Senin, 04 Juni 2012

[Media_Nusantara] Ada Apa dengan REUNI Akbar AKABRI 73 di Tampak Siring?

 

Begin forwarded message:

From: Peyek Satria <peyek_satria@ymail.com>
Date: 29 Mei 2012 19:41:47 WIB
To: "liemsioklan@yahoo.com" <liemsioklan@yahoo.com>
Subject: Ada Apa dengan REUNI Akbar AKABRI 73 di Tampak Siring?
Reply-To: Peyek Satria <peyek_satria@ymail.com>

Ada Apa dengan REUNI Akbar AKABRI 73 di Tampak Siring?

1. Acara yang dihadiri 1260 peserta dari seluruh penjuru tanah air, mulai dari pangkat Letnan satu sampai Jenderal bintang 4, berkumpul di Bali Dari Tanggal 11 sd 14 Mei 2012, adalah sesuatu yang perlu dicermati. SBY berangkat didukung teman, Ruwet kembali ke Teman. Demikian istilah yang santer di Internet seputar Acara REUNI Akbar AKABRI 73 di Tampak Siring baru-baru ini.

2. Majalah Tempo Senin 28 Mei 2012 halaman 47 mewawanacara beberapa jenderal, yang kesimpulannya Acara tersebut untuk kembali menyiapkan Capres dari angkatan 73, yaitu Prabowo atau Djoko Suyanto. Sementara dua Jenderal yang konon jagoannya USA yaitu Jenderal Polisi Sutanto, dan jagoannya Rusia yaitu Laksamana Slamet Subiyanto, tidak hadir.

3. Sumber dari beberapa Ibu-ibu yang tidak mau disebut namanya malah membenarkan. "Intinya kami diminta siap-siap seperti dulu lagi waktu bekerja di daerah masing-masing untuk memenangkan Demokrat dan Pak SBY. Semua sepakat kalau Presiden ke depan berasal dari 73 lagi. Biar sering REUNI seperti ini lagi".

4. Letjen (Purn) Cornel Simbolon selaku Ketua Panitia Pelaksana membantah semua isu politisasi REUNI Akbar tsb. "Ini Hanya sekedar temu kangen, silaturahmi, olahraga bersama, Ibu-Ibu belanja bareng, sementara Bapak-Bapak berbincang-bincang informal mengenai apa saja, tidak ada yang serius, apalagi sampai bicarakan pencapresan 2014. Tidak lah. Kan Ada Prabowo. Ada Djoko Suyanto, Ada Ryamizard Ryacudu dan banyak yang lainnya juga berpotensi, Mana mungkin lantas mendukung salah SATU bisa merusak suasana perkawanan yang sudah solid".

5. Namun demikian, sejumlah sumber menegaskan bahwa tidak ada Perwira kumpul tdk membicarakan negara. Apalagi lulusan AKABRI 73 dan juga Perwira senior yg kini "ketempuhan" karena dulu dalam Pemilu telah mengajak masyarakat di wilayah masing-masing untuk memilih SBY. Mereka mengingatkan bahwa saat itu Partai Demokrat belum punya mesin politik apalagi utk didaerah, di kota besarpun belum dibentuk kepengurusan dan belum punya dana politik. Dengan tulus diminta atau tidak diminta, karena pertemanan dan solidaritas sesama prajurit langsung maupun tidak langsung, kami telah memberikan yang terbaik agar SBY bisa terpilih jadi Presiden. Dlm kenyataannya setelah 8 thn berjalan kehidupan negeri makin memburuk. Mk wajar saja rakyat meminta pertanggungan jawab moral kpd kami dan bahkan kepada prajurit TNI Aktif Karena apapun masalahnya rakyat hanya tahu SBY adalah Pensiunan tentara.

6. Bahwa selama ini kawan2 sebetulnya telah memberi masukan dan juga solusi, tapi sejak berkuasa SBY selaku teman tidak lagi terjangkau oleh kami. Padahal dari awal kesuksesan SBY dalam karier bukanlah sendirian melainkan ada teamwork yang bekerja. Ada kekuatan besar yg mampu membuat sekat yang memisahkan kami dg SBY yg kebetulan jadi Presiden. Dg reuni akbar di Bali kemarin, sekat itu kini rontok.

7. Sementara itu, Saurip Kadi yang dikenal sangat kritis terhadap SBY, menyampaikan bahwa Melalui interaksi perkawanan yang tanpa tedeng aling-aling, SBY kini telah melihat secara hitam putih persoalan yg tengah dihadapi bangsa. Krn sbg kawan, kami tdk punya kepentingan apapun, kecuali menyampaikan kebenaran dan fakta yang sesungguhnya terjadi dilapangan. Saurip Kadi optimis: " Ibarat perang kini SBY mempunyai PETA yang akurat, aktual, dan valid. Selama ini hanya dominan info ABS yang menyesatkan. Sehingga dalam sisa pemerintahannya diharapkan mampu mengembalikan momentum untuk menghentikan carut marut yang sedang melanda Negeri ini"

8. Terhadap isu bahwa reuni akbar tersebut untuk menjinakkan Saurip Kadi, dikatakannya: "Lha ya itu saya juga heran kok media suka membesar-besarkan saya padahal yang saya omongin ya cuma itu-itu saja, soal fakta, realita, utamanya soal Sistem kenegaraan yang amburadul, tidak sistemik, hasil amandemen Amien Rais Dkk". Bukankah yang saya omongin ya itu-itu saja, sudah seperti kaset rusak diulang2 karena sudah ratusan Univ, Seskoad, Sesko TNI, Lemhannas, Wantannas, DPR, DPD, beberapa Partai, dll. Menyangkut sikap kritisnya yang akhir-akhir ini sangat keras kepada SBY, bahwa sama sekali bukan urusan pribadi , tapi sepenuhnya urusan kemanusiaan, negara dan bangsa, dan siapapun presiden akan disampaikan dengan cara yang sama. Apa lagi presidennya teman sendiri. Negeri kita yang kini amburadul, adalah konsekwensi logis akibat akumulasi residu masa lalu yang harus meledak sekarang ini karena tidak mungkin bisa ditahan atau dihambat lagi. Hal ini terjadi karena SISTEM KENEGARAAN hasil amandemen UUD 45 dilakukan tanpa akal sehat, lepas dari tuntunan sila KE 5 Pancasila yang Berbunyi: "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan".

9. Contoh amburadulnya Sistem ketatanegaraan, bagaimana mungkin SBY tidak dibelenggu SISTEM kalau Pemilu yang kita laksanakan berubah Jadi pencaloan politik dan politik Dagang Sapi. Dimana pun dalam Pemilu Rakyat mempunyai dasar dalam memilih, yaitu Program dan Calon Pemimpin. Semua partai dalam kampanye menawarkan program, ini kan pembohongan publik yang sah dan resmi karena UUD Dan UU Pemilu. Bukanlah kita ini pengikut sistem presidensial, dimana program pemerintah adalah program Calon Presiden pemegang Pemilu, sama sekali bukan program partai sebagaimana dalam sistem Parlementer. Kalau dibilang Pemilu untuk memilih Pemimpin juga belum tentu, karena ada persyaratan 20% Kursi di DPR atau 25% suara sah hasil Pemilu bagi Partai atau Gabungan Partai yang akan mengajukan Capres. Akhirnya partai-partai arisan ngumpulin suara 20% an untuk mencari pasangan Capres dan cawapres. Bahkan bisa capres dan cawapres dari lain partai. Maka akhirnya partai-partai menjalankan politik dagang sapi mencari Capres yang berani deal dengan harga mahal. Ini bukan demokrasi. Ini pencaloan politik yang sah menu rut UUD Dan UU. Pembohongan kepada Rakyat menggunakan UUD Dan UU dan jelas pengkhianatan kepada kedaulatan Rakyat.

10. Akibat Poin 5 bisa dikatakan amandemen UUD tidak mengubah paradigma sumber legitimasi pemerintah yang diterapkan Orde Baru yaitu dari DPR (Karena jaman Orba yang dipilih rakyat dalam Pemilu adalah Partai), padahal sejak 2004 Presiden dipilih Langsung oleh Rakyat, namun dicalonkan oleh gabungan partai. Ketika SBY membentuk kabinet koalisi, agar tidak direcoki partai-partai sekaligus untuk mewujudkan kebersamaan, belakangan malah membentuk SETGAB segala, lantas para pengamat menjadi ribut. Di satu sisi dikatakan SBY telah mengkhianati kedaulatan Rakyat dan bahkan menempatkan SBY tidak amanah terhadap kepercayaan yang diberi kan Langsung oleh Rakyat dalam Pilpres. Di sisi lain karena persyaratan pencalonan Capres-cawapres menurut UU dilakukan oleh 20% kursi atau 25% suara sah di DPR, maka juga dibenarkan secara UU membentuk koalisi. Nah bingung sendiri kan? Itu baru satu contoh.

11. Belum lagi, kalau kita kaji hal-hal mendasar lainnya yang membuat Sistem Kenegaraan kita banci, ototiter tidak - demokrasi tidak, presidensial bukan - Parlementer pun bukan. Sudah saya tulis dalam buku Mengutamakan Rakyat. Dalam kondisi dimana kewenangan menjadi simpang siur, maka riil kekuasaan dihampir semua lini birokrat akhirnya dikendalikan oleh mafia. Disana lah maka dalam pengelolaan perekonomian praktek Capital violence dan bahkan State Terorisme sebagaimana yang terjadi di jaman VOC (Kolonial Belanda) terus berlanjut hingga hari ini.

12. Saya bangga mas Amin telah minta maaf, dan menganjurkan untuk tidak menggunakan Istilah REFORMASI, tapi seharusnya mas Amin lebih spesifik bahwa kesemrawutan Sistem Kenegaraan yang disusun dalam amandemen UUD 45 telah memberi andil yang besar dalam mengantar keterpurukan negeri ini menjadi amburadul. Kesemrawutan sistem terjadi karena amandemen yang dilaksanakan tidak didahului dengan perubahan platform dari negara ototiter menjadi negara demokrasi, tapi langsung menukik ke perubahan pasal- pasal. Dan tolong wartawan menanyakan apakah mas Amin Rais Dkk sendiri sadar atau tidak atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Ini kesalahan yang amat fatal dan fundamental. Tahun 2008 Saya bersama mas Amien Rais pernah bedah Buku Saya "Mengutamakan Rakyat" dan Buku "Selamatkan Indonesia" Karya mas Amin Rais di DTC Surabaya, membahas tuntas soal tata negara yang amburadul tsb.

13. Masih menurut Saurip Kadi, sebagai teman Presiden, '73 paham sifat dan pribadi SBY yang senantiasa taat azas, taat aturan dan tata kramanya tinggi. Sehingga selalu berusaha mematuhi UUD dan UU yang berlaku. Disinilah dirinya terpasung keamburadulan sistem kenegaraan tsb. Maka, tidak ada yang tidak sepakat, untuk bagaimana meluruskan rel ketatanegaraan yang amburadul ini, Mau Prabowo, mau Djoko Suyanto, mau Ryamizard, mau Slamet Subiyanto, mau Sutanto, bahkan Malaikat sekalipun, kalau jadi Presiden dengan belenggu aturan main yang amburadul tersebut dipastikan tidak akan berhasil. Kesadaran ini bukan dilingkungan 73 saja, namun sudah menjadi concern seluruh jajaran senior TNI bahkan TNI AKTIF sekalipun untuk menyelamatkan NKRI.

14. Harapan dari peseta reuni, karena kekuasaan ada ditangan SBY dan waktu juga masih ada, SBY punya kesempatan menampilkan Jati Diri TNI yang dulu sumpahnya dilakukan bersama dikawah Chandradimuka dengan motto "Biar Badan Hancur Lebur, kami kan bertempur, membela keadilan murni kebenaran suci demi Ibu Pertiwi". Upaya penyelamatan NKRI inilah yang disepakati oleh seluruh jajaran TNI, tidak hanya 73. Apalagi Rakyat yang sudah resah menyaksikan debat kusir tanpa ujung karena memang acuannya amburadul.

15. Peserta reuni berharap dalam waktu dekat, WANTANNAS mau pun LEMHANNAS serta LIPI bidang Ilmu Sosial Politik serta Universitas terkemuka di NKRI untuk menelorkan kajian komprehensif SISTEM kenegaraan yang bersumber dari Pancasila dan Jatidiri Bangsa sebagaimana sering disebut dengan Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangruwa. Beberapa sudah memprakarsai lokakarya "Kembali KE UUD 1945 ASLI untuk PENYEMPURNAAN". Bahkan DPD RI memprakarsai dengan istilah "Perlunya Amandemen ke Lima" yang intinya hampir sama. Seorang mantan Anggota DPR RI menyatakan "Ibarat jalan di hutan sudah tersesat, paling betul yang kembali dulu ke Tempat Awal, untuk Menuju ke Tujuan baru". Itu lah nasib NKRI di persimpangan jalan menunggu gebrakan SBY. (fanny, amigo, hasan, dkk).

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Posting Komentar