[Media_Nusantara] Lumpur dan Bailout Lapindo
Lumpur dan Bailout Lapindo.
Selama tidak ada solusi pemberhentian luapan lumpur, bisa dipastikan alokasi APBN untuk Lapindo akan tetap ada sampai entah kapan, kiamat?
Dana bailout Lapindo Rp 7,2 triliun sekedar di alokasi untuk dana "sosial" ganti rugi tanah dan sewa rumah. Belum menghitung alokasi lain. Alokasi lain ini, misalnya, dana untuk mengganti jalan tol Porong yang rusak, yang dianggark an Rp 1,2 triliun dari APBN. Estimasi Bappenas dari penelitian di lapangan, dampak kerugian tidak langsung ditanggung pemerintah sebesar Rp16,5 triliun (NK&APBN 2008). Catatannya Rp 16,5 triliun bailout itu dgn peta dampak tahun 2007. Peta dampak 2012 lebih luas (+ 3 kecamatan),dus bailout akan lebih besar.
Kalau ada NGO bilang tanah ganti rugi Lapindo dikuasai negara, NGO ini patut dipertanyakan saudara-saudara. Dalam praktik ganti rugi diambil alih seluruhnya oleh PT Minarak Lapindo, sehingga praktis dimiliki mereka. Baca ini http://t.co/0X0Un9Ak
Kerugian langsung akibat lumpur Lapindo ini sendiri dari catatan Bappenas (NK&APBN 2008) sebesar Rp 11,2 triliun. Terus bertambah tentunya.
Masalah Lapindo ini sudah saatnya dibicarakan secara transparan dan dicarikan solusi politik, teknis, keuangan. Jangan terus bebani APBN. Secara politik harus ada pengakuan dan niat baik untuk menyelesaikan masalah Lumpur Lapindo. Tanpa ini solusi teknis dan finansial mustahil. Dari sisi teknis, semua potensi bangsa harus dikerahkan untuk bisa MEMBERHENTIKAN luapan lumpur. Jangan stop sebatas wacana tanpa eksekusi. Indonesia punya banyak ahli geologi, teknis pertambangan dan lainnya. Kalau mereka malas, bisa dari luar. Apapun perlu distop luapan lumpur.
Dari sisi keuangan negara, soal Lumpur Lapindo juga perlu dicarikan solusi jangka panjang. Jangan sekedar anggarkan dari APBN tiap tahun. Catatan Kemenkeu dan Bappenas tunjukkan salah penyebab defisit APBN kerap adalah bailout Lapindo, seperti misalnya di 2007. (NK&APPBN 2008). Dari sisi keuangan, bila politik menyetujui, saya usul ada "DANA ABADI" untuk Lumpur Lapindo. Supaya APBN tidak berdarah setiap tahun. Pembayaran dampak sosial akibat lumpur Lapindo bisa diambil dari bunga dana abadi ini setiap tahun, tanpa utak atik dan ribut2 lagi APBN.
Dari mana dana abadi itu didapat, pemerintah bisa terbitkan obligasi, yah hutang, yang cicilan dibayar juga hasil kelola dana abadi ini.
Demikian sekilas info dan opini saya soal Lumpur dan Bailout Lapindo. Semoga ada solusi waktu dekat, jangan tunggu sampai Sidoarjo tenggelam.
__._,_.___
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar