Bimbangnya Susilo Bambang Yudhoyono Setelah Melihat Reaksi Kenaikkan Elpiji
by @TempoInstitute
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semestinya tidak perlu repot membahas kenaikan harga elpiji pada hari libur. Rencana kenaikan harga elpiji 12 kilogram pada 1 Januari itu sudah sering disampaikan oleh PT Pertamina. Kalau Presiden dan para menteri tak setuju, mereka seharusnya bersikap sejak awal.
Manuver SBY makin perlihatkan sikap bimbang. Stelah naikkan harga elpiji 12 kg dr Rp 78 ribu jd Rp 122 rb reaksi pun muncul, Presiden perintahkan Wapres Boediono dan menteri2 gelar rapat Sabtu lalu. Parpol penyokong pemerintah ramai2 bersikap populis. Tak ada keputusan. Setelah rapat, Boediono hanya mengatakan Presiden akan menyampaikan sikap pemerintah pada keesokan harinya. Tapi, kemarin, SBY cuma mengumumkan pernyataan yang mengambang. Ia mengatakan kenaikan harga elpiji a/ wewenang Pertamina. Presiden mestinya bisa lebih lugas. Cukup panggil Menteri Negara BUMN & bos Pertamina, minta keterangan soal kenaikan harga, lalu sgera bersikap apakah sokong atau tidak kebijakan itu. Bersikap mengambang hny akan bingungkan Pertamina, jg masyarakat
Pertamina utamakan laba dlm tiap aktivitas bisnisnya. Keuntungan perusahaan negara ini masuk ke kas negara sebagai dividen. Selama ini Pertamina rugi krn jual elpiji kemasan 12 kg di bawah harga. 6 tahun terakhir, pertamina menombok Rp 22 triliun, Pertamina semakin tertekan karena melambungnya harga elpiji di pasar internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah. Perusahaan ini terakhir menaikkan harga jual elpiji sebesar Rp 5.850 /kg pd 2009. Sedang harga pokok penjualan jd Rp 10.785 Artinya, ada potensi pendapatan yang mesti diterima negara sebagai dividen menguap secara percuma. Kalaupun perlu dikritik, mungkin itu adalah kurangnya sosialisasi sebelum Pertamina menaikkan harga elpiji. Kenaikan secara drastis juga rugikan masyarakat yang belum terbiasa dengan lonjakan harga tersebut, Kementerian ESDM bisa bantu membenahi distribusi elpiji bersubsidi (3 kg) yang selama ini sering tidak tepat sasaran. Masy ekonomi lemah hrs pastikan peroleh elpiji bersubsidi, sedang orang kaya & pelaku industri wajib beli elpiji non-subsidi
Di tengah kondisi keuangan negara yang buruk, pemerintah semestinya bersikap tegas.
Penjelasan Dasar Kenaikkan Elpiji Non-Subsidi (12Kg) Oleh Pertamina
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semestinya tidak perlu repot membahas kenaikan harga elpiji pada hari libur. Rencana kenaikan harga elpiji 12 kilogram pada 1 Januari itu sudah sering disampaikan oleh PT Pertamina. Kalau Presiden dan para menteri tak setuju, mereka seharusnya bersikap sejak awal.
Manuver SBY makin perlihatkan sikap bimbang. Stelah naikkan harga elpiji 12 kg dr Rp 78 ribu jd Rp 122 rb reaksi pun muncul, Presiden perintahkan Wapres Boediono dan menteri2 gelar rapat Sabtu lalu. Parpol penyokong pemerintah ramai2 bersikap populis. Tak ada keputusan. Setelah rapat, Boediono hanya mengatakan Presiden akan menyampaikan sikap pemerintah pada keesokan harinya. Tapi, kemarin, SBY cuma mengumumkan pernyataan yang mengambang. Ia mengatakan kenaikan harga elpiji a/ wewenang Pertamina. Presiden mestinya bisa lebih lugas. Cukup panggil Menteri Negara BUMN & bos Pertamina, minta keterangan soal kenaikan harga, lalu sgera bersikap apakah sokong atau tidak kebijakan itu. Bersikap mengambang hny akan bingungkan Pertamina, jg masyarakat
Pertamina utamakan laba dlm tiap aktivitas bisnisnya. Keuntungan perusahaan negara ini masuk ke kas negara sebagai dividen. Selama ini Pertamina rugi krn jual elpiji kemasan 12 kg di bawah harga. 6 tahun terakhir, pertamina menombok Rp 22 triliun, Pertamina semakin tertekan karena melambungnya harga elpiji di pasar internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah. Perusahaan ini terakhir menaikkan harga jual elpiji sebesar Rp 5.850 /kg pd 2009. Sedang harga pokok penjualan jd Rp 10.785 Artinya, ada potensi pendapatan yang mesti diterima negara sebagai dividen menguap secara percuma. Kalaupun perlu dikritik, mungkin itu adalah kurangnya sosialisasi sebelum Pertamina menaikkan harga elpiji. Kenaikan secara drastis juga rugikan masyarakat yang belum terbiasa dengan lonjakan harga tersebut, Kementerian ESDM bisa bantu membenahi distribusi elpiji bersubsidi (3 kg) yang selama ini sering tidak tepat sasaran. Masy ekonomi lemah hrs pastikan peroleh elpiji bersubsidi, sedang orang kaya & pelaku industri wajib beli elpiji non-subsidi
Di tengah kondisi keuangan negara yang buruk, pemerintah semestinya bersikap tegas.
Penjelasan Dasar Kenaikkan Elpiji Non-Subsidi (12Kg) Oleh Pertamina
by Faisal Yusuf Rasyid
Ini penjelasan soal penyesuaian harga LPG Non Subsidi 12KG dan permasalahan serta harapan Pekerja Pertamina. Keputusan menaikkan harga LPG 12KG Non Subsidi krn tingginya harga pokok dan turunnya nilai tukar rupiah yg mengakibatkan rugi besar. Konsumsi harga LPG 12KG Non Subsidi tahun 2013 mencapai 977 rb ton, HP USD873 shg rugi 5.7T Sementara hrg yg berlaku sekarang ditetapkan Oktober 2009 Rp 5.850, dan harga pokok saat ini 10.785 per kg. Struktur cost saat ini, Rp 10.500 per kg, BB 89.61%, FrC 4.6%, Penyimp 3.73%, Depr 1.06%, Asuransi 0.03% dan Pemeliharaan Tabung 0.97%. Akibat selisih Harga Pokok Perolehan yg tdk naik-naik hrg jualnya ajk 2009, kumulatif kerugiannya 22T.
BPK nyatakan ini adlh kerugian negara shg hrs dikoreksi. Ses Permen ESDM 26/2009, Pertamina sdh laporkan usul kenaikan ke Menteri ESDM. Meskipun BEP Rp 10.500 per KG, rencana kenaikan di 1 Januari 2014 hanya Rp. 8.444 per KG. Masih jual rugi.
Angka kenaikan dianggap besar krn membandingkan hrg jual lama sejak 2009 Rp 4.944 mjd 8.444. Penjelasan rinci soal angka by request ya. Jd, Pekerja Pertamina yg kelola LPG adalah profesional shg mjd menyakitkan kalau dikatakan semua ini permainan politik. Pekerja Pertamina siap sama-sama memperbaiki perusahaan asal integritas dasarnya. Tdk ada udang di balik rempeyek. Berapa rezim direksi bertempur sg pekerja dlm wadah FSPPB sampai lengaer soal GCG. Masy hanya menonton. Mana tuh yg merasa paling jujur?. Begitu juga saat FSPPB gugat Pemerintah ttg liberalisasi pasar migas ke MK, hanya segelintir yg dukung. Yg ribut di twitter ini kemana?
Saat MK putuskan tolak gugatan Pekj Pertamina dan nyatakan Bisnis Hilir tms LPG adalah bisnis biasa dimana suara kalian? Oleh karena itu, jgn menghujat berlebihan dan katakan Pekj Pertamina RAKUS. Anda belum tentu lbh berkontribusi kpd rakyat. Pekerja Pertamina tdk lelah berjuang membangun kedaulatan migas dg NASIONALISASI. Ini akar persoalan. Baca: http://t.co/77V2nNfue2 Tapi kalau tidak ada permainan yg terlihat, jgn intuisi. Krn kami juga geregetan orang nicara Petral, MR dll. Ayo bawa saja ke KPK.
Mari kita berkolaborasi utk bangun negeri. Kalau ada bukti dan fakta soal kecurangan di Pertamina ayo kita babat. Kami juga tdk suka itu Pertamina milik rakyat, pekerja Pertamina sadar itu. Tp jgn tuduh kami maling, rakus semua. Klu BBM dan LPG hilang di pasar apa jadinya?. Itu bisa terjadi krn kami pegang kunci. Tp kami sayang rakyat. Itu pilihan terakhir. Persis LEBAH, kami diam tp jangan diganggu. Sekali lagi, ayo kita bangun dg revolusi tata kelola migas dg nasionalisasi. Migas milik kita, rakyat tentukan harga. MERDEKA!!!
Akhirnya Pemerintah ptskan LPG 12KG Non Subsidi naik 1000, setara dg parkir motor. Knp tdk putuskan ptg dividen? Kerugian siapa yg tanggung?
Baca Juga:
Kisruh Elpiji Akibat 'Intervensi' Politik & 'Kepentingan' Penguasa ==> http://chirpstory.com/li/180984
Kenaikan Elpiji 12 Kg: Stop Pencitraan dan Hentikan Mafia Migas ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-kenaikan-elpiji-12-kg.html
Ini penjelasan soal penyesuaian harga LPG Non Subsidi 12KG dan permasalahan serta harapan Pekerja Pertamina. Keputusan menaikkan harga LPG 12KG Non Subsidi krn tingginya harga pokok dan turunnya nilai tukar rupiah yg mengakibatkan rugi besar. Konsumsi harga LPG 12KG Non Subsidi tahun 2013 mencapai 977 rb ton, HP USD873 shg rugi 5.7T Sementara hrg yg berlaku sekarang ditetapkan Oktober 2009 Rp 5.850, dan harga pokok saat ini 10.785 per kg. Struktur cost saat ini, Rp 10.500 per kg, BB 89.61%, FrC 4.6%, Penyimp 3.73%, Depr 1.06%, Asuransi 0.03% dan Pemeliharaan Tabung 0.97%. Akibat selisih Harga Pokok Perolehan yg tdk naik-naik hrg jualnya ajk 2009, kumulatif kerugiannya 22T.
BPK nyatakan ini adlh kerugian negara shg hrs dikoreksi. Ses Permen ESDM 26/2009, Pertamina sdh laporkan usul kenaikan ke Menteri ESDM. Meskipun BEP Rp 10.500 per KG, rencana kenaikan di 1 Januari 2014 hanya Rp. 8.444 per KG. Masih jual rugi.
Angka kenaikan dianggap besar krn membandingkan hrg jual lama sejak 2009 Rp 4.944 mjd 8.444. Penjelasan rinci soal angka by request ya. Jd, Pekerja Pertamina yg kelola LPG adalah profesional shg mjd menyakitkan kalau dikatakan semua ini permainan politik. Pekerja Pertamina siap sama-sama memperbaiki perusahaan asal integritas dasarnya. Tdk ada udang di balik rempeyek. Berapa rezim direksi bertempur sg pekerja dlm wadah FSPPB sampai lengaer soal GCG. Masy hanya menonton. Mana tuh yg merasa paling jujur?. Begitu juga saat FSPPB gugat Pemerintah ttg liberalisasi pasar migas ke MK, hanya segelintir yg dukung. Yg ribut di twitter ini kemana?
Saat MK putuskan tolak gugatan Pekj Pertamina dan nyatakan Bisnis Hilir tms LPG adalah bisnis biasa dimana suara kalian? Oleh karena itu, jgn menghujat berlebihan dan katakan Pekj Pertamina RAKUS. Anda belum tentu lbh berkontribusi kpd rakyat. Pekerja Pertamina tdk lelah berjuang membangun kedaulatan migas dg NASIONALISASI. Ini akar persoalan. Baca: http://t.co/77V2nNfue2 Tapi kalau tidak ada permainan yg terlihat, jgn intuisi. Krn kami juga geregetan orang nicara Petral, MR dll. Ayo bawa saja ke KPK.
Mari kita berkolaborasi utk bangun negeri. Kalau ada bukti dan fakta soal kecurangan di Pertamina ayo kita babat. Kami juga tdk suka itu Pertamina milik rakyat, pekerja Pertamina sadar itu. Tp jgn tuduh kami maling, rakus semua. Klu BBM dan LPG hilang di pasar apa jadinya?. Itu bisa terjadi krn kami pegang kunci. Tp kami sayang rakyat. Itu pilihan terakhir. Persis LEBAH, kami diam tp jangan diganggu. Sekali lagi, ayo kita bangun dg revolusi tata kelola migas dg nasionalisasi. Migas milik kita, rakyat tentukan harga. MERDEKA!!!
Akhirnya Pemerintah ptskan LPG 12KG Non Subsidi naik 1000, setara dg parkir motor. Knp tdk putuskan ptg dividen? Kerugian siapa yg tanggung?
Baca Juga:
Kisruh Elpiji Akibat 'Intervensi' Politik & 'Kepentingan' Penguasa ==> http://chirpstory.com/li/
Kenaikan Elpiji 12 Kg: Stop Pencitraan dan Hentikan Mafia Migas ==> http://
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar