Dana PilGub Jatim Rp 576 miliar, Jadi Bancakan - TNI/Polri dan SKPD kecipratan besar, netralitas diragukan
JURNAL3 | Surabaya – Anggaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jatim 2013 putaran pertama sebesar Rp 576 miliar, sudah dibagi rata ke sejumlah instansi terkait. Namun, disinyalir pembagian dana itu bisa berakibat tidak netral (memihak) kepada salah satu calon.
Dana Rp 576 miliar untuk putaran pertama itu diperuntukkan untuk KPU Jatim sebesar Rp 425 miliar, Panwaslu Jatim sebesar Rp142,2 miliar, Polda Jatim sebesar Rp55 miliar, Kodam V/Brawijaya sebesar Rp.11 miliar.
Selain itu, dinas di bawah komando Gubernur Jatim juga ikut kecipratan.Diantaranya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim sebesar Rp3 miliar, Bakesbangpol Linmas Jatim sebesar Rp2,5 miliar, Satpol PP Jatim sebesar Rp400 juta, Dinas Kominfo Jatim sebesar Rp300 juta, Biro Administrasi Pemerintahan Umum Rp2,5 miliar dan Biro Hukum Pemprov Jatim sebesar Rp250 juta.
Menyikapi pembagian dana itu ke sejumlah instansi, MP3KP (Masyarakat Pemantau Pelaksana Program dan Kebijakan Pemerintah) mensinyalir ada maksud dibalik semua itu. Purwadi, Ketua MP3KP kepada Jurnal3, Selasa (13/08/2013) mengatakan, tingkat kerawanan penyelewengan dana tersebut sangat tinggi. Tak hanya itu, selain masalah penyelewangan dana, keberpihakan juga jadi masalah besar dalam pelaksanaan Pilgub Jatim 2013. "Karena penggunaan dana tersebut langsung menjadi tanggung jawab gubernur. Dan ironisnya gubernur sekarang menjadi calon gubernur. Sehingga netralitasnya jadi tidak ada," ujar Purwadi. Karena itu, lanjut Purwadi, pihaknya menyesalkan Gubernur Jatim tidak mau mundur dari jabatannya saat resmi menjadi kandidat calon gubernur. Bahkan, institusi TNI/Polri yang juga kecipratan dana itu diragukan kenetralannya dalam pesta demokrasi rakyat Jatim kali ini. "Menurut kami ya tidak netral. Karena Gubernur sekarang yang menjadi cagub tidak mundur dari jabatannya," pungkas Purwadi.
JURNAL3 | Surabaya – Anggaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jatim 2013 putaran pertama sebesar Rp 576 miliar, sudah dibagi rata ke sejumlah instansi terkait. Namun, disinyalir pembagian dana itu bisa berakibat tidak netral (memihak) kepada salah satu calon.
Dana Rp 576 miliar untuk putaran pertama itu diperuntukkan untuk KPU Jatim sebesar Rp 425 miliar, Panwaslu Jatim sebesar Rp142,2 miliar, Polda Jatim sebesar Rp55 miliar, Kodam V/Brawijaya sebesar Rp.11 miliar.
Selain itu, dinas di bawah komando Gubernur Jatim juga ikut kecipratan.Diantaranya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim sebesar Rp3 miliar, Bakesbangpol Linmas Jatim sebesar Rp2,5 miliar, Satpol PP Jatim sebesar Rp400 juta, Dinas Kominfo Jatim sebesar Rp300 juta, Biro Administrasi Pemerintahan Umum Rp2,5 miliar dan Biro Hukum Pemprov Jatim sebesar Rp250 juta.
Menyikapi pembagian dana itu ke sejumlah instansi, MP3KP (Masyarakat Pemantau Pelaksana Program dan Kebijakan Pemerintah) mensinyalir ada maksud dibalik semua itu. Purwadi, Ketua MP3KP kepada Jurnal3, Selasa (13/08/2013) mengatakan, tingkat kerawanan penyelewengan dana tersebut sangat tinggi. Tak hanya itu, selain masalah penyelewangan dana, keberpihakan juga jadi masalah besar dalam pelaksanaan Pilgub Jatim 2013. "Karena penggunaan dana tersebut langsung menjadi tanggung jawab gubernur. Dan ironisnya gubernur sekarang menjadi calon gubernur. Sehingga netralitasnya jadi tidak ada," ujar Purwadi. Karena itu, lanjut Purwadi, pihaknya menyesalkan Gubernur Jatim tidak mau mundur dari jabatannya saat resmi menjadi kandidat calon gubernur. Bahkan, institusi TNI/Polri yang juga kecipratan dana itu diragukan kenetralannya dalam pesta demokrasi rakyat Jatim kali ini. "Menurut kami ya tidak netral. Karena Gubernur sekarang yang menjadi cagub tidak mundur dari jabatannya," pungkas Purwadi.
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar