Kenaikan Elpiji 12 Kg: Stop Pencitraan dan Hentikan Mafia Migas #PemerintahBohong
Pemerintah dan sejumlah menteri terkait patut diduga telah bersandiwara dan melakukan kebohongan publik dalam hal kenaikan harga gas 12 kg. Hal ini didasarkan pada fakta berikut:
1. Melalui mekanisme RUPS, yang seluruh anggota komisarisnya wakil dari pemerintah, pada Desember 2013 yang lalu seluruh komisaris itu sudah setuju atas rencana kenaikan harga gas tersebut.
2. Sebelum menaikkan harga, berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk permen ESDM, mewajibkan Pertamina untuk melaporkan dan minta ijin kepada Menteri ESDM, lalu aproval sudah diperoleh!
Karena dua langkah di atas, maka sebenarnya Pemerintah telah mengetahui dan menyetujui kenaikan harga tersebut.
Sebaliknya, karena keputusan penaikan harga adalah kebijakan tidak populer, pejabat-pejabat itu bersembunyi, tidak mau mengumumkan, bahkan menyebutkan itu sebagai aksi korporasi yang salah.
Sekarang menteri-menteri itu, dan juga sekjen PD, termasuk wakil-wakil dari partai-partai lain, sedang berlomba untuk jadi pahlawan, sambil mengkambinghitamkan Pertamina sebagai biang masalah. Kita khawatir mereka semua sedang beraksi untuk politik pencitraan.
Harap dicatat bahwa sekitar 90%an komsumen LPG 12kg adalah golongan mampu. Sementara LPG dibeli dalam dollar sesuai harga pasar, yang harga belinya 2 kali lebih besar dibanding harga jual ke konsumen. Dalam 4 bulan terakhir, dollar pun sudah naik sekitar 30%!. Artinya konsumen-konsumen mampu itu disubsidi oleh Pertamina. Inilah yang dipermasalahkan dan dibela oleh pejabat-pejabat yang tidak jantan itu.
Padahal kalau subsidi Pertamina itu hilang atau berkurang, deviden perusahaan akan meningkat, dan itu dinikmati oleh seluruh rakyat. Atau kalau tidak rugi dari bisnis LPG 12kg, Pertamina bisa membangun berbagai sarana, konversi ke BBG atau mencari cadangan migas baru, dan itu semua untuk seluruh rakyat.
Satu yang pantas dan harus kita pertanyakan adalah tentang kebenaran dan akurasi harga beli dan biaya pokok produksi yang dihitung Pertamina dan berujung pada klaim kerugian hingga Rp 22 triliun selama 4 tahun. Sudah benarkah perhitungan harga dan klaim kerugian tersebut? Apakah itu sudah bebas dari penyelewengan? Kita minta Pertamina transparan dan pemerintah pun harus mereview serta menguji perhitungan tersebut.
Sejalan dengan itu, kita pun menuntut agar Pertamina, bebas KKN, bebas mafia, dan menjalankan bisnis secara GCG melalui status nonlisted public company. Dengan begitu perusahaan akan semakin berkembang dan berperan untuk ketahanan energi nasional.
Kunci pembersihan Mafia migas itu ada di Presiden, bukan di Pertamina. Jabatan Dirut Pertamina itu lebih rendah dibanding Menteri, apalagi dibanding Presiden, sehingga kalau mafia memang bersumber dan hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat Pertamina, Presiden bisa mengganti dirutnya setiap saat! Tapi kalau mafia dianggap tetap ada dan direksi Pertamina tetap menjabat, berarti mafia dan yang berperan membuat mafia tetap eksis ada diluar Pertamina!
Karena itu, dari mana upaya pembersihan mafia bisa dimulai dan siapa yang paling berkuasa untuk membersihkan? Ya Presiden! Kalau kita mengecam dan mengutuk adanya mafia migas, tapi tidak kunjung ada perbaikan, berarti Presiden belum melakukan apa-apa. Mungkinkan Presiden bagian dari mafia tersebut? Allah dan pentolan mafia migas lah yg tau.
baca juga:
Pertamina yang Teraniaya ==> http://politik.kompasiana.com/2014/01/05/pertamina-yang-teraniaya-624196.html
YANG PLIN PLAN:
Demokrat tolak kenaikan harga elpiji 12 kg ==> http://t.co/aMYbQ6GL6r
Demokrat Nilai Kenaikan Gas 12 kg Wajar ==> http://t.co/HQjiilk6n2
Boediono, Hatta Tidak Setuju Kenaikan Elpiji ==> 12 Kg http://t.co/tmeVYGKgMG
Hatta: Harga elpiji 12 kg kewenangan Pertamina ==> http://ekbis.sindonews.com/read/2014/01/02/34/822847/hatta-harga-elpiji-12-kg-kewenangan-pertamina
Hatta nilai kenaikan harga elpiji 12 kilogram tepat ==> http://www.antaranews.com/berita/361677/hatta-tegaskan-kenaikan-harga-elpiji-12-kilogram-tepat
Hatta: Pertamina Bebas Naikkan Harga LPG 12 Kg ==> http://web.inilah.com/read/detail/2053973/hatta-pertamina-bebas-naikkan-harga-lpg-12-kg#.UsoAaDf1JYg
Pemerintah dan sejumlah menteri terkait patut diduga telah bersandiwara dan melakukan kebohongan publik dalam hal kenaikan harga gas 12 kg. Hal ini didasarkan pada fakta berikut:
1. Melalui mekanisme RUPS, yang seluruh anggota komisarisnya wakil dari pemerintah, pada Desember 2013 yang lalu seluruh komisaris itu sudah setuju atas rencana kenaikan harga gas tersebut.
2. Sebelum menaikkan harga, berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk permen ESDM, mewajibkan Pertamina untuk melaporkan dan minta ijin kepada Menteri ESDM, lalu aproval sudah diperoleh!
Karena dua langkah di atas, maka sebenarnya Pemerintah telah mengetahui dan menyetujui kenaikan harga tersebut.
Sebaliknya, karena keputusan penaikan harga adalah kebijakan tidak populer, pejabat-pejabat itu bersembunyi, tidak mau mengumumkan, bahkan menyebutkan itu sebagai aksi korporasi yang salah.
Sekarang menteri-menteri itu, dan juga sekjen PD, termasuk wakil-wakil dari partai-partai lain, sedang berlomba untuk jadi pahlawan, sambil mengkambinghitamkan Pertamina sebagai biang masalah. Kita khawatir mereka semua sedang beraksi untuk politik pencitraan.
Harap dicatat bahwa sekitar 90%an komsumen LPG 12kg adalah golongan mampu. Sementara LPG dibeli dalam dollar sesuai harga pasar, yang harga belinya 2 kali lebih besar dibanding harga jual ke konsumen. Dalam 4 bulan terakhir, dollar pun sudah naik sekitar 30%!. Artinya konsumen-konsumen mampu itu disubsidi oleh Pertamina. Inilah yang dipermasalahkan dan dibela oleh pejabat-pejabat yang tidak jantan itu.
Padahal kalau subsidi Pertamina itu hilang atau berkurang, deviden perusahaan akan meningkat, dan itu dinikmati oleh seluruh rakyat. Atau kalau tidak rugi dari bisnis LPG 12kg, Pertamina bisa membangun berbagai sarana, konversi ke BBG atau mencari cadangan migas baru, dan itu semua untuk seluruh rakyat.
Satu yang pantas dan harus kita pertanyakan adalah tentang kebenaran dan akurasi harga beli dan biaya pokok produksi yang dihitung Pertamina dan berujung pada klaim kerugian hingga Rp 22 triliun selama 4 tahun. Sudah benarkah perhitungan harga dan klaim kerugian tersebut? Apakah itu sudah bebas dari penyelewengan? Kita minta Pertamina transparan dan pemerintah pun harus mereview serta menguji perhitungan tersebut.
Sejalan dengan itu, kita pun menuntut agar Pertamina, bebas KKN, bebas mafia, dan menjalankan bisnis secara GCG melalui status nonlisted public company. Dengan begitu perusahaan akan semakin berkembang dan berperan untuk ketahanan energi nasional.
Kunci pembersihan Mafia migas itu ada di Presiden, bukan di Pertamina. Jabatan Dirut Pertamina itu lebih rendah dibanding Menteri, apalagi dibanding Presiden, sehingga kalau mafia memang bersumber dan hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat Pertamina, Presiden bisa mengganti dirutnya setiap saat! Tapi kalau mafia dianggap tetap ada dan direksi Pertamina tetap menjabat, berarti mafia dan yang berperan membuat mafia tetap eksis ada diluar Pertamina!
Karena itu, dari mana upaya pembersihan mafia bisa dimulai dan siapa yang paling berkuasa untuk membersihkan? Ya Presiden! Kalau kita mengecam dan mengutuk adanya mafia migas, tapi tidak kunjung ada perbaikan, berarti Presiden belum melakukan apa-apa. Mungkinkan Presiden bagian dari mafia tersebut? Allah dan pentolan mafia migas lah yg tau.
baca juga:
Pertamina yang Teraniaya ==> http://politik.kompasiana.com/
YANG PLIN PLAN:
Demokrat tolak kenaikan harga elpiji 12 kg ==> http://t.co/aMYbQ6GL6r
Demokrat Nilai Kenaikan Gas 12 kg Wajar ==> http://t.co/HQjiilk6n2
Boediono, Hatta Tidak Setuju Kenaikan Elpiji ==> 12 Kg http://t.co/tmeVYGKgMG
Hatta: Harga elpiji 12 kg kewenangan Pertamina ==> http://ekbis.sindonews.com/
Hatta nilai kenaikan harga elpiji 12 kilogram tepat ==> http://www.antaranews.com/
Hatta: Pertamina Bebas Naikkan Harga LPG 12 Kg ==> http://web.inilah.com/read/
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar