putaran pertama lalu. "Jadi, belum ada pembicaraan kemana arah PKS akan memberikan dukungan. Besok (hari ini-red) baru akan dirapatkan apakah PKS akan mendukung Fauzi Bowo atau Jokowi," ujar Hartono.
Sementara itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Sanusi, membenarkan ada isu PKS meminta jatah jabatan kepada Jokowi sempat beredar. Namun Sanusi menyatakan Jokowi tak suka hal seperti itu. "Kalau minta seperti itu, Jokowi malah tidak mau," paparnya.
10 kadis
Sementara itu, Sanusi mengatakan, dari 727 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di jajaran Pemprov DKI Jakarta, sejumlah kepala SKPD diklaim sudah menjalin komunikasi dengan pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok). "Ada 10 kadis sudah menyatakan dukungannya terhadap pasangan Jokowi-Ahok di putaran kedua," ujarnya kepada wartawan kemarin.
Namun, Sanusi enggan menyebutkan siapa saja kadis yang dimaksud. Sanusi juga tidak menjelaskan bentuk komunikasi ataupun lobi yang dilakukan para kadis itu.
Ia hanya mengatakan bahwa langkah yang dilakukan para PNS itu adalah hal wajar. "Saya kira wajar lah kalau ada yang berupaya untuk mendukung calon yang menang. Toh masyarakat di bawah pun sama keinginannya, mendekat kepada calon yang positif menang," bebernya.
Namun, saat dihubungi terpisah, Ahok mengaku tidak tahu-menahu mengenai sejumlah kadis mulai menjalin komunikasi ke Jokowi dan dirinya. "Wah, soal itu saya tidak tahu," ujarnya singkat.
Seperti diberitakan, sejumlah Kepala SKPD diisukan mulai melobi pasangan Jokowi-Ahok demi memuluskan karir mereka. Selain mempertahankan bangku kekuasaan di SKPD, para pejabat DKI juga hendak menduduki kursi Sekertaris Daerah (Sekda) yang merupakan jabatan strategis di bawah Wakil Gubernur.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut-sebut meminta jatah posisi beberapa kepala dinas (kadis) kepada calon gubernur Joko Widodo (Jokowi) sebagai syarat partainya mendukung dia di putaran kedua Pemilukada DKI Jakarta.
Jabatan yang diminta PKS adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendidikan. Jabatan tersebut, kata sebuah sumber, akan diisi kader-kader PKS yang kini bersatus pegawai negeri sipil (PNS).
Namun ketika hal itu dikonfirmasi ke PKS, Humas DPP PKS Hartono membantahnya. Dia bilang tidak ada permintaan jatah seperti itu karena pertemuan antara petinggi PKS dengan Jokowi sama sekali tidak membahas masalah dukung-mendukung.
"Dua kali Pak Jokowi datang, pertama ke Hidayat Nur Wahid dan kedua menemui Presiden PKS Lutfhi Hassan Ishaq hanya silaturahmi saja," katanya.
Menurut Hartono, pertemuan dengan Jokowi maupun Fauzi Bowo, selain silaturahmi pengurus PKS ingin mencocokan agenda yang pernah diusung Hidayat-Didik pada kampanye putaran pertama lalu. "Jadi, belum ada pembicaraan kemana arah PKS akan memberikan dukungan. Besok (hari ini-red) baru akan dirapatkan apakah PKS akan mendukung Fauzi Bowo atau Jokowi," ujar Hartono.
Sementara itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Sanusi, membenarkan ada isu PKS meminta jatah jabatan kepada Jokowi sempat beredar. Namun Sanusi menyatakan Jokowi tak suka hal seperti itu. "Kalau minta seperti itu, Jokowi malah tidak mau," paparnya.
10 kadis
Sementara itu, Sanusi mengatakan, dari 727 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di jajaran Pemprov DKI Jakarta, sejumlah kepala SKPD diklaim sudah menjalin komunikasi dengan pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok). "Ada 10 kadis sudah menyatakan dukungannya terhadap pasangan Jokowi-Ahok di putaran kedua," ujarnya kepada wartawan kemarin.
Namun, Sanusi enggan menyebutkan siapa saja kadis yang dimaksud. Sanusi juga tidak menjelaskan bentuk komunikasi ataupun lobi yang dilakukan para kadis itu.
Ia hanya mengatakan bahwa langkah yang dilakukan para PNS itu adalah hal wajar. "Saya kira wajar lah kalau ada yang berupaya untuk mendukung calon yang menang. Toh masyarakat di bawah pun sama keinginannya, mendekat kepada calon yang positif menang," bebernya.
Namun, saat dihubungi terpisah, Ahok mengaku tidak tahu-menahu mengenai sejumlah kadis mulai menjalin komunikasi ke Jokowi dan dirinya. "Wah, soal itu saya tidak tahu," ujarnya singkat.
Seperti diberitakan, sejumlah Kepala SKPD diisukan mulai melobi pasangan Jokowi-Ahok demi memuluskan karir mereka. Selain mempertahankan bangku kekuasaan di SKPD, para pejabat DKI juga hendak menduduki kursi Sekertaris Daerah (Sekda) yang merupakan jabatan strategis di bawah Wakil Gubernur.
__._,_.___
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar