Sikap DPR terhadap tuntutan Rp. 40 triliun dari Mozambiek Pada Pertamina
by. Erizeli Jely Bandaro
![How Can Gas Analyzers Support Environmental Studies?]()
Saya tidak mengerti, mengapa DPR mendesak Pemerintah untuk membantu Pertamina menghadapi gugatan ganti rugi dari Pemerintah Mozambiek sebesar Rp. 40 triliun ( USD 2,6 miliar) atas kemungkinan pembatalan kontrak LNG dengan Anadarko Petroleum Corporation. Padahal kontrak itu tidak disetujui oleh Pemerintah dan tanpa sepengetahuan SKK Migas. Mau ganti apanya?. Harusnya DPR pahami duduk persoalannya sebelum meminta pemerintah turun tangan. Apalagi ganti rugi itu melibatkan uang gede banget.
Yang harus didorong oleh DPR adalah memaksa KPK masuk melakukan investigasi terhadap siapa saja yang terlibat dibalik kotrak itu. Yang harus dicari tahu adalah, siapa yang memalsukan data kebutuhan LNG dalam negeri sehingga pertamina terjebak dalam kontrak yang konyol itu. Siapa yang membuat analisa harga yang tidak rasional itu. Padahal sejak tahun 2013 sudah tahu trend harga LNG terus turun. Sudah tahu bahwa infrastruktur terminal Gas dalam negeri tidak memadai.
Karena kotrak itu tanpa dukungan trader dan broker engga mungkin terjadi. Secara business, kotrak itu jelas salah. Baik karena faktor harga Gas yang terus turun dan hadirnya Qatar sebagai leading trading Gas dengan harga murah. Pasokan gas dalam negeri juga masih memadai. Kalau sampai pemerintah bailout, maka ini akan jadi skandal terbesar bagi pemerintah Jokowi. Saya sangat berharap Ahok sebagai Preskom jadi buldozer dalam kasus ini. Jadikan ini momentum untuk gigit semua mafia migas. Lawan Pak BTP.! Anda engga sendiri. Rakyat se indonesia dukung ada. Amankan YMP Jokowi.
by. Erizeli Jely Bandaro
Exploitasi Gas itu tidak sama dengan driling oil. Drilling oil apabila kotrak batal, sumur bisa ditutup. Gas engga begitu. Sekali gas diproduksi, tidak diangkut dia akan habis terbakar. Total lose. Makanya Gas itu berproduksi berdasarkan off take market. Atas dasar itu juga long term kotrak antara Pertamina dan Andarko itu dijadikan jaminan untuk dapatkan uang dari bank konsorsium dan trader. Jadi kalau Pertamina batalkan kontrak maka adalah wajar Mozambiek minta ganti rugi.
Saya tidak mengerti, mengapa DPR mendesak Pemerintah untuk membantu Pertamina menghadapi gugatan ganti rugi dari Pemerintah Mozambiek sebesar Rp. 40 triliun ( USD 2,6 miliar) atas kemungkinan pembatalan kontrak LNG dengan Anadarko Petroleum Corporation. Padahal kontrak itu tidak disetujui oleh Pemerintah dan tanpa sepengetahuan SKK Migas. Mau ganti apanya?. Harusnya DPR pahami duduk persoalannya sebelum meminta pemerintah turun tangan. Apalagi ganti rugi itu melibatkan uang gede banget.
Yang harus didorong oleh DPR adalah memaksa KPK masuk melakukan investigasi terhadap siapa saja yang terlibat dibalik kotrak itu. Yang harus dicari tahu adalah, siapa yang memalsukan data kebutuhan LNG dalam negeri sehingga pertamina terjebak dalam kontrak yang konyol itu. Siapa yang membuat analisa harga yang tidak rasional itu. Padahal sejak tahun 2013 sudah tahu trend harga LNG terus turun. Sudah tahu bahwa infrastruktur terminal Gas dalam negeri tidak memadai.
Karena kotrak itu tanpa dukungan trader dan broker engga mungkin terjadi. Secara business, kotrak itu jelas salah. Baik karena faktor harga Gas yang terus turun dan hadirnya Qatar sebagai leading trading Gas dengan harga murah. Pasokan gas dalam negeri juga masih memadai. Kalau sampai pemerintah bailout, maka ini akan jadi skandal terbesar bagi pemerintah Jokowi. Saya sangat berharap Ahok sebagai Preskom jadi buldozer dalam kasus ini. Jadikan ini momentum untuk gigit semua mafia migas. Lawan Pak BTP.! Anda engga sendiri. Rakyat se indonesia dukung ada. Amankan YMP Jokowi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar