Menjaga Kekuatan Moral KPK
by Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar
bambangsoesatyo@yahoo.com
PERANG melawan komunitas koruptor, sesungguhnya, baru saja dimulai. Maka, kekuatan moral KPK dalam perang itu harus terjaga dan dijaga. Sebab, para koruptor sudah mengakumulasi kekuatan untuk melancarkan serangan balik yang bisa saja merontokan moral KPK.
KPK tidak tebang pilih lagi. Itulah yang setidaknya telah dibuktikan oleh KPK dibawah kepemimpinan Abraham Samad dkk saat ini. Berarti, bendera perang melawan komunitas koruptor di negara ini sudah dikibarkan. Ini perang sungguhan, bukan perang-perangan melawan koruptor seperti yang diasumsikan selama ini. Publik mencatat bahwa semua tersangka koruptor, baik yang lemah maupun kuat secara politik, masuk dalam bidikan dan jaring KPK.
Perkembangan kinerja KPK hingga hari-hari ini patut dimaknai sebagai sebuah pesan yang sangat jelas kepada komunitas koruptor di negara ini. Bahwa semua orang sama di muka hukum. Artinya, jika seseorang terindikasi terlibat tindak pidana korupsi, otomatis dia akan berhadapan dengan KPK, apa pun status, posisi maupun jabatan serta pangkatnya. KPK pun memberi bukti nyata.
Lihatlah, di ruang tahanan KPK saat ini sedang mendekam seorang politisi dari partai politik yang sedang berkuasa, karena terlibat kasus suap. Ada juga mantan deputi gubernur Bank Indonesia yang terlibat kasus suap cek pelawat, serta bupati Buol. Baru-baru ini, KPK pun sudah menetapkan seorang pengusaha besar sebagai tersangka karena dia diduga menyuap Bupati Buol. Yang terakhir ini bukan sembarang pengusaha, karena dia juga aktif sebagai pengurus di partai politik yang sedang berkuasa, serta memiliki hubungan istimewa dengan elit penguasa di negara ini. Selain mereka yang sudah menjadi tersangka dan mendekam di ruang tahanan, KPK pun masih membidik seorang ketua umum partai politik plus seorang menteri yang terindikasi terlibat kasus Hambalang. Pada kasus manipulasi anggaran pengadaan kita suci Al Qur'an, tidak tertutup kemungkinan KPK menjerat pejabat tinggi pada kementerian bersangkutan. Beberapa kasus yang sudah dan sedang ditangani KPK ini sengaja dikedepankan guna mengilustrasi kinerja KPK belakangan ini. Fakta yang membuktikan KPK tidak tebang pilih lagi rasanya lebih dari cukup. Selain itu, jika melihat sosok-sosok yang sudah ditahan, para terperiksa maupun tersangka, hingga figur-figur yang terus dibidik, sebagian besar masyarakat sepakat bahwa KPK punya nyali alias memiliki keberanian luar biasa dalam menjalankan fungsinya.
Mengacu pada perkembangan kinerja inilah layak dibuatkan kesimpulan bahwa KPK mulai dan sedang melancarkan perang sesungguhnya terhadap komunitas koruptor. KPK tidak lagi hanya mengincar oknum pejabat daerah, tetapi tak segan-segan membidik orang-orang kuat di ibukota, bahkan termasuk menyentuh anggota kabinet.
Sudah barang tentu, sikap dan pendirian KPK pada kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Mabes Polri menjadi contoh kasus yang tidak hanya membuat heboh tetapi juga mengejutkan berbagai kalangan. Tindakan menggeledah Korlantas Mabes Polri, dan kesigapan menetapkan seorang jenderal sebagai tersangka itu benar-benar di luar perkiraan banyak orang. Keberanian dan keteguhan KPK mempertahankan posisinya dalam kasus ini merupakan penegasan, dan juga pesan. Penegasan bahwa KPK memiliki keberanian dan tidak tebang pilih. Dan, juga pesan kepada semua koruptor yang belum terjaring. Siapa Anda tidak akan lolos jika bukti terpenuhi.
Moral Berperang
Perkembangan kinerja KPK akhir-akhir ini membangun harapan baru bagi rakyat Indonesia dalam menuntaskan agenda perang melawan korupsi. Tak ada maksud sedikit pun untuk menyanjung-nyanjung kepemimpinan KPK periode sekarang. Tetapi, sebagai institusi yang diserahi tugas memburu para koruptor, KPK idealnya memang harus berani dan tidak pandang bulu. Juga memiliki moral yang kuat untuk mengaktualisasikan perang sesungguhnya melawan kekuatan besar komunitas koruptor di negara ini. Bukankah segenap rakyat mendambakan KPK yang kuat dan independen demi tumbuhnya efek jera?
Karena perang ini baru dimulai, di ruang publik sering muncul pertanyaan yang cukup mengusik; mampukah KPK menjaga kekuatan moralnya dalam perang besar ini? Pertanyaan ini selalu muncul karena rakyat mencatat pengalaman buruk yang menimpa KPK, yakni kekuatan besar yang terus mencoba melemahkan fungsi dan tugas KPK melalui berbagai modus. Dari modus perangkap atau jebakan hingga mengganggu soliditas kepemimpinan. Apalagi, soliditas kepemimpinan KPK saat ini masih sering dipertanyakan publik. Sejalan dengan perkembangan kinerjanya, fakta tentang kasus-kasus yang sedang ditangani menghadirkan tantangan yang sangat berat bagi KPK. Saat ini, KPK berhadap-hadapan langsung dengan akumulasi kekuatan bisnis dan politik yang kepentingannya benar-benar sudah terganggu. Akumulasi kekuatan itu menyimpan daya gempur yang sangat dahsyat. Sebab, didalamnya terkandung kekuatan politik, uang dalam jumlah tak terbatas, dan kemampuan melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor.
Sebagai orang luar, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa KPK pun sesungguhnya sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Bukan karena tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya, melainkan karena derajat tantangannya yang luar biasa beratnya. Jika segenap pimpinan KPK tidak solid dan tidak waspada, serangan balik dari akumulasi kekuatan bisnis dan kekuatan politik itu akan langsung menghancurkan moral KPK, sekaligus menghapus catatan kinerja yang mulai membaik sekarang ini.
Jujur saja, banyak kalangan mengernyitkan dahi ketika menyimak berita penggledahan di Korlantas Mabes Polri, yang disusul dengan menetapkan seorang jenderal sebagai tersangka dalam kasus itu. Sebab, saat penggeledahan Mabes Polri. Mengacu pada pertemuan Kapolri-Ketua KPK itu, sempat muncul tafsir di ruang publik bahwa Kapolri tahu dan menyetujui penggeledahan itu. Namun, ketika proses membawa pergi dokumen penyitaan dari Korlantas tidak berjalan mulus, tafsir publik pun menjadi ekstrim sehingga muncul anggapan akan terjadinya 'cicak versus buaya' jilid II. Apalagi, sengketa kewenangan dalam menangani kasus itu sudah menjadi persoalan terbuka yang terus meruncing.
Anehnya, sengketa kewenangan itu dibiarkan mengambang. Bahkan, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pun pada awalnya minimalis menyikapi masalah ini, sekali pun masyarakat terus mendesak agar dia segera menggunakan wewenangnya untuk menengahi sengketa kewenangan itu.Karena sengketa kewenangan itu diawali oleh penggeledahan di Korlantas, pimpinan KPK harus waspada. Jangan-jangan, rekayasa sengketa kewenangan itu dirancang oleh pihak ketiga dengan melibatkan oknum dari dalam KPK sendiri, mengingat penggeledahan dilaksanakan saat Ketua KPK dan Kapolri sedang bertemu empat mata. Sengketa kewenangan yang sekarang memerangkap KPK dan Polri adalah wujud lain dari tantangan memerangi korupsi di negara ini. Seluruh rakyat Indonesia berharap KPK dan Polri lebih mengedepankan kearifan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan itu. Sebab, bagi rakyat, pekerjaan utama KPK dan Polri adalah memburu dan menyergap koruptor, bukan rebutan wewenang.
Semua kalangan berharap pimpinan KPK bisa mengatasi persoalan ini dengan bijaksana.. Terpenting, pimpinan KPK harus teguh agar sengketa kewenangan dengan Polri tidak dijadikan pintu masuk oleh komunitas koruptor untuk memperlemah moral KPK. Perang terhadap korupsi harus dilanjutkan.
__._,_.___
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar