Rabu, 29 Februari 2012

[Media_Nusantara] Pidkor Polda Jatim Lidik Korupsi Mobil Damkar Kota Surabaya, Dana Dibekukan

 

Pidkor Polda Jatim Lidik Korupsi Mobil Damkar Kota Surabaya, Dana Dibekukan

Pengadaan mobil tangga damkar Tahun Anggaran 2010 di lingkungan kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya senilai Rp. 12,5 millyar (Rp.12.508.272.504, red), kini ditangani Unit Pidana Korupsi (Pidkor) Polda Jatim. Sementara Dana APBD 2010 Kota Surabaya senilai Rp. 12,5 millyar atas Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Minimal 52 meter, kini 'beku' atas nama CV. Kenari Jaya di Bank Jatim Cabang Utama. Hal ini berdasarkan surat No. 049/2345/CU tanggal 19 Desember 2011yang dilayangkan PT. Bank Jatim Cabang Utama yang ditujukan ke Kepala Dinas (Kadis) Kebakaran (Damkar) Kota Surabaya.

SURABAYA (suaramandiri.com)- Menurut Simpati (Sarasehan Mandiri Pemberantas Korupsi), sepak terjang CV. Kenari Jaya ini diduga kuat ada campur tangan mafia proyek, yaitu: Rudy Budiman dan Inggarwati. Dimana, dengan PD-nya Rudi Budiman yang sempat mengaku mengaku suruhan Kamar Dagang Industri (Kadin) Jatim ini banyak mendapatkan proyek milyaran rupiah.

Informasi yang diterima menyebutkan, masalah ini berawal dari pelaksanaan pengadaaan barang/jasa dengan sumber APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 untuk paket pekerjaan" Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Min 52 meter" pada lelang periode IV tanggal 25 Januari 2010.

Setelah dilakukan proses lelang, tanggal 31 Maret 2010 Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Dinas Kebakaran Kota Surabaya menunjuk CV Kenari sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Nomor 027/1446/436.6.6/2010 tentang Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa. Kemudian, berdasarkan surat tersebut, dibuatlah kontrak Pengadaan Barang Dinas Kebakaran Kota Surabaya yang tertuang dalam surat No. 027/1822/436.6.6/2010 tanggal 15 April 2010 jo Addendum -1 No. 027/09.1/436.6.6/2010 tanggal 9 Agustus 2010 antara Ir. Bergas Tjahjono selaku KPA dan PPK dengan David Sumarno (Direktur CV. Kenari Jaya) senilai Rp. 13, 9 millyar (Rp. 13.999.898.000, red). Kontrak menggunakan system kontrak lupsum, yaitu penyelesaian seluruh pekerjaan dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap. Dan, semua Resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan, sepenuhnya ditanggung CV. Kenari Jaya.

Patut dikehatui dalam Addendum-1, disebutkan Spesifikasi Teknis Mobil Tangga Namyoung-Korea Fire Truck KFT-AL 52 M dengan harga penawaran termasuk Pajak Ppn-Pph dan pajak kendaraan (on the road plat merah). Dimana seluruh biaya transportasi dan akomodasi peninjauan tersebut menjadi tanggungan CV. Kenari Jaya.

Entah kenapa, Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya melayangkan Surat Permohonan Pemblokiran Rekening CV. Kenari Jaya kepada pihak Bank Jatim cabang Utama. Dimana surat permohonan itu, tertuang dalam Surat No. 900/6180/436.6.6/2010, tanggal 30 Desember 2010.

"Kabarnya, Mobil Damkar itu tidak sesuai spesifikasi. Sehingga Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya segera malakukan permohonan surat pemblokiran rekening CV. Kenari Jaya ke Bank Jatim cabang Utama," ucap sumber, Selasa (28/2) di Surabaya.

Tanggal 29 Desember 2010, PPK telah menerima pelaksanaan pengadaan barang berupa mobil tangga pemadam kebakaran minimal 52 meter dan telah dibayar lunas. Tapi sangat disayangkan, saat dilakukan uji coba pada tanggal 18 Januari 2011, ternyata belum dapat berfungsi dengan sempurna. Sehingga pihak Dinas Kebakaran Kota Surabaya belum bisa menerima dan selanjutnya diserahkan kembali kepada pihak CV. Kenari Jaya. Tapi sampai berita ini ditulis, itikad baik CV. Kenari Jaya, tidak kunjung terlihat. Sehingga Unit Pidkor Polda Jatim harus turun tangan untuk melakukan pengusutan tuntas terhadap perkara ini.

Hingga berita ini ditulis, David Sumarno selaku Direktur CV. Kenari Jaya dikonfirmasi via SMS belum ada jawaban atas perkembangan perkara ini. (yudha)

http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1160%3Apidkor-polda-jatim-lidik-korupsi-pengadaan-mobil-damkar-dana-dibekukan&catid=178%3Aheadline

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

[Media_Nusantara] Walikota Surabaya Harus Bertanggung Jawab Atas Kematian Satwa di KBS

 


SURABAYA (suarakawan.com) – Terkuaknya penyebab pastinya kematian satwa KBS, seperti kematian Celeng Goteng yang diracun Sianida, mendapat prihatin sebagian masyarakat pecinta satwa Surabaya.

Seperti yang diungkapkan Singky Suwaji, pecinta satwa, dia menegaskan Walikota Surabaya Tri Rismaharini adalah orang yang harus paling bertanggung jawab atas sejumlah kematian satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS). Karena telah membangun konflik baru antara Pemkot Surabaya dengan Kementerian Kehutanan (Dephut), sehingga dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.

Saat ini selaku walikota Surabaya, Tri Risma Harini memaksakan kehendak untuk mengelolah KBS dengan caranya sendiri, tanpa mau mengikut peraturan dan UU yang ada, sedang persyaratan yg ditetapkan Dephut sudah sesuai dengan Permenhut No 53 Tahun 2006.
"Kematian Celeng Goteng terakhir di KBS telah terdeteksi karena diracun dengan Sianida, yang mana belakangan kematian satwa di KBS sudah dapat diatasi sejak KBS dijaga ketat siang malam oleh Polisi, walau penjagaan ini sempat ditentang oleh beberapa karyawan yg biasa suka membelot," ujarnya kepada suarakawan.com

Menurutnya, misteri kematian satwa KBS sudah mencurigakan sejak kematian Komodo yg terdapat lebam di sekujur punggung sebelah kiri dan merenggangnya ruas tulang ekor Komodo yang mati tersebut.

Demikian pula kematian Bekantan yang terjatuh dengan kondisi batok kepala pecah, karena sangat mustahil jenis Primata bisa terjatuh sehingga kepalanya pecah, dan diindikasi Bekantan tersebut di ketapel hingga kepalanya pecah kemudian terjatuh dan mati.

Sementar itu, informasi yang diperoleh dari sumber di forensik Kedokteran Hewan KBS yang tak mau disebutkan namanya, mengatakan hasil investigasi sementara dari pihaknya, sebagian hewan yang tewas diantaranya Ular dan Anoa diketemukan zat kerosin atau minyak tanah.

Seperti diketahui, yang lebih mencengangkan sumber tersebut mengatakan bahwa DR sering melakukan rapat dengan beberapa karyawan KBS yang tak suka dengan sistem manajemen KBS di salah satu radio swasta terbesar di Surabaya.

"Sejak dia mendengar dan mengetahui rapat 'gelap' tersebut, banyak permasalahan hewan mati di KBS," tutupnya, Jum'at (17/02).(jto)

http://suarakawan.com/2012/02/18/ada-dengan-kbs-walikota-surabaya-harus-bertanggung-jawab-atas-kematian-satwa-kbs/


SURABAYA (suarakawan.com) – Pihak Polrestabes Surabaya bergerak cepat untuk menindak lanjuti pengaduan dari KBS terkait kematian Celeng Goteng yang didalam tubuhnya ditemukan kandungan racun Sianida (CN) sesuai dengan hasil Labfor Polri Cabang Surabaya.

"Hari ini tim Satuan Tindak Pidana Tertentu (Sat Pidter) akan turun ke KBS untuk melakukan penyelidikan.Kita akan menyelidiki segala kemungkinan yang menyebabkan Celeng Goteng itu mati,"ujar Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Farman,(Sabtu,18/02).

Ia menambahkan,pihaknya masih melakukan penyelidikan awal dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi seputar kondisi kandang,mulai perawatan,makanan serta petugas yang bertanggung jawab mengurusi satwa Celeng tersebut.

"Jadi kita tidak akan menduga-duga,apakah binatang ini sengaja atau tidak sengaja diracun,atau pelakunya orang dalam atau orang luar,semua masih menunggu hasil penyelidikan yang di lakukan oleh tim," ujarnya.

Mantan Koorspri Kapolda Jatim ini mengatakan, dugaan-dugaan yang berkembang harus berdasarkan bukti-bukti yang otentik untuk menghindari terjadinya fitnah dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Tunggu saja hasil penyelidikan,agar tidak menimbulkan persepsi dan dugaaan yang bermacam-macam," katanya.

Alumni Akpol'96 ini menyebutkan, setelah mengumpulkan keterangan dan informasi awal, pihaknya akan menelusuri bagaimana racun Sianida itu bisa masuk ke KBS terutama ke kandang Celeng Goteng hingga dikonsumsi oleh Celeng.

"KBS kan area publik,siapa saja diperbolehkan memberi makan ke satwa secara langsung,jadi inilah yang nantinya akan kita selidiki, bagaimana Sianida itu bisa masuk ke KBS, termasuk apakah Sianida itu dicampurkan dulu ke makanan Celeng Goteng ataukah si pelaku sudah membawa makanan Celeng Goteng yang sudah diberi cairan Sianida, " ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Berdasarkan surat permintaan pemeriksaan toksilogi dari pihak pengelola KBS nomor 44/Ext/TPS-KBS/XI/2011 melaporkan masalah kematian Celeng Goteng betina ke Polrestabes Surabaya,setelah hasil laboratorium forensik (Labfor) Mabes Polri cabang Surabaya menyatakan bahwa dalam cairan lambung Celeng Goteng tersebut di temukan kandungan racun Sianida(CN).(wis/jto)

http://suarakawan.com/2012/02/18/ada-apa-dengan-kbs-tim-polrestabes-ubek-ubek-kbs-telusuri-racun-sianida/


SURABAYA (suarakawan.com) – Sikap Pemkot Surabaya yang memaksakan UPTD sebagai pengelolah Kebun Binatang Surabaya sangat bertentangan Permenhut 53/2006 tentang lembaga konservasi.

Meskipun sudah mengetahui melanggar permenhut Walikota Surabaya tetap bersih keras mengelolah KBS.

Mengenai sikap Walikota tersebut suarakawan.com melakukan investigasi mendalam tentang hal tersebut.

Pada Kamis (16/02) malam suarakawan.com menemui sumber yang mengetahui penyebab sikap Walikota tersebut.

Sumber tersebut memaparkan pada awalnya saat era Walikota Bambang DH sudah melakukan komunikasi tentang konsep KBS ke depan.

Disaat Walikota Bambang DH habis masa jabatannya maka pihak TPS KBS disarankan berkomunikasi dengan Walikota Tri Rismaharini. Namun sayang, jawaban supaya menyarankan agar dibicarakan dengan staf ahlinya berinisial DR.
Di Saat melakukan komunikasi itu DR menarik ulur komunikasi TPS KBS.
Karena merasa dikesampingkan, Dirjen KKH Kemnehut bersama Tony Sumampouw dan beberapa pengurus PKBSI melakukan audience dengan Walikota Surabaya Tri Rismahirini di ruang kerjanya.

"Kami lakukan audience tersebut pada bulan april 2010," kata sumber tersebut.
Dan pada saat itulah, lanjutnya, Bu Walikota merenung sejenak dengan untuk mengambil sikap. Nah, sehari kemudian Pak Tony (Ketua TPS KBS, red) memutuskan untuk menggandeng dan menyerahkan pengelolaan ke Pemkot Surabaya.

Setelah ada keputusan pengelolaan untuk diserahkan kepada Pemkot Surabaya, tetapi Pemkot Surabaya mendiamkan.

"Dan pada bulan Juli 2010, TPS KBS mendapat surat yang berbunyi agar TPS KBS menyediakan tempat untuk rapat tim terpadu bentuk Pemkot Surabaya,"
Jadi sejak, masih dikatakan sumber tersebut setiap minggu melakukan rapat. Setelah hasil notulen dirangkum dan disepakati maka dibuat konsep surat kesepakatan pengelolaan dan ironisnya Walikota tidak mau menandatanganinya.

"Khan aneh, sudah sepakat kok tak mau menandatangani. Hal itu menyebabkan Asisten 2 Pemprop Jatim marah besar" jelasnya.

Setelah ditelusuri, ternyata sikap walikota tersebut dipengaruhi oleh staf khususnya berinisial DR.

Sejak itu, permasalahan selalu muncul di KBS seperti kematian beberapa hewan, penghasutan terhadap karyawan.

Yang lebih mencengangkan sumber tersebut mengatakan bahwa DR sering melakukan rapat dengan beberapa karyawan KBS yang tak suka dengan sistem manajemen KBS di salah satu radio swasta terbesar di Surabaya.

"Sejak dia mendengar dan mengetahui rapat 'gelap' tersebut, banyak permasalahan hewan mati di KBS," tutupnya.(*)

http://suarakawan.com/2012/02/17/ada-apa-dengan-kbs-sikap-keras-walikota-tentang-kbs-dipengaruhi-oleh-staf-ahlinya/


__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

[Media_Nusantara] Ada Apa di Balik Pengangkatan Megananda Jadi Dirut Holding PTPN?

 

Ada Apa di Balik Pengangkatan Megananda Jadi Dirut Holding PTPN?
oleh @kusuma_putri99

Dahlan Iskan ngumpet kemana? abis angkat Megananda jd jadi Holding PTPN ngumpet ya?

kenapa Megananda si raja korup si BUMN yg sudah dipecat Dahlan Iskan bisa diangkat jd Dirut Holding PTPN?

Dahlan Harahap sudah direncanakan jadi Dirut Holding PTPN, knp bisa beralih ke si Raja Korup BUMN Megananda?

apa karena manuver Megananda ketemu Ical via Ade Komarudin anggota DPR Komisi VI dari Golkar?

Dahlan Iskan pernah blg ga akan mau diintervensi...knp skg ngalah dan jadikan si Raja korup di BUMN sbg Dirut?

apa karena aset PTPN seluruh Indonesia puluhan trilyun shg jd aset yg berharga bagi Golkar u/ kumpulkan uang?

Golkar mau kumpulin uang & suara pemilu 2014 lewat PTPN ya? Dahlan ditekan Ical dan SBY agar angkat Megananda?

kenapa di detik terakhir Dahlan Iskan yg semula akan angkat Dahlan Harahap bisa ganti Megananda?

Megananda terkenal selalu minta suap kepada direksi2 BUMN perkebunan & pertanian wkt jd asdep & deputi menBUMN

Sblm DI jd mnteri Megananda sdh minta suap 5-30 M kpd calon Dir PTPN, tp pengangkatan calon2 itu dibatalkan

pengangkatan tsb dibatalkan o/ DI dan Megananda dicopot jd Deputi, kok tiba2 jd Dirut Holding PTPN, ada apa?

ada bau busuk tercium disini, suap? Megananda terkenal kaya...hasil dari korupsinya lebih dari 1 T

kok bisa ya Megananda terjelek dari yang terjelek bisa diangkat jadi Dirut Holding PTPN?

Dahlan Iskan yg selama ini dianggap oase ditengah mentri2 SBY yang korup...ternyata ga bisa hadapi tekanan

Dahlan Iskan sudah ga independen lagi dan nyebrang ke Golkar? SBY ditekan Ical?

megananda juga terlibat korupsi pembebasan lahan bersama said didu, sdh mau ditangkap polisi... tapi batal gara2 ada intervensi JK ke Kapolri...belum lagi kasus2 yang lain

utk kasus tanah PTPN II megananda jg diduga terima uang suap 5 M utk izinkan pembebasan tanah ptpn II yg ternyata bermasalah

Utk kasus penunjukan dirut pertani, megananda juga diduga terima suap dari calon dirut wahju 20 milyar

Utk kasus penunjukan dirut pertani, megananda juga diduga terima suap dari calon dirut wahju 20 milyar, suap tersebut ketahuan oleh Dahlan Iskan shg pelantikannya dibatalkan, sdh jelas korupsi Megananda, kok tiba2 diangkat Dirut?

Siapa yg bermain? Siapa yg menyuap? Siapa yg terima suap? Siapa yg menekan? Sudi? Ical? Sby? Cikeas?

Siapa yg bermain? Siapa yg menyuap? Siapa yg terima suap? Siapa yg menekan? Sudi? Ical? Sby? Cikeas?

proyek2 di BUMN basaaaaah semua... setoran calo Megananda agar jd direksi bs sampai 2-15M, Golkar cari pundi2? bahkan untuk amankan posisi direksi Berdikari yg bermasalah, ada suap 8M u/ asfifuddin SH & 12M utk Megananda Daryono
Pertanyakan Penunjukan MD sbg Dirut Holding PTPN oleh DIS,
by @TrioMacan2000

Dahlan Iskan mulai gila dan ngawur, mantan deputi industri primer KemBUMN yang terkenal korup & antek Golkar ditunjuk jd dirut Holding PTPN, Alasan penunjukan ex deputi industri primer itu sbg Dirut Holding Perkebunan sangat absurd. Disebut2 karena berani tolak titipan nazar hehe

Penunjukan ex deputi primer kemBUMN yg b inaan Golkar itu akan meningkatkan peroleh suara Golkar dari buruh PTPN yg jutaaan jumlahnya, mungkin kompensasi SBY kepada Ical sehingga SBY rela seluruh BUMN PTPN dipimpin dirut binaan Golkar ?

Penunjukan Megananda Daryono yg orang golkar jadi dirut holding PT. perkebunaan negara membuktikan SBY takluk dibawah tekanan Ical /ARB hehe

Dahlan iskan (DIS) koar2 diawal masa jabatannya bhw dia tidak tunduk dgn intervensi partai. Ternyata DIS takluk thdp tekanan Golkar

Buruh PT. Perkebunan Nusantara I sd XIV jutaan jumlahnya. Skrg Dirut Holdingnya diberikan pd orang partai golkar utk logistik & suara 2014. publik belum tahu deal apa antara SBY dgn ARB atau Dahlan iskan dgn ARB, yg pasti Dahlan jilat ludahnya sendiri. Sewaktu Megananda jadi deputi industri primer, hampir rekanan2 besar BUMN2 pertanian dan perkebunan diduga adalah "binaan" dan setor kpdnya

Hebat ! dahlan iskan angkat koruptor !! Dahlan Iskan Note: DIREKSI BUMN: Megananda pimpin holding BUMN Perkebunan

ok..nanti saya kultwitkan dugaan korupsi megananda yg ratusan milyar dan afiliasinya ke partai golkar

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

[Media_Nusantara] Kampanye Terselubung Sri Mulyani for World Bank Presiden

 

Kampanye Terselubung Sri Mulyani for World Bank Presiden 
by @ratu_adil

Menarik baca TL @PatriaGintings soal penipuan publik polling World Bank yg ternyata cuma kampanye terselubung Sri Mulyani

Kemarin saya sempat telusuri soal 'kebenaran' polling Sri Mulyani for World Bank President. Ternyata memang benar, polling Sri Mulyani for World Bank President itu bukan polling resmi dari World Bank

Polling Sri Mulyani for World Bank President dilakukan melalui sebuah blog yg seolah resmi dari World Bank, Mau bukti soal kepalsuan polling Sri Mulyani for World Bank President?

Situs resmi World Bank adalah http://t.co/EwCtGCQD, registrasi dengan nama World Bank di jagat maya, Ini foto data asli situs http://t.co/8sENBDyU, lokasi servernya di Washington. Silakan lihat sendiri http://t.co/2InJPtSo, Sedangkan http://t.co/SRXqc5OJ bukan merupakan domain yang dimiliki World Bank, Nih buktinya, lihat foto ini http://t.co/IYHWSJnk, Bisa dilihat sendiri, registrant http://t.co/1HjQczEP bertuliskan private (ditutup), padahal World Bank resmi membuka nama pemiliknya, Kemudian di bawahnya terlihat, lokasi server http://t.co/1HjQczEP berlokasi di Arizona, bukan Washington spt yang resmi. alamat email registrantnya juga aneh, http://t.co/1HjQczEP@domainsbyproxy.com

Padahal alamat email World Bank resmi utk registrasi domain http://t.co/zof9HZG7 adalah dnsadmin@worldbank.org

Dimana2 tu ya, kalo alamat email resmi tertera nama domain, misal cute@yahoo.com, imoet@worldbank.com dll

Nah ini, alamat emailnya http://t.co/1HjQczEP@adminsbyproxy.com.. Artinya domain asli webnya adalah http://t.co/ynoQDJts

Dan kamu tahu apa itu Proxy? Proxy server adalah layanan untuk menyembunyikan IP address yang sebenarnya

Jelas sekali, polling Sri Mulyani for World Bank President adalah kampanye digital terselubung untuk angkat nama Sri Mulyani,Mengingat tim penggerak kampanye palsu ini menggunakan Proxy, saya yakin itu dioperasikan di Indonesia,
Mengingat tim penggerak kampanye palsu ini menggunakan Proxy, saya yakin itu dioperasikan di Indonesia,Tidak sulit kok menyewa ratusan IP Address palsu (Proxy) untuk seolah memperlihatkan bahwa voters datang dari banyak negara

Kampanye terselubung tim suksesi Sri Mulyani via digital ini, jelas sangat terstruktur, Dalam waktu singkat, menyebar puluhan blog di Kompasiana, Detik dll yang kemudian dilempar ke forum Kaskus dll, Penyebaran juga dilakukan via BBM dan Milis2 keuangan.. Saya kebetulan menerima broadcast BBM banyak sekali selama beberapa hari, Saya juga ikutan di sejumlah milis2 keuangan, ternyata banyak yang posting soal kampanye palsu Sri Mulyani di digital

Dan parahnya lagi, sejumlah media di Indonesia, cetak maupun online kena 'tipu' oleh kampanye terselubung Sri Mulyani, Detik dan Okezone sempat menulis berita polling ini resmi dari world bank.. Wartawan tidak teliti, main tulis saja, membodohi publik

Kasus ini sangat mirip dengan Vote 7 wonder yang ternyata bentuk kampanye digital (viral), meskipun polling Sri Mulyani tidak pungut dana

Memang tidak bisa dipastikan dari koordinat mana ini dioperasikan, karena mereka pakai Proxy untuk polling palsu World Bank, Tapi bila melihat hasil polling sementara dari situs palsu itu Sri Mulyani berjaya, nanti kita uji

Jika ternyata pemilihan presiden World Bank tidak dimenangkan oleh Sri Mulyani, maka dapat dikatakan polling ini tdk akurat, Pertanyaannya kemudian, apa motif kampanye terselubung Sri Mulyani ini? Tentunya untuk mengangkat nama Sri Mulyani di Indonesia

Saya sendiri menerima puluhan broadcast BBM soal ini, kemudian ada puluhan blog, thread forum dan milis soal ini, Mengacu pada data sementara itu, kesimpulan sementara saya, operator kampanye terselubung Sri Mulyani berlokasi di Indonesia

Lagian kenapa sih orang Indonesia begitu mengagungkan Sri Mulyani?

Sri Mulyani telah menambah utang RI ke World Bank hampir Rp 100 triliun (US$ 10 miliar) selama dia menjabat

Wajar kalo World Bank "berterima kasih" dan memberikan jabatan Direktur atas jasanya menjadikan Indonesia peminjam besar World Bank, Mau bukti? Nih fotonya.. http://t.co/GbRnyIn0, Itu saya foto dari data utang Ditjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI

Tweeps bisa lihat sendiri, tahun 2006, utang RI ke World Bank masih sebesar US$ 5,5 miliar (Rp 50 triliunan), 5 Tahun kemudian, di tangan Sri Mulyani.. Sulap! Utang Indonesia ke World Bank jadi US$ 15,34 miliar (Rp 140 triliunan)

Berkat Sri Mulyani, World Bank menjadi lembaga peminjam terbesar dalam portofolio keuangan Indonesia, Makanya, wajar kalau World Bank sangat berterima kasih pada Sri Mulyani. Wong Sri Mulyani sukses menjadikan Indonesia nasabah besar World Bank.. World Bank memang tahu balas budi

Kalau Sri Mulyani benar jadi Presiden RI, artinya dia SPG pertama yang sukses karirnya jadi presiden

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

[Media_Nusantara] Lebih dari 110 orang di MTB terinfeksi Virus Rabies (www.radiodms.com)

 

Lebih dari 110 orang di MTB terinfeksi Virus Rabies

Wednesday, 29 February 2012 17:47 Ewin
Print PDF
AddThis Social Bookmark Button
AMBON-Sedikitnya 110 orang di kabupaten Maluku Tenggara (MTB) terserang virus Rabies (anjing gila). Kepala dinas kesehatan kabupaten Maluku Tenggara Barat, Juliana Ratuanak mengatakan daerah yang terserang virus Rabies yaitu Tanimbar Selatan, Tanimbar Utara, Saumlaki dan sejumlah desa/dusun di pulau-pulau kecil. Untuk mengantisipasi penularan virus tersebut dinas kesehatan MTB telah melakukan pengobatan gratis berupa penyuntikan vaksin anti rabies bagi pasien rabies.
Vaksinasi yang sama juga telah disuntikan oleh dinas Peternakan MTB ke seluruh anjing piaran milik masyarakat. Ratuanak mengakui saat ini pihaknya kehabisan vaksin anti rabies, olehnya sedang dilakukan pengadaan vaksin rabies untuk mengatasi kasus tersebut di MTB.
 
                                              www.radiodms.com
 
Kendala yang dihadapi tim medis setempat dalam memberantas Rabies yaitu masih banyaknya Anjing piaraan masyarakat yang tidak mau divaksin, akibatnya anjing yang terinveksi Rabies menularkan ke orang lain melalui gigitannya. sikap masyarakat tidak diterima oleh petugas medis setempat dan akhirnya masyarakat menerima anjing piarannya dibasmi. Proses pembasmian anjing pembawa virus Rabies telah berlangsung sejak awal Februari hingga saat ini. Sementara jumlah pasien akibat gigitan anjing yang tertular virus Rabies sudah menurun.
Sementara itu kasus Demam Berdarah (DBD), menurut Ratuanak di MTB terdapat dua orang anak tertular DBD dan telah di tangani hingga sembuh namun setelah kedua pasien tersebut sembuh, virus DBD ternyata telah tertular ke dokter yang menangani mereka. Akibatnya dokter tersebut dinyatakan positif terinfeksi virus DBD. Tercatat kasus rabies Tahun 2011 di MTB sebanyak 992 kasus, sementara dari Januari hingga Februari 2012 hampir 200 orang terinfeksi rabies. DMS

 
Salam,
M. Erick Mahaly
DMS 102,7 FM (Ambon) Siaran 24 Jam | Segmen Keluarga
DUTA 90,9 FM (Ambon) Siaran 24 Jam | Segmen Anak Muda
DUTA 98,7 FM (Masohi) Segmen Anak Muda
MASTER 95,9 FM / DUTA (Ternate) Segmen Anak Muda
Jl, AY. Patty No. 21 Lt. 2 Ambon 97124
T. Kantor 0911- 353325, 353329, 344789, Studio DMS 0911-3881199, Studio DUTA Ambon 0911-341900
F. 0911-347423
SMS On Air DMS  0811475869
SMS On Air DUTA  085243631909
M. 0811477699, 0817803488, 0911-3304888

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Selasa, 28 Februari 2012

[Media_Nusantara] [JATAM] UNDANGAN LIPUTAN “Menuntut RRC Menarik Pulang Investasi Pertambangan Bereputasi Buruk dan Membayar Utang Ekologis.”

 

Kepada Yth

Rekan-rekan media

cetak dan elektronik

 

di tempat

 

UNDANGAN LIPUTAN "Menuntut RRC Menarik Pulang Investasi Pertambangan Bereputasi Buruk dan Membayar Utang Ekologis."

Pencemaran minyak di Kepulauan Seribu oleh CNOOC, kebocoran gas di kilang PetroChina di Tuban, pelanggaran HAM oleh PT. Billy Indonesia di pulau Kabaena dan PT. Gemilang Limpah Internusa di Pacitan, merupakan sebagian potret buruk investasi tambang dari negeri RCC di Indonesia.


Investasi RRC disektor ini terus membajir dengan nilai triliuanan rupiah. Padahal sudah menjadi rahasia umum RRC adalah negara dengan reputasi buruk dalam hal buruh, lingkungan hidup dan tingkat keamanan operasional tambang. Puluhan hingga ratusan insiden ledakan tambang terjadi di negeri itu dalam beberapa tahun terakhir ini.Tahun 2010 saja, sebanyak 2.433 pekerja tewas dalam kecelakaan tambang. Hal ini terus berulang, terakhir Februari 2012, kembali 13 pekerja tewas akibat ledakan gas di lokasi tambang batubara China Barat Daya.

Perilaku buruk itu juga dipraktekan di Indonesia dan sudah berlangsung lama. Bahkan lebih brutal hingga melakukan segala cara demi menjaga pasokan sumber mineral dan energi dari Indonesia. Mengabaikan peraturan hukum dan hak masyarakat hal biasa dilakukan oleh investor tambang RRC.

Melihat kondisi seperti ini maka JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) akan melakukan aksi kampanye  "Menuntut China Membawa Pulang Reputasi Buruk Pertambangannya" pada :

Hari       : Rabu, 29 Februari 2012

Pukul    : 10.00 WIB –selesai
Tempat : Kedubes Republik Rakyat China (RRC) Jl.Mega Kuningan No.2, Jakarta Selatan

Demikian undangan ini kami sampaikan. Kami berharap kehadiran rekan-rekan media cetak dan elektronik untuk meliput aksi kampanye ini,

Untuk konfirmasi kehadiran hubungi Priyo Pamungkas (08561903417) media communication and Outreach.

Hormat kami,

 

A Harris Balubun

Direct Action



--
Priyo Pamungkas Kustiadi
08561903417

Media Communication and Outreach
Jaringan Advokasi Tambang


__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

[Media_Nusantara] Tiga OKP desak Polda Maluku ungkap kasus korupsi di SBT (www.radiodms.com)

 

Tiga OKP desak Polda Maluku ungkap kasus korupsi di SBT

Tuesday, 28 February 2012 17:01 Ewin
Print PDF
AddThis Social Bookmark Button
AMBON-Puluhan pemuda mahasiswa yang berasal dari kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang tergabung dalam tiga Organisasi Kepemudaan (OKP) yakni Jaringan Kontrol Kebijakan Public (JKKP), Jaring Mahali LIRA Maluku dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) kota Ambon, Selasa pagi melakukan aksi demo di Mapolda Maluku. Koordinator Lapangan (Korlap) dari tiga OKP, Halaludin Sagey mendesak Kapolda Maluku, Syarief Gunawan segera membentuk tim penyidik khusus melakukan penyelidikan terhadap sejumlah dugaan kasus korupsi proyek pemerintah kabupaten Seram Bagian timur.
Kasus korupsi yang disorot diantaranya dugaan kasus kebijakan melampaui wewenang oleh Bupati SBT, Abdulah Vanath dalam menerbitkan izin pemanfaatan kayu kepada P.D. Panca Karya tahun 2006 yang diduga merugikan negara lebih dari Rp. 49 milyar. Pembangunan pasar Geser yang dialokasikan melalui APBD SBT Tahun anggaran 2011 senilai Rp.1,9 milyar terindikasi fiktif. Pembangunan Gedung DPRD SBT tahun anggaran 2011 yang dialokasikan melalui APBD SBT senilai Rp.14,8 milyar tidak sesuai prosedur kerja karena telah dikerjakan sejak tahun 2010 namun anggarannya dialokasikan tahun 2011.
 
                                                www.radiodms.com
 
Kasus lain yakni Pembangunan pagar Pandopo atau kediaman Bupati SBT dengan alokasi APBD SBT tahun anggaran 2011 terindikasi proyek fiktif. Kebijakan pemotongan gaji PNS SBT dengan alasan untuk Dalih Zakat Profesi tidak sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan keuangan yang berlaku. Utang Raskin beberapa camat di kabupaten SBT pada Bulog Maluku sejak tahun 2011 hingga saat ini belum dilunasi sebesar Rp.0,5 milyar harus diproses secara hukum karena merugikan negara.
Atas sejumlah dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan kasus korupsi tersebut pendemo mendesak Polda Maluku periksa Bupati SBT bersama pimpinan SKPD SBT yang terindikasi korupsi. Selain itu Pendemo juga mendesak Kapolda Maluku tidak menerima desakan pergantian Kapolres SBT, Hasan Mukadar karena terindikasi aksi demo tuntutan pencopotan Kapolres SBT didalangi oleh Bupati SBT yang merasa tertekan oleh adanya sejumlah kasus yang diperiksa oleh Polres SBT. Mereka juga mendesak KPK segera melakukan pemeriksaan kasus dugaan korupsi di kabupaten SBT.
Setelah melakukan aksi demo di Mapolda Maluku pendemo melanjutkan aksinya di Gedung DPRD provinsi Maluku. Di DPRD mereka mendesak ketua DPRD Maluku, Fatani Sahulauw segera mengeluarkan rekomendasi DPRD ke Kejati Maluku untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bupati SBT karena diduga terlibat korupsi proyek pemerintah kabupaten SBT.
Aksi pendemo tidak mendapat respon langsung ketua DPRD Maluku, Fatani Sahulauw karena ketua DPRD bersama seluruh anggota DPRD Maluku sedang melaksanakan reses di seluruh kabupaten kota di Maluku. Mereka ditemui oleh Sekretaris DPRD provinsi Maluku, Michael Rumajak. Kepada pendemo Rumajak mengaku siap melaporkan aspirasi mereka ke pimpinan DPRD Maluku untuk ditindak lanjuti sesuai aturan yang beralaku. DMS

 
Salam,
M. Erick Mahaly
DMS 102,7 FM (Ambon) Siaran 24 Jam | Segmen Keluarga
DUTA 90,9 FM (Ambon) Siaran 24 Jam | Segmen Anak Muda
DUTA 98,7 FM (Masohi) Segmen Anak Muda
MASTER 95,9 FM / DUTA (Ternate) Segmen Anak Muda
Jl, AY. Patty No. 21 Lt. 2 Ambon 97124
T. Kantor 0911- 353325, 353329, 344789, Studio DMS 0911-3881199, Studio DUTA Ambon 0911-341900
F. 0911-347423
SMS On Air DMS  0811475869
SMS On Air DUTA  085243631909
M. 0811477699, 0817803488, 0911-3304888

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Senin, 27 Februari 2012

[Media_Nusantara] Letusan Hambalang menyasar kawanan Demokrat

 

Letusan Hambalang menyasar kawanan Demokrat

HAMBALANG dan Las Vegas adakah hubungannya? Secara langsung memang tidak ada, namun sosok-sosok yang berdiri di belakang pengembangan kedua tempat tersebut memiliki kemiripan: beraroma uang panas!

Pentolan mafia New York, Benjamin ´Bugsy´ Siegel, membujuk bos mafia untuk berinvestasi dalam proyek hotel kasino mewah di Las Vegas pada dekade 40-an, yang kelak dinamai The Flamingo. Saat itu, Las Vegas belumlah seperti sekarang, masih berupa padang tandus yang kosong melompong. Kalau pun ada hanya penduduk pada kawasan tertentu yang digunakan oleh militer Amerika Serikat untuk menguji senjata nuklir sebelum dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, pada pertengahan Agustus 1945.

Gagasan membangun The Flamingo itu direspons positif oleh bos mafia, Meyer Lansky, sebagai taktik untuk pencucian uang hasil judi, prostitusi dan minuman keras.

Charlie Luciano lantas ditunjuk sebagai pengawas dan Mickey Cohen sebagai bendahara yang mengurusi aliran dana. Bugsy pun memilih sahabatnya, Harry Greenberg, sebagai wakilnya untuk memuluskan proyek The Flamingo. Sementara Virginia Hill, kekasih Bugsy, ditunjuk menjadi akuntan proyek.

Sebelum proyek berjalan pada 1946, Lansky wanti-wanti agar dirinya diposisikan sebagai ´invisible hand´ sekiranya langkah money laundering itu terendus penegak hukum AS. Bugsy diberi modal awal US$1 juta untuk memulai proyek ´menyulap´ padang pasir di wilayah Nevada menjadi kawasan judi Las Vegas sebagai yang terbesar di dunia saat ini.

Dunia mafia tak ubahnya politik yang menempatkan ´kepentingan´ sebagai mata uang. Ketika sudah tidak laku maka layak dikorbankan dan Greenberg menjadi tumbal pertama, yang dibunuh sohibnya sendiri, Bugsy. Setelah The Flamingo beroperasi dan mulai menghasilkan uang, Bugsy dihabisi di Beverly Hils, California, atas perintah Lansky.

Kisah nyata di atas terangkum apik dalam film biopic tentang Benjamin ´Bugsy´ Siegel yang bertajuk Bugsy dan dirilis pada 1991.

Proyek Hambalang
Berlatar kisah tersebut, proyek Hambalang memiliki kemiripan dengan Las Vegas History. Tentu pembaca dapat menebak tentang ´Sekawanan´ di proyek Hambalang. Bolehlah kita sebut M Nazaruddin sebagai Harry Greenberg yang jadi tumbal proyek. Tanpa harus disebut dapat tergambar siapa sosok Meyer Lansky si ´invisible hand´, kemudian akuntan Virginia Hill, Charlie Luciano dan Benjamin ´Bugsy´ Siegel sebagai tokoh utama.

Dikepung gunung merapi, sengkarut proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang, Sentul, Jawa Barat, sebenarnya tak perlu terjadi sekiranya mengikuti langkah Adhyaksa Dault, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di era pemerintahan pertama SBY, yang membatalkan niat tersebut. Adhyaksa beralasan kawasan tersebut dekat gunung berapi, setelah rencana itu digulirkan pada 2003 oleh Direktorat Jenderal Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Menurut Adhyaksa, pada 2003, Direktorat Jenderal Olahraga memang berniat membuat kompleks olahraga di Hambalang. Lahan seluas 32 hektare pun dibebaskan. Namun, belakangan, prosesnya bermasalah karena pengusaha Probosutedjo mengklaim lahan itu miliknya.

Saat itu, kata Adhyaksa, ia sempat melakukan konsultasi dengan pakar geologi, J.A. Katili. Ia kini sudah meninggal. Kepada Adhyaksa, Katili menyarankan agar rencana membangun kompleks olahraga tidak dilakukan di Hambalang. "Beliau bilang, kenapa harus dibangun di situ? Kan di situ ada Gunung Gede, Galunggung, Pelabuhan Ratu, yang semuanya rangkaian gunung berapi," ujar Adhyaksa, seperti dikutip Tempo.

Penjelasan Katili kemudian dipaparkan Adhyaksa di hadapan petinggi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Pemerintah dan KONI akhirnya sepakat, di area Hambalang batal dibangun kompleks olahraga. Sebagai gantinya adalah sekolah atlet tingkat menengah pertama dan menengah atas, yang biaya pembangunannya tak sampai Rp100 miliar.

Kasus pembebasan lahan Hambalang pun mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut proyek pembangunan kompleks olahraga di tempat tersebut. Sejumlah pihak sudah dimintai keterangan oleh Komisi, di antaranya pejabat Kementerian, konsultan proyek, dan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi SP, kasus Hambalang masih dalam tahap penyelidikan.

Nazaruddin, yang kini menjadi terdakwa kasus suap wisma atlet SEA Games 2011, mengungkapkan, pembebasan lahan Hambalang bisa mulus lantaran ada fee yang mengalir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proyek itu kemudian digarap oleh PT Adhi Karya sejak 2010 dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp1,3 triliun.

Menurut Nazaruddin, fee yang didapat dari proyek Hambalang sebesar Rp50 miliar digunakan oleh Anas Urbaningrum untuk memenangkannya dalam bursa Ketua Umum Demokrat dalam kongres di Bandung, Jawa Barat, pada 2010. Pengacara Anas, Arief Patramijaya M. Zen, tidak mau memberikan komentar untuk liputan ini ketika dihubungi gresnews.com, Minggu (26/2).

Sertifikat tanah dan Andi Mallarangeng
Pengurusan sertifikat tanah untuk pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, sebetulnya tak pernah selesai selama bertahun-tahun. Namun, di tangan Andi Alfian Mallarangeng pengurusannya bisa ´disulap´ begitu cepat, langsung tuntas. Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengaku dirinyalah inisiator agar sertifikat itu dapat diselesaikan.

Pada kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (22/2), Andi dengan tegas mengatakan sertifikat tanah Hambalang itu sempat terlantar sejak Menpora masih dijabat Adhyaksa Dault. Namun, dikatakan Andi, hanya hitungan beberapa saat dirinya menjabat, sertifikat itu dapat diselesaikan.

"Sertifikat tanah Hambalang itu bertahun-tahun tidak pernah selesai, tapi beberapa saat saya (Andi) menjadi menteri itu dapat selesai," kata Andi.

Nah, gelapnya permainan proyek Hambalang mulai menemukan titik terang. Publik mulai bisa merunut alur kotor proyek itu. Apalagi, Ketua Komisi X DPR Mahyudin mulai bernyanyi di muka hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, 17 Februari 2012. Mahyudin adalah politisi Partai Demokrat.

Dalam persidangan, ketika itu ia menjadi saksi, Mahyudin mengakui adanya komunikasi antara Nazaruddin dan Andi Mallarangeng mengenai proyek Hambalang. Terjadi pertemuan di ruang kerja Andi Mallarangeng pada Januari 2012. Yang hadir: Mahyudin, Andi Mallarangeng, Nazaruddin (saat itu anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat), dan Angelina Sondakh (politisi Demokrat, tersangka korupsi KPK).

Mahyudi mengatakan, saat itu Nazaruddin sempat melaporkan perkembangan proyek itu ke Andi Mallarangeng. "Bang, sertifikat tanah Hambalang 32 hektare sudah selesai," ujar Mahyudin menirukan ucapan Nazaruddin kepada Andi Mallarangeng pada waktu itu. "Iya, terima kasih," ujar Mahyudin menirukan jawaban Andi Mallarangeng.

Pertemuan empat sekawan itu juga sempat diungkapkan oleh terpidana korupsi, Sekretaris Menpora Wafid Muharam. Ketika itu, Wafid mengaku, dirinya dipanggil ke dalam pertemuan di ruang kerja menteri itu. Andi Mallarangeng memerintahkannya untuk membantu Nazaruddin.

Dokumen Hambalang
Bagaimana sebenarnya fakta proyek Hambalang? Mari kita telusuri dokumen-dokumennya.

Berdiri di atas tanah seluas 32 hektare, megaproyek Pusat pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang Bogor, Jawa Barat, ternyata telah dimulai sejak 2004. Tidak banyak yang tahu di bukit nan hijau, tepatnya di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekitar 8 km dari pintu keluar Tol Sentul ke ke arah Babakan Madang, Kemenpora bersama Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) memulai proyek senilai Rp1,3 triliun tersebut.

Praktis, proyek Hambalang Sport Center baru ramai dibicarakan setelah tersangka kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games, M Nazaruddin "bernyanyi". Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) itu menuding sejumlah pihak ´merampok´ proyek tersebut.

Sosok utama yang dibidik Nazaruddin adalah Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat. Gresnews.com menelusuri proyek Hambalang tersebut sejak satu pekan terakhir. Sejumlah dokumen terkait proyek Hambalang didapatkan Gresnews.com. Dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) diketahui proyek tersebut masuk dalam tahap perencanaan sejak 2004. Masuk dalam anggaran Proyek Pemasyarakatan dan Pembinaan Olahraga Pusat (P2OP) tahun 2004, dana perencanaan mulai dikerjakan.

PT Lingga Kusumamas Jaya ditunjuk oleh Kemenpora pada tahap persiapan ini. Kerjasama tersebut tertuang dalam Kontrak No.364/KTR/P3OP/IX/2004, tanggal 30 September 2004 dengan nilai Rp4.359.521.300.

"Jangka Waktu Pelaksanaan selama 75 hari terhitung sejak 30 September 2004 dan berakhir 13 Desember 2004," demikian tertulis dalam laporan BPK tahun 2005.

Pada tahun yang sama ditunjuk pula PT Manggala Karya Utama (MKU) sebagai pelaksana Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam Kontrak No. 330/KTR/P3OP/X/2004 tanggal 25 Oktober 2004 tersebut PT MKU mendapat proyek senilai Rp132.868.250,00.

Masih berdasarkan data BPK tahun 2004, proyek Sport Center Hambalang telah membayar Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) senilai Rp198.638.600 Sertifikat senilai Rp315.000.000, Permohonan hak atas tanah senilai Rp236.593.900 masih dalam proses penyelesaian, sedangkan laporan hasil pekerjaan analisa dampak lingkungan oleh PT Manggala Karya Utama (MKU) belum ada penyelesaian hasilnya sehingga mengalami keterlambatan dan kepada rekanan belum dikenakan denda maximum sebesar = 5% x Rp132.868.250= Rp6.643.412,50, seperti yang tercatat dalam hasil audit BPK.

Dalam laporan hasil audit tersebut salah satu yang menarik adalah pembayaran sertifikat senilai Rp315.000.000 pada 2004. Padahal, menurut pengakuan Ketua Komisi X DPR Mahyudin, pembebasan lahan proyek tersebut baru selesai tahun 2010.

Tahun 2004, proyek Hambalang juga melibatkan PT Birama Karya Utama. Kontraktor yang beralamat di gedung Menara Hijau Lt 11 Suite 1106, Jl MT Haryono Kav. 33, Kota Jakarta Selatan 12770 tersebut langsung mendapatkan empat proyek dengan nilai setiap proyeknya Rp118.424.000.

Tahun 2004 pula PT Digo Mitra Slogan (DMS) memenangkan proyek Pembangunan Irigasi/Pengairan di Desa Hambalang, Sentul, Bogor senilai Rp 8.756.780.000. PT DMS sering digunakan M Nazaruddin untuk memenangkan proyek di pemerintahan.

Tahun 2005 dalam data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) PT Maxindo Bintang Teknika (MBT) yang berkantor di Jl Amil Wahab No 13, Rt. 004/09, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 13510 mendapatkan proyek yang sama dengan nama proyek Pengaspalan Jalan Pusdiklat Olahraga Pelajar Nasional - Hambalang Sentul, Kab. Bogor, nilai proyek ini sebesar Rp2.970.719.000.

Dua proyek lain di Sport Center Hambalang juga dimenangkan oleh MBT yakni Pembangunan Saluran Air Lapangan Bola Hambalang, Sentul, Kabupaten Bogor senilai Rp2.361.189.000. Serta Pekerjaan Pembangunan Saluran Air Lapangan Bola Pusdiklat Olahraga Pelajar Nasional di Desa Hambalang Sentul Bogor - Jawa Barat dengan nilai kontrak Rp2.361.189.000.

Tahun 2006 giliran PT Marshel Abadi yang mendapatkan peran dalam proyek Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuangan (keliling lapangan) Pembangunan Pusat Pelatihan Olahraga Nasional di Desa Hambalang Sentul Bogor senilai Rp500.093.836. Demikian juga CV Galuh memenangkan proyek Perencanaan Landscape Pusat Pelatihan Olahraga Nasional di Desa Hambalang Sentul Bogor dengan nilai Rp16.079.000.

Tahun 2010, menurut data LPJK, Kemenpora menunjuk Persero PT Yodya Karya untuk Pekerjaan Penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Sentul Hambalang Bogor dengan nilai proyek Rp5.825.820.000. Kerjasama keduanya tertuang dalam kontrak No 027.A/SPK/PPK/P3SON/8/2010 tanggal 30 Agustus 2010.

Pengakuan Nazaruddin
Jika merujuk pada pengakuan M Nazaruddin, pada 2010 inilah proyek Pusat Olahraga Hambalang mulai dilirik oleh Anas Urbaningrum. Dalam berbagai kesempatan Nazar selalu mengatakan PT Adhi Karya ditunjuk sebagai pemenang dalam proyek pembangunan dengan total Rp1,3 triliun ini.

Menurut Nazar, proyek ini sempat ditawarkan kepada PT Duta Graha Indah (DGI) namun ternyata perusahaan dengan Komisaris Sandiaga Salahuddin Uno ini tidak mampu menyediakan dana Rp100 miliar untuk pemenangan Anas pada kongres Partai Demokrat di Bandung. Alhasil, PT Adhi Karya ditunjuk sebagai pemenang karena mampu menyediakan dana yang konon digunakan untuk politik uang pemenangan Anas.

Dan memang benar akhirnya PT Adhi Karya mememangkan proyek tersebut bersama dengan PT Widjaya Karya. Tahun 2011 perusahaan plat merah ini menunjuk PT Global Daya Manunggal lewat Direktur Operasional PT Adhi Karya yakni Teuku Bagus MN untuk mengerjakan proyek Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang - Bogor dengan nilai Rp61.741.245.611. Kontrak tersebut tertuang dalam surat perjanjian kerjasama No 002/SPPPP/SENTUL-HAMBALANG/ADHI-WIKA/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 atau enam bulan setelah Anas terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Anehnya pencairan anggaran
Anggota Panja DPR-RI untuk Proyek Sarana Olahraga di Hambalang, Dedi Gumelar, mengaku tidak mengetahui adanya pencairan dana sebesar lebih dari Rp100 miliar untuk pelaksanaan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3S0N) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada 2004, sebagaimana yang tercatat dalam laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Dedi Gumelar mengaku, apabila BPK telah memberikan laporan mengenai adanya pencairan dana untuk proyek pembangunan P3SON di Hambalang pada 2004 itu secara resmi, maka hal itu akan menjadi suatu perhatian penting bagi Panja Hambalang untuk mengusut aliran uang itu hingga tuntas.

"Kalau data BPK itu sudah diserahkan ke kita, dan benar adanya, maka ini bisa menjadi bahan yang penting untuk diperhatikan Panja. Sebab, Panja itu kan bertugas untuk menelusuri keputusan pencairan dana untuk Hambalang itu seperti apa? Jadi, apakah dana yang telah cair pada 2004 itu tercatat pada APBN P apa belum," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) yang akrab disapa Miing Bagito itu saat dihubungi gresnews.com, Sabtu (25/2).

Kalaupun dana untuk pembangunan sarana olahraga di Hambalang itu tidak masuk dalam APBN-P, menurut Dedi, hal itu bisa diduga ada korupsi. "Kalau memang tidak tercatat di APBN-P, ya dana itu bisa jadi dikorupsi," kata Dedi.

Terkait dengan adanya pencairan dana berikutnya untuk pelaksanaan proyek Hambalang jilid II sebesar lebih dari Rp1 triliun sebagaimana yang disebut oleh terdakwa kasus suap Wisma Atlit, Muhammad Nazaruddin, Dedi mengatakan, dirinya tidak mengetahui kronologi peristiwa dana itu bisa mendapatkan persetujuan dari Komisi X DPR-RI, mengingat kejadian itu terjadi saat dirinya belum menjabat sebagai legislator.

"Itu kan kejadiannya pada 2008. Nah, saya saat itu kan belum menjabat DPR. Saya juga tahunya lewat kesaksiannya Nazaruddin. Kalau Nazar tidak bersuara, maka publik dan saya juga tidak akan pernah tahu," tutur Dedi.

Meski demikian, Dedi menjelaskan, pencairan dana proyek Hambalang Jilid II itu sudah ada progress-nya, berbeda dengan pencairan dana pada 2004 silam untuk proyek yang sama.

"Kalau dana yang sudah dicairkan pada 2004 kan masih misteri. Tapi, kalau dana Rp1,3 triliun itu sudah ada kejelasannya kok," tukas Dedi.

Sementara itu, di tempat terpisah, anggota Panja DPR-RI untuk Proyek Sarana Olahraga di Hambalang, Utut Adianto, menjelaskan Panja Hambalang akan memulai kerja-kerjanya pada awal Maret 2012 mendatang. Namun, sayangnya, Utut enggan menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh Panja ke depan dalam menyelesaikan pengungkapan dugaan kasus penyimpangan keuangan negara dalam proyek Hambalang.

"Panja akan mulai kerja awal Maret. Ketua Panja adalah Ketua Komisi X, Prof Mahyudin. Silakan hubungi dia. Terima kasih," demikian pesan singkat Utut kepada gresnews.com.

Ketika gresnews.com hendak meminta konfirmasi kepada Ketua Komisi X DPR-RI, Mahyudin, yang juga Ketua Panja Hambalang melalui telepon selulernya secara berulangkali, kader Partai Demokrat itu tetap tidak mengangkat teleponnya. Bahkan, pertanyaan yang diajukan gresnews.com melalui pesan singkat juga tidak dijawab oleh Mahyudin.

Kini, sengkarut permainan di proyek Hambalang sedikit demi sedikit mulai terurai. Setelah pengakuan Mahyudin di muka persidangan, KPK berniat untuk memeriksa Andi Mallarangeng dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Johan Budi menyebut, pengakuan Mahyudin sangat membantu penyelidikan KPK.

Publik bisa terus mengawasi proses hukum kasus Hambalang. Jangan sampai akhir ceritanya seperti kisah Bugsy Siegel. Meyer Lansky sang bos dan Charlie Luciano tidak pernah tersentuh hukum berkat lindungan penguasa atas upetinya kepada pemerintahan. Sementara, nasib Virginia Hill, sang akuntan, tak berbeda jauh dengan sang bos sekaligus kekasihnya, Bugsy: dihabisi koleganya sendiri.

TIM SOMASI
Editor : M. Achsan Atjo (atjo@gresnews.com)
http://www.gresnews.com/berita/somasi/05272-letusan-hambalang-menyasar-kawanan-demokrat

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)