Reaksi Fiktif DPR Thd Rencana Kenaikan BBM
by @TrioMacan2000
Rencana kenaikan harga BBM yg diusulkan pemerintah mendapatkan reaksi keras dari DPR. Sebagian fraksi menyatakan penolakannya
Fraksi yg tegas2 menolak diantaranya PDIP dan PKS. Fraksi yg lain, kecuali Demokrat, bersikap abu2 alias wait n see
Utk mengamankan rencana kenaikan BBM ini dan sekaligus tidak dijadikan "bola panas" oleh DPR, SBY undang partai2 koalisi ke cikeas
Hiruk pikuk dan pro kontra rencana kenaikan harga BBM ini sebenarnya disebabkan oleh "KEBODOHAN" pemerintahan SBY sendiri. Kenapa saya bilang disebabkan oleh kebodohan pemerintahan SBY? Karena SBY yg mencari2 masalah dan isu panas yg merugikan diri sendiri
Rencana kenaikan BBM pd 2012 ini sebenarnya tidak akan ramai dan timbul gejolak jika SBY tidak hilangkan opsi kenaikan BBM di APBN 2012
Jika pada RUU APBN 2012 dimasukan opsi kenaikan BBM dan/atau pembatasan BBM bersubsidi, maka penerintah tdk perlu lagi minta persetujuan
Namun, akibat kebodohan pemerintah, opsi kenaikan BBM tidak dimasukan ke dalam pasal di RUU APBN 2012. akibatnya SBY harus minta izin DPR
SBY minta izin DPR lewat mekanisme pengajuan RUU APBNP 2012 yg sdg dibahas skrg di DPR. Tentu saja, fraksi2 di DPR manfaatkannya jd isu. Dengan mengelola isu kenaikan harga BBM dan menyatakan sikap penolakan, pemerintah dipaksa DPR utk melakukan negosiasi dan deal2 politik. Dalam hal isu ini, posisi tawar (bargaining position) pemerintah lebih rendah daripada DPR. Pemerintah terdesak kebutuhan anggaran& Dan tekanan masyarakat yang "sengaja" dikompor2i oleh DPR dgn berbagai macam dalih dan argumentasi penolakan rencana kenaikan BBM tsb. Akibatnya, demonstrasi dan gejolak penolakan kenaikan harga BBM semakin kencang& mulai menggangu stabilitas politik, ekonomi, keamanan
Pemerintah terpaksa pontang panting menyelesaikan 2 masalah besar : 1. Mengejar persetujuan DPR, 2. Mengamankan gejolak rakyat
Pemerintah sgt serius mengamankan demonstrasi/ aksi penolakan kenaikan hrga BBM krna jg dpt dimanfaatkan pihak2 lain utk tujuan tertentu
Tujuan tertentu pihak lain tsb yg paling ditakutkan pemerintah adalah penjatuhan kekuasaan SBY. Hal ini sangat mungkin karena reputasi dan kredibiltas perintahan SBY sdh sangat rendah di mata rakyat. Tingkat kepuasan publik sesuai hasil survey hanya 17%. SBY dimata publik sdh dinilai gagal dalam mewujudkan pemberantasan korupsi, mafia hukum, narkoba, keamanan dan gejolak sosial. Satu2nya "prestasi" SBY yg mendptkan kepuasan publik adalah stabilitas ekonomi dgn tingkat pertumbuhan sedang (5-6,3%), yg sebenarnya lebih rendah dari janji kampanye SBY pd 2009 yl, yaitu akan mencapai pertumbuhan ekonomi rata2 7% / tahun. Singkatnya : SBY GAGAL
Jika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6-7% / tahun, kenaikan BBM bs diimbangi dgn kenaikan pendapatan rakyat. Efeknya tdk terlalu berat, Tapi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yg hanya 5-6%, beban rakyat semakin tinggi. Apalagi angka pertumbuhan ekonomi kita masih masih ditopang konsumsi domestik, bukan pertumbuhan sektor riel yg memperluas lapangan kerja dan menaikan tingkat pendapatan rakyat. Sebab itu, isu kenaikan BBM ini sangat rentan ditunggangi oleh pihak tertentu dgn memanfaatkan kekecewaan rakyat tdhp kinerja SBY
Menghadapi 2 front utama : penolakan DPR dan kekecewaan rakyat ini, pemerintah harus all out dan terpaksa menyelesaikannya all of cost
Disisi DPR, pemrintah akan dipaksa memberikan konsesi politik (mungkin juga suap) kepada DPR agar pembahasan RUU APBNP bisa mulus. Padahal sebenarnya pihak DPR sendir, juga "akan rugi besar" jika BBM tidak naik. Penerimaan "fee/suap" banggar DPR akan hilang triliunan. Sdh jadi rahasia umum, banggar DPR akan menerima suap/fee dari anggaran proyek /program yg mereka jual/setujui. Jika BBM tidak naik Maka "omset penjualan" anggaran DPR pasti turun drastis krna alokasi anggarannya dialihkan utk subdisi BBM (rakyat/PLN). Jika anggaran yg dialihkan utk subsidi BBM itu 100 triliun, maka dgn uang suap 5-7%, oknum2 banggar DPR kehilangan rejeki haram 5-7 T. Sdgkan jika BBM naik, anggaran yg dialokasikan utk proyek/program bisa bertambah besar..artinya rejeki haram dari suap/fee smkin besar
Nah bayangkan saja, apakah DPR utamanya badan anggaran mau kehilangan uang kantong 5-7 triliun / tahun? Diluar fee anggaran proyek lain. Asumsikan saja feenya 5 triliun. Ada 85 anggota banggar DPR. Masing2 kehilangan 58 M termasuk setoran ke partai/fraksi scra proporsinal. Tentu saja, oknum2 banggar, fraksi2 DPR tidak mau rugi kehilangan fee ini. Tapi demi pencitraan sekaligus bisa dapatkan konsesi politik. DPR "pura2" menolak kenaikan BBM ini. Sekalian utk melihat reaksi& gejolak rakyat thdp rencana naik BBM ini. Mana tau "bisa dimainkan"
Jika BBM tidak jadi naik, maka DPR juga akan "takut". Pemerintah terpaksa cari sumber2 lain utk tutup subsidi dan anggaran pembangunan. Cara yg paling umum adalah peemrintah akan genjot pajak dan tambah utang luar negeri. Genjot pajak ini bisa "berbahaya" bg DPR. Jangan2 pemerintah akan mulai cari tambahan pajak melalui pajak penghasilan dan incar anggota2 DPR yg mayoritas palsukan SPT pajaknya. Kita semua sdh tahu, bhw SPT pajak anggota2 DPT itu byk yg palsu alias rekayasa. Ga mungkin uang hasil suap dan korupsi DPR dilaporkan
Pemerintah juga akan bidik konglomerat2 hitam yg selama ini prshannya kemplang pajak. Aggta DPR jg byk yg jd beking Konglomerat2 hitam ini. Kita pernah dengar keluhan menkeu yg selalu ditekan elit DPR utk setujui restitusi pajak triliunan rupiah utk konglomerat2 tertentu
Singkatnya, DPR sebenarnya juga takut jika BBM tidak naik. Ini cuma akal2an DPR aja utk "memeras" pemerintahan SBY yg memang lemah
__._,_.___
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar