Kamis, 03 Mei 2012

[Media_Nusantara] (BERITA) Layanan dasar Perpustakaan di Maluku lemah

 

Layanan dasar Perpustakaan di Maluku lemah

Thursday, 03 May 2012 17:13 Ewin
Print PDF
AddThis Social Bookmark Button
AMBON-Kepala kantor perpustakaan provinsi Maluku, Femy Sahetapy mengakui pemerintah kabupaten/kota di Maluku belum seluruhnya memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk pelayanan dasar perpustakaan berupa penyediaan kantor perpustakaan daerah serta penyedian buku-buku sesuai dengan kebutuhan pemustaka, akibatnya minat baca masyarakat di Maluku sangat menurun.
 
Dari sebelas kabupaten kota di Maluku, baru 40 persen kabupaten kota yang memberikan pelayanan dasar yang memadai bagi penyelengaraan perpustakaan daerah. Akses perpustakaan yang tersedia dan memenuhi kebutuhan pemustaka hanya di perpustakaan provinsi Maluku ditambah kabupaten Maluku Tenggara Barat dan kabupaten Buru. Sahetapy juga mengakui pemerintah pusat tidak memberikan akses pelayanan dasar perpustakaan yang optimal bagi Maluku.


Sementara Syarief Bando, kepala pusat pengembangan dan pengkajian perpustakaan nasional mengatakan berdasarkan data nasional jumlah penduduk Indonesia mengakses koran tidak lebih dari 10 persen, sementara 70 persen penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan, dengan demikian jumlah minat baca penduduk Indonesia sangat menurun tidak seperti penduduk Jepang dengan tingkat minat bacanya sangat tinggi.
Kesimpulan minat baca dari beberapa kota besar di Indonesia, jumlah pelajar membaca buku rata-rata dibawah 2 jam diluar jam pelajaran, sementara di Asia Tenggara dan Asia Timur minat baca pelajar diatas 6 jam. Hasil penelitian lainnya dari sembilan ribu responden yang ada di Indonesia berusia 15 tahun yang diberikan naskah membaca hanya 25 persen yang mengerti dari satu informasi naskah yang dibacanya sementara 75 persen tidak mengerti informasi dari naskah yang dibaca. Hal ini menandakan pelajar Indonesia sangat jarang membaca diluar jam pelajaran.
Bando meminta pemerintah daerah kabupaten/kota di Maluku mengalokasikan anggaran yang memadai melalui APBD kabupaten/kota untuk pengembangan perpustakaan daerah, pasalnya salah satu ukuran kemajuan masyarakat Indonesia melalui membaca. Yang harus disediakan oleh pemerintah yaitu perpustakaan desa agar menumbuh kembangkan minat baca masyarakat pedesaan. Semakin tinggi minat baca masyarakat semakin cepat tingkat kecerdasan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan profesinya. DMS

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Posting Komentar