Membaca status facebook seorang wartawan dari media online www.suaramandiri.com yang jadi korban tabrak lari. Apakah karena berita korupsi yang sering ditulisnya? Karena sebelumnya sudah ada ancaman, dan ada peristiwa saat mau meliput korupsi, ditolak & dilecehkan oleh oknum aparat hukum karena dianggap bukan wartawan yang jadi anak buah dari okum aparat hukum itu.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2949856669430&set=a.2746223378725.115968.1351740471&type=1&theater
________________________
http://wargatumpat.blogspot.com/2012/02/pesisir-wartawan-menuai-ancaman-karena.html
http://id-id.com/KomisiPemberantasanKorupsi/posts/31315776913409
www.tabloid-sergap.com: dengan adanya berita korupsi pemadam kebakaran surabaya & korupsi DAK pendidikan Malang, Tulungagung, Pacitan, beberapa wartawan media online diancam
__________________________________
Berita2 yang menyebabkan si wartawan diancam & dilecehkan oleh aparat hukum serta diduga yang mengakibatkan terjadinya tabrak lari
http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1189:akbp-hartoyo-lecehkan-jurnalis-suaramandiricom-akan-surati-kapolri&catid=147:peristiwa&Itemid=111
AKBP Hartoyo Lecehkan Jurnalis, Suaramandiri.com akan surati Kapolri
suaramandiri.com (Surabaya) - Meski sudah mendapat lampu hijau dari Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Hilman Thayib, Rabu (07/03/2012) atas permintaan konfirmasi adanya kabar yang menurut Jarak (Jaringan Anti Korupsi) menyebutkan dugaan korupsi pengadaan tahun 2010 mobil tangga damkar 52 meter senilai Rp 13.999.898.000,- di dinas Damkar Kota Surabaya sudah disidik Satpidkor Polda Jatim rupanya tidak digubris bawahannya. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Hilman Thayib waktu itu dengan sikap ramah dan terbuka mempersilahkan suaramandiri.com menemui Kasubbid Penmas AKBP Hartoyo untuk cross check dan konfirmasi terkait kasus dugaan korupsi mobil damkar tersebut. Ditemui di ruangannya, AKBP Hartoyo menolak dikonfirmasi dengan alasan suaramandiri.com tidak tercatat sebagai anggota wartawan di Polda Jatim. "Kamu (maksudnya, suaramandiri.com) bukan anak buah saya, jadi saya tidak mau memberikan keterangan kepada kamu. Pimpinan Redaksi kamu suruh buat surat penugasan peliputan yang ditujukan kepada Kabid Humas Polda Jatim bila mau liputan atau konfirmasi," ucapnya ketus dengan raut muka sinis. Padahal sebelumnya suaramandiri.com pernah meminta konfirmasi terkait bahan pemberitaan dari AKBP Hartoyo dan yang bersangkutan tidak pernah mempermasalahkan adanya surat ijin permohonan liputan di Polda Jatim. Esoknya, Kamis (08/03/2012) Fajar Yudha Wardhana, Pimpinan Redaksi (Pimred)i suaramandiri.com sudah membuat surat permintaan ijin liputan di Polda Jatim yang ditujukan kepada Kabid Humas seperti yang diminta AKBP Hartoyo. Mengenai sikap menghambat dan melecehkan profesi jurnalistik seperti diucapkan AKBP Hartoyo yang tidak mau memberikan keterangan sebelum wartawan itu tercatat sebagai anak buahnya membuat Pimred suaramandiri.com berniat menyurati Kapolri. "Tujuannya agar kedepannya antara insan pers dan institusi kepolisian bisa saling menghargai, menghormati dan dapat bekerja sama sesuai dengan tugas dan tupoksinya masing - masing," jelasnya Sedangkan Jarak yang selama ini getol menyoroti dugaan korupsi mobil damkar ini ikut bereaksi atas tindakan dan ucapan AKBP Hartoyo yang terkesan melecehkan dan menghambat tugas jurnalistik. "Wartawan harus jadi anak buah polisi baru boleh liput kasus korupsi ??? kalau anak buah, berarti wartawan dapat bayaran dari polisi dong. Bagaimana nih pak Kapolri serius ga berantas korupsi ??? ini bukan negara ga bertuan khan ???. Kalau aparat hukum tidak serius berantas korupsi, bisa - bisa kampanye bacok koruptor akan meluas, ini bisa timbulkan anarkisme..!," tulis Jarak, Kamis (08/03/2012) melalui situsnya jaringanantikorupsi.blogspot.com. (Yudha) ___________________________________
http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1206:aparat-hukum-dituntut-usut-dalang-proyek-fiktif-mobil-damkar&catid=156:hukum-a-investigasi&Itemid=114
Aparat Hukum Dituntut usut Dalang Proyek Fiktif Mobil Damkar
suaramandiri.com (Surabaya) - Indikasi korupsi pengadaan mobil tangga damkar tahun anggaran 2010 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya senilai Rp 13.999.898.000 yang menurut Jarak(Jaringan anti korupsi) sudah disidik Satpidkor Polda Jatim masih belum terbuka dan transparan. Polda Jatim memilih bungkam dan terkesan menutupi proses perkembangan penyidikan. Melihat kenyataan ini, Jarak yang diketuai M. Eko kembali berinisiatif menyurati Walikota Surabaya, DPRD, dan pihak yang berwenang dan terlibat dalam dugaan korupsi mobil damkar. Surat Jarak tertanggal 14 Maret 2012 secara gamblang mengungkap modus pembelian fiktif mobil damkar senilai hampir 14 Miliar ini, termasuk adanya kongkalikong antara pejabat Dinas Damkar Kota Surabaya dengan pemenang lelang, yakni CV Kenari Jaya. Secara spesisif di poin 14 surat itu, lembaga yang fokus memonitor indikasi korupsi mobil damkar ini sejak awal secara tegas meminta pihak berwenang meneliti kasus ini secara mendalam. Sebab Jarak menilai tidak mungkin korupsi secara terang - terangan dan berjamaah ini bisa terjadi bila tidak melibatkan pihak berpengaruh atau berkuasa. (Yudha) ___________________________________
http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1116:pemaksaan-pembelian-laptop-guru-sertifikasi-diduga-dikendalikan-inggarwati&catid=156:hukum-a-investigasi&Itemid=114
Pemaksaan Pembelian Laptop Guru Sertifikasi Diduga Dikendalikan Liauw Inggarwati
suaramandiri.com (Surabaya) - Keluhan guru sertifikasi karena merasa dipaksa membeli laptop seharga Rp 7,8 juta oleh Dinas Pendidikan Kota Malang ternyata menyimpan aroma konspirasi yang melibatkan mafia proyek kelas kakap. Ironisnya, guru sertifikasi yang berusaha memprotes kebijakan itu dengan mengadu ke dewan dipastikan akan dimutasi dan dipersulit karir serta kepangkatannya. Sumber suaramandiri.com menerangkan bila laptop merk Toshiba type C 640 yang dijual ke guru sertifikasi tersebut di pasaran hanya berkisar Rp 4 jutaan. Disamping itu, rekanan yang menyediakan laptop yaitu PT Budi Karya Mandiri ditenggarai milik Inggarwati, dimana selama ini dikenal mafia proyek khususnya wilayah Jawa Timur dengan modus memakai perusahaan yang berbeda. Untuk memuluskan langkahnya, Inggarwati selalu mengiming-imingi fee atau komisi kepada pihak yang berwenang dan selalu menyebut nama pejabat penting di Kejaksaan Agung dan tokoh Kadin Jatim sebagai upaya meyakinkan bila proyek bermasalah mereka akan terbebas dari jerat hukum. Sampai berita ini dirilis Inggarwati dihubungi lewat pesan pendek belum menjawab mengenai keterlibatan dirinya dalam pengadaan laptop untuk guru sertifikasi di Kota Malang. Yudha ________________________________
http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:cv-kenari-jaya-dituding-mafia-proyek&catid=156:hukum-a-investigasi&Itemid=114
CV Kenari Jaya Dituding Mafia Proyek
suaramandiri.com (Surabaya) - CV Kenari Jaya yang menjadi pemenang pengadaan mobil tangga min 52 meter di dinas damkar kota Surabaya dan alat peraga serta pembelajaran elektronik di dinas pendidikan Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2010 disebut Simpati (Sarasehan Mandiri Pemberantas Korupsi) sebagai mafia proyek sehingga merugikan negara miliaran rupiah. Sepak terjang perusahaan itu menurut Simpati dibantu makelar proyek, yaitu Rudy Budiman dan Inggarwati. JARAK (Jaringan Anti Korupsi) beberapa waktu lalu sudah meminta kepada pihak terkait untuk memutus kontrak pekerjaan CV Kenari Jaya yang bermasalah dan memberlakukan Black List (daftar hitam) bagi rekanan nakal. Dihubungi via pesan singkat, Jumat (27/01/2012) terkait tudingan mafia dan makelar proyek, Adi (Direktur CV Kenari Jaya), Rudy Budiman dan Inggarwati tidak ada balasan. Yudha _________________________
http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1088:mafia-proyek-dak-pendidikan-sebut-marwan-effendy-sebagai-beking&catid=156:hukum-a-investigasi&Itemid=114
Mafia Proyek DAK Pendidikan Sebut Marwan Effendy Sebagai Beking
suaramandiri.com (Surabaya) - DAK (Dana Alokasi Khusus) pendidikan di beberapa kota di Jawa Timur terindikasi kuat menjadi ajang bancaan korupsi berjamaah antara birokrat dan rekanan dengan bantuan mafia pengadaan atau mafia proyek. Tidak tanggung-tanggung, mafia proyek yang menurut beberapa LSM teridentifikasi bernama Inggarwati dan Rudy Budiman menggunakan nama pejabat negara sekelas Marwan Effendy yang sekarang menjabat Jamwas (Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan) Kejagung yang diklaim sebagai beking. Siaran pers yang dikeluarkan Panggung (Paguyuban LSM Tulungagung) menguatkan info bila sepak terjang mafia proyek itu cukup ampuh dalam memuluskan rekanan yang digandeng untuk dapat menjadi pemenang tender pengadaan DAK Pendidikan. Tanggal 17 Agusutus 2011 lalu, Panggung menangkap basah adanya pertemuan Kepala Dinas Pendidikan (Bambang) dan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Tulungagung (Fauzi) dengan Inggarwati dan Rudy Budiman di Hotel Elmi Surabaya. Karena merasa ketahuan sedang dibuntuti beberapa LSM dari Tulungagung, akhirnya pertemuan itu pindah di Hotel Majapahit Surabaya. Hasil pertemuan di hotel Majapahit itu disepakati pekerjaan peningkatan mutu pendidikan akan diberikan kepada Inggarwati, Rudy Budiman, dan rekanan yang yang mewakili kepentingan DPRD Kabupaten Tulungagung. Setelah disepakati, maka pekerjaan akan mulai diatur agar orang atau rekanan lain tidak bisa mengikuti pelelangan. Inggarwati menjamin, meski nanti mekanismenya menyimpang, tidak perlu kuatir jika dilaporkan LSM. Karena dirinya diback-up pejabat tinggi Kejaksaan Agung. Sehingga nanti bila ada laporan dari LSM ke kejaksaan negeri ataupun kejaksaan tinggi, pasti aparat kejaksaan di Jawa Timur tidak akan berani memeriksa pekerjaan ini, sembari menyebut nama Marwan (Jamwas, red). Dibeberapa daerah peningkatan mutu pendidikan yang dibiayai dana DAK pendidikan yang dikerjakan Inggarwati, meski ada mekanisme yang tidak terlalu sesuai dengan aturan dan tidak sesuai dokumen pelelangan RKS serta barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi dari Kementrian Pendidikan, terbukti aman – aman saja. "Inggarwati menyebut Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Mojokerto, Ngawi dan beberapa tempat lagi diluar Jawa Timur dirinya pernah mendapat jatah DAK Pendidikan. Yang penting bagaimana panitia mau memenangkan Inggarwati atau orang - orangnya. Karena selain punya backing dan menjalankan perintah dari oknum di kejaksaan agung yang bernama Marwan tadi untuk mencarikan dana operasional, juga aparat hukum di jawa Timur dan beberapa tempat lain telah menerima jasa baiknya, baik promosi jabatan ataupun juga mendapat setoran rutin darinya," ungkap aktivis LSM mengutip perbincangan Inggarwati dengan pejabat Pemkab Tulungagung di Hotel Majapahit.
Hal ini ditambahi Rudy Budiman yang mengaku suruhan Kadin Jawa Timur mencontohkan dirinya sebagai penyedia kain dan seragam untuk pegawai negeri di hampir seluruh kabupaten di Jawa Timur. Sebab seperti pengadaan kain dan seragam pegawai negeri tersebut, meski bahan kain tidak sesuai spesifikasi dan mutu yang ditentukan, tapi terbukti aman – aman saja. Karena selain dibacking Ketua Kadin Jawa Timur, juga rutin memberi setoran memelihara aparat hukum. Tidak hanya itu, kedua mafia proyek ini selalu mengiming – imingi pejabat yang berwenang dengan komisi senilai 25 – 30 % dari nilai proyek. Sampai berita ini dirilis, Inggarwati dan Rudy Budiman kompak melakukan aksi tutup mulut ketika dikonfirmasi terkait keterlibatan dalam mafia proyek DAK Pendidikan beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur. Yudha
| 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar