Menurut saya, sebenarnya kalau pegawai negeri menerima imbalan atau cari tambahan penghasilan dengan memanfaatkan jabatannya tidak apa2. Asal jangan keterlaluan.
Misalnya anggaran dari negara diperintah beli sepeda motor, tapi dibelikan sepeda angin, dengan laporan keuangan beli sepeda motor. atau kalau dalam pendidikan, dikasi anggaran negara beli buku baru, tp dibelikan buku bekas, dengan laporan keuangan belanja buku baru. atau dalam kasus ini diberi dana beli bangku & meja baru, utk mengganti mebel yg sudah rusak, ehh malah tidak dibelikan, tapi cuma memperbaiki dan mengecat ulang mebel lama, tp laporan keuangan membeli mebel baru.. kalau ini lebih memalukan dari kelakuan maling, copet dll.. karena maling, copet berbuat itu mungkin karena terdorong lapar dll, sedangkan pejabat kan sudah dapat gaji besar, tunjangan dll
Apa tidak berpikir bahwa kelakuannya yang seperti itu yang membuat negara kita hancur, baik dalam pembangunan maupun hancur dalam bidang moral
Apa gak takut, besok kalau mati dikutuk jadi kodok, tikus, cecak dll
Salam - P Art
|
================================= From: pradong....@gmail.comDate: Sunday, August 21, 2011, 12:39 PM Dijamin tidak akan ada tindakan hukum... meski berakibat dunia pendidikan akan hancur lebur. Bisa dilihat dibawah berita ini saya beri data berita setahun lalu (2010), tentang korupsi mebelair (meja kursi untuk murid dan guru) yang merugikan keuangan negara 500 juta lebih, karena pembelian fiktif. Sampai sekarang kasus korupsi yang terang benderang itu tidak diusut, alasan yang disampaikan aparat hukum, bahwa para kepala sekolah penerima waktu diperiksa ketakutan sehingga tidak mau memberi keterangan.. maka pemeriksaan tidak berlanjut dengan berbagai alasan... aneh bin ajaib... Pertanyaannya, apakah bisa bahwa pelaku korupsi tidak diperiksa, dengan alasan bahwa pelaku sudah membuat surat pernyataan untuk memberi ganti rugi, meskipun akhirnya ganti rugi tidak jadi diberikan, dan akan diberikan sambil menunggu mendapat bagian proyek selanjutnya? Pelaku sebagaimana berita dibawah adalah adik kandung dari pejabat teras Tulungagung yang ikut pertemuan untuk konspirasi korupsi, yakni adik kandung Pak Fauzy Maka bisa dilihat, kabupaten Tulungagung yang sejak tahun 2005 sampai tahun ini (2011) sudah mendapat dana puluhan milyar dari APBN.. hasilnya.. bangunan sekolah tetep hancur.. bangku sekolah yang tiap tahun katanya beli baru ya tetep barang hancur... mutu pendidikan entah akan hancur sampai kapan.. Jadi, di Tulungagung hal seperti ini sudah biasa... Maka saran saya, kalau korupsi, tirulah Tulungagung, jika anda tidak mau memberikan keterangan, meski alat bukti sangat kuat, maka kasus korupsi akan aman. tapi kalau korupsi jangan nanggung2... yang besar sekalian atau fiktif sekalian.. jadi ada "biaya untuk mengamankan korupsi" agar kebal hukum _________________________________________ http://www.sapulidinews.com/pendidikan/berita.php?id=1161Dana DAK Pendidikan Tulungagung Dibuat Bancakan Birokrat???|
Surabaya (SAPULIDI News) - Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang pendidikan di beberapa kota di Jawa Timur, disinyalir menjadi ajang bancakan korupsi berjamaah antara birokrat dan rekanan dengan bantuan mafia pengadaan atau mafia proyek. Sabtu (24/3) Tidak tanggung-tanggung, mafia proyek yang menurut beberapa LSM teridentifikasi bernama Inggarwati dan Rudy Budiman, yang menggunakan nama pejabat negara sekelas Marwan Effendy yang sekarang menjabat Jamwas (Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan) Kejagung yang diklaim sebagai beking. Siaran pers yang dikeluarkan Panggung (Paguyuban LSM Tulungagung) menguatkan info bila sepak terjang mafia proyek itu cukup ampuh dalam memuluskan rekanan yang digandeng untuk dapat menjadi pemenang tender pengadaan DAK Pendidikan. Tanggal 17 Agusutus 2011 lalu, Panggung menangkap basah adanya pertemuan Kepala Dinas Pendidikan (Bambang) dan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Tulungagung (Fauzi) dengan Inggarwati dan Rudy Budiman di Hotel Elmi Surabaya. Karena merasa ketahuan sedang dibuntuti beberapa LSM dari Tulungagung, akhirnya pertemuan itu pindah di Hotel Majapahit Surabaya. Hasil pertemuan di hotel Majapahit itu disepakati pekerjaan peningkatan mutu pendidikan akan diberikan kepada Inggarwati, Rudy Budiman, dan rekanan yang yang mewakili kepentingan DPRD Kabupaten Tulungagung. Setelah disepakati, maka pekerjaan akan mulai diatur agar orang atau rekanan lain tidak bisa mengikuti pelelangan. Inggarwati menjamin, meski nanti mekanismenya menyimpang, tidak perlu kuatir jika dilaporkan LSM. Karena dirinya diback-up pejabat tinggi Kejaksaan Agung. Sehingga nanti bila ada laporan dari LSM ke kejaksaan negeri ataupun kejaksaan tinggi, pasti aparat kejaksaan di Jawa Timur tidak akan berani memeriksa pekerjaan ini, sembari menyebut nama Marwan (Jamwas, red). Dibeberapa daerah peningkatan mutu pendidikan yang dibiayai dana DAK pendidikan yang dikerjakan Inggarwati, meski ada mekanisme yang tidak terlalu sesuai dengan aturan dan tidak sesuai dokumen pelelangan RKS serta barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi dari Kementrian Pendidikan, terbukti aman – aman saja. Inggarwati menyebut Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Mojokerto, Ngawi dan beberapa tempat lagi diluar Jawa Timur dirinya pernah mendapat jatah DAK Pendidikan. Yang penting bagaimana panitia mau memenangkan Inggarwati atau orang-orangnya. Karena selain punya backing dan menjalankan perintah dari oknum di kejaksaan agung yang bernama Marwan tadi untuk mencarikan dana operasional, juga aparat hukum di jawa Timur dan beberapa tempat lain telah menerima jasa baiknya, baik promosi jabatan ataupun juga mendapat setoran rutin darinya," ungkap aktivis LSM mengutip perbincangan Inggarwati dengan pejabat Pemkab Tulungagung di Hotel Majapahit.
Hal ini ditambahi Rudy Budiman yang mengaku suruhan Kadin Jawa Timur mencontohkan dirinya sebagai penyedia kain dan seragam untuk pegawai negeri di hampir seluruh kabupaten di Jawa Timur. Sebab seperti pengadaan kain dan seragam pegawai negeri tersebut, meski bahan kain tidak sesuai spesifikasi dan mutu yang ditentukan, tapi terbukti aman – aman saja. Karena selain dibacking Ketua Kadin Jawa Timur, juga rutin memberi setoran memelihara aparat hukum. Tidak hanya itu, kedua mafia proyek ini selalu mengiming–imingi pejabat yang berwenang dengan komisi senilai 25 – 30 % dari nilai proyek. Sampai berita ini dirilis, Inggarwati dan Rudy Budiman kompak melakukan aksi tutup mulut ketika dikonfirmasi terkait keterlibatan dalam mafia proyek DAK Pendidikan beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur.
Notes
Demi info yang seimbang dan tidak sepihak, kami menyarankan agar dilakukan konfirmasi kepada pejabat kabupaten Tulungagung.
Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung (bpk. Bambang) HP: 081335722229
Anggota DPRD kabupaten Tulungagung (bpk. Supriono) HP: 08125905711
(tim)
Siaran Pers PANGGUNG (Paguyuban LSM Tulungagung)
bahwa pada:
Tanggal:17 Agustus 2011
lokasi : Hotel Elmi Surabaya, kemudian pindah ke Hotel Mojopahit Surabaya.
Jam : sekitar pukul 20.00 - selesai
Bertepatan dengan hari proklamasi kemerdekaan, bukannya bagaimana merenungkan hari kemerdekaan & bagaimana mengisinya dengan hal berguna, agar negara ini bisa maju, tapi malah beraktifitas & ber-konspirasi merencanakan korupsi dana pendidikan yang seharusnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan & mencerdaskan generasi penerus bangsa.
Itulah yang patut diduga telah dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, bpk Bambang, Kepala Bagian keuangan kabupaten Tulungagung, bpk Fauzi, bersama mafia pendidikan yang sudah beberapa kali diberitakan oleh media massa yakni ibu Inggarwati yang mengakunya merupakan utusan Distributor produk pendidikan di Jawa Timur, PT. Cipta Inti Surabaya, dan juga mendapat mandat dari PT. Bintang Ilmu dan PT Mapan yang meng-klaim sebagai Distributor Tunggal untuk produk2 peningkatan mutu pendidikan dari kementrian pendidikan nasional, Rudi yang mengaku utusan dari Kadin (kamar Dagang dan Industri) Jawa Timur, dan beberapa orang lagi yang mengaku utusan dari DPRD kabupaten Tulungagung serta beberapa orang pengusaha.
Tim LSM Tulungagung yang sudah lama menduga bahwa banyak korupsi di Tulungagung direncanakan dliuar kota, setelah mendapatkan info, lalu membuntuti kepergian beberapa pejabat penting Tulungagung ini. Biasanya pertemuan2 pejabat dan para mafia koruptor iu dilakukan ditempat hiburan malam, (dugem) mungkin karena bulan ramadhan, waktu dibuntuti para pejabat itu pergi ke hotel Elmi kota Surabaya. Dan saat mereka tak sengaja melihat bahwa ada beberapa anggota LSM dari Tulungagung ternyata ada di Hotel Elmi juga, maka pertemuan kelihatan terburu2 dan mereka bergegas pergi bersama2 entah kemana. Agar tidak ketahuan membuntuti, akhirnya hanya 1 orang rekan LSM yang membuntuti, untuk melihat apakah pertemuan itu bubar, ataukan dilanjutkan ketempat lain. Ternyata rapat dilanjutkan ketempat lain, yakni di restoran di hotel Mojopahit surabaya.
Mungkin merasa aman karena tidak melihat lagi kerumunan LSM dari Tulungagung, akhirnya pertemuan mereka itu dilanjutkan. Mereka tidak mengetahui bahwa ada satu anggota LSM Tulungagung yang mengintip pertemuan itu.
Hasil pertemuan:
bahwa pekerjaan untuk peningkatan mutu pendidikan akan diberikan kepada Inggarwati, Rudi dan pengusaha yang mewakili kepentingan DPRD. Maka pekerjaan akan mulai diatur agar dalam pelelangan dokumennya diatur, juga mekanismenya diatur, agar orang lain tidak bisa mengikuti pelelangan dan atau mengatur panitia agar memenangkan Inggarwati atau orang2nya.
Dalam pertemuan itu Inggarwati menjamin, meskipun nanti mekanismenya agak menyimpang, tidak perlu kuatir jika dilaporkan oleh para LSM, karena menurut Inggarwati, dirinya diback-up oleh pejabat tinggi kejaksaan agung. Sehingga nanti jika ada laporan dari LSM pada kejaksaan negeri ataupun kejaksaan tinggi, pasti aparat kejaksaan di Jawa Timur tidak akan berani memeriksa pekerjaan ini (terdengar nama Marwan, yang katanya merupakan pejabat yang cukup kuat di kejaksaan agung, entah apa jabatannya)
Menurut Inggarwati dibeberapa daerah yang dia mengerjakan pekerjaan peningkatan mutu pendidikan yang dibiayai dana DAK pendidikan, meski ada mekanisme yang tidak terlalu sesuai dengan aturan, dan tidak sesuai dokumen pelelangan RKS serta barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi dari kementrian pendidikan, terbukti aman2 saja, dia menyebutkan kabupaten probolinggo, kabupaten lumajang, kabupaten Mojokerto, kabupaten Ngawi dan beberapa tempat lagi diluar Jawa Timur. Yang penting bagaimana panitia mau memenangkan Inggarwati atau orang2nya. Karena selain punya backing dan menjalankan perintah dari oknum di kejaksaan agung yang bernama Marwan tadi untuk mencarikan "dana operasional", juga aparat hukum di jawa Timur dan beberapa tempat lain telah menerima jasa baiknya, baik promosi jabatan ataupun juga mendapat "setoran" rutin darinya.
Hal ini ditambahi oleh orang yang bernama Rudi yang mengaku suruhan dari Kadin jawa timur, bahwa seperti yang dilakukan Rudi sebagai penyedia kain dan seragam untuk para pegawai negeri di hampir seluruh kabupaten di Jawa Timur, menyatakan menjamin aman, karena seperti pengadaan kain dan seragam para pegawai negeri tadi, meski bahan kain tidak sesuai spesifikasi dan mutu yang ditentukan, tapi terbukti aman2 saja, karena selain di backing oleh Ketua Kadin Jawa Timur, juga rutin memberi setoran untuk memelihara aparat hukum.
Dan dijamin dari proses pengadaan tersebut, dinas pendidikan dan pejabat di Tulungagung, baik pejabat kabupaten dan DPRD akan mendapatkan bagian yang besar, sekitar 25%-30% dari nilai proyek.
Bahkan, Inggarwati, Rudi cs berjanji akan membantu mengatasi masalah hukum yang akan timbul dari penyelewengan pembangunan gedung sekolah2 yang didanai oleh dana DAK pendidikan tahun 2010, maupun tahun2 sebelumnya. Karena sudah rahasia umum, meskipun selama bertahun2 mendapat dana DAK pendidikan untuk pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah lebih dari 5 tahun berturut2, sekolah di Tulungagung yang mendapatkan dana itu, sekolah tetap hancur. kemana dana pembangunan itu? beberapa waku yang lalu sempat diperiksa oleh aparat hukum, termasuk adanya pembelian mebelair (meja kursi) untuk murid dan guru, ternyata yang ada bukan pembelian, tapi barang lama diperbaiki dan dica/ dipernis, agar tampak baru. dan itu dalam laporan keuangan ditulis bahwa membeli mebelair baru dengan besar anggaran adalah sebesar pembelian mebelair baru. Kasus ini pernah diberitakan oleh media massa, dan sempat diperiksa aparat, ternyata kemudian tidak ada kabar beritanya.
Jadi selain mafia perampok uang negara, rupanya juga mengaku sebagai markus (makelar kasus) dengan klaim sebagai suruhan oknum pejabat kejaksaan agung tadi.
Jadi kesimpulan dari LSM Tulungagung,
Bahwa pengadaan produk peningkatan mutu pendidikan, akan direkayasa untuk memenangkan Inggarwati dan komplotannya, dan cenderung akan mengurangi kualitas dari spesifikasi dan mutu yang ditentukan oleh kementrian pendidikan nasional, agar ada banyak kelebihan dana yang akan dinikmati bersama oleh para mafia dan pejabat di Tulungagung, juga untuk memberikan dana operasional untuk oknum yang bernama Marwan dan para aparat hukum di Jawa Timur dan Tulungagung. maka perlu dicari info, siapakah oknum bernama Marwan tadi, dan apa jabatannya di Kejaksaan Agung dan siapa komplotannya di lembaga aparat hukum Jawa Timur. Karena kami kuatir ini hanya klaim dari Inggarwati, komplotannya dan pejabat kabupaten Tulungagung untuk menakut2i LSM di Tulungagung, agar konspirasi untuk merampok uang negara ini tidak dipantau oleh para LSM di Tulungagung.
Dan kelakuan para pejabat ini sangat merendahkan derajat sebagai pegawai pemerintah, kok mau2nya disuruh dan dipanggil oleh para mafia ini jauh2 dari Tulungagung ke Surabaya (jaraknya 250 km) untuk patuh dan atau berkomplot bersama mafia perusak ekonomi bangsa. Dan klaimnya konspirasi ini mendapat restu dari Bupati, benarkah?
PANGGUNG
Paguyuban LSM Tulungagung
A.Boegank
koordinator
http://www.prigibeach.com/?soda=YmFjYV9iZXJpdGE=&pan=MzI2MQ==
| Senin, 05 April 2010 00:49:31 Wib | | Tulungagung : Kasek Bungkam, Polisi Buntu | | Penyelidikan Mark-Up Mebelair SD Tulungagung (prigibeach.com/Jpos) - Upaya polisi mengungkap dugaan mark-up proyek mebelair Dinas Pendidikan (Diknas) Tulungagung, tampak menemui jalan buntu. Itu disebabkan sejumlah kepala sekolah (kasek) yang dimintai keterangan di mapolres memilih bungkam alias tutup mulut. Seperti disampaikan Kapolres Tulungagung AKBP Rudi Kristantyo melalui Kasatreskrim AKP Mustofa kemarin. Perwira dengan tanda pangkat tiga balok di pundak ini mengatakan, kasek hanya sebagai saksi dugaan proyek mebelair yang merugikan keuangan negara Rp 512 juta. Meski begitu mereka terkesan ketakutan. "Memang tidak semua kasek penerima bantuan yang kami periksa. Hanya perwakilan saja. Tapi ya itu tadi. Semuanya bungkam karena ketakutan," tutur mantan Kasatreskrim Polres Blitar ini. AKP Mustofa melanjutkan, akibatnya polisi kesulitan menggali keterangan untuk mengungkap mark up proyek yang bersumber dana alokasi khusus (DAK) 2007 itu. Namun pihaknya tetap menghargai sikap yang diambil oleh kasek. "Kami dapat memaklumi sikap mereka. Mungkin karena masih aktif menjabat sebagai pegawai negeri, mereka memilih bungkam," terangnya. Meski gagal, AKP Mustofa menjamin penyelidikan polisi jalan terus. Saat ini harapan polisi hanya tertumpu pada laporan data hasil audit BPK. Sayangnya, hasil audit BPK pun bersifat global. Tidak tertulis secara terperinci item yang diduga digelembungkan oleh dua rekanan. "Repotnya ya itu, dalam laporan hasil audit BPK tidak ditulis secara rinci. Kami harus metani (mengurai, red) satu per satu agar semuanya jelas," tuturnya. Satu lagi yang menjadi catatan polisi. Yakni terdapat bukti tanda kesepakatan proyek atau addendum. Intinya, pihak rekanan bersedia mengganti jika dalam proyek tersebut ditengarai bermasalah. "Apalagi pihak rekanan sudah mengganti kekurangan dan kesalahan sesuai dengan ketentuan ganti rugi yang diajukan oleh BPK. Otomatis rekanan pasti merugi," kata AKP Mustofa. Seperti diberitakan sebelumnya, dua adik pejabat teras di Pemkab Tulungagung mendapat proyek mebelair untuk 79 SD sebesar Rp 869 juta. Ditengarai proyek pada 2007 itu bermasalah. Ada dugaan mark up hingga Rp 512 juta. Itu berdasar laporan BPK yang diungkapkan Kapolres Tulungagung AKBP Rudi Kristantyo. Polisi pun menyelidiki kasus ini. (tri/her/Jpos) |
|
|
_________________________________________
http://www.kedirijaya.com/2011/09/25/korupsi-dak-pendidikan-tulungagung-pengaduan-lsm-baiknya-diabaikan-saja.html
Laporan LSM Tentang Korupsi Pendidikan Tulungagung, Sebaiknya Diabaikan Saja
Tulungagung (kedirijaya.com) – Untuk dinas pendidikan Tulungagung, maupun para pejabat lainnya yang terkait, sebaiknya pengaduan dari LSM maupun demonstrasi dari para LSM tertanggal 16 September 2011, sebagaimana berita2 dibawah ini, yang mencoba melaporkan masalah korupsi dana DAK Pendidikan di Tulungagung, sebaiknya diabaikan saja. Jalan terus dengan konsep yang sudah dirancang bersama oleh jajaran pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Inggarwati, Sugeng dll, yang merupakan pelaksana dari distributor tunggal resmi, yakni PT. Bintang Ilmu sebagai distributor tunggal buku dan PT. Mapan sebagai distributor tunggal resmi alat peraga pendidikan.Apalagi sudah dijamin oleh Inggarwati dkk bahwa hal tersebut sudah sepengetahuan dan atas perintah dari jajaran aparat hukum untuk mensukseskan program pemerintah. LSM dan demonstran bukanlah aparat hukum, dan tidak punya kewenangan dalam masalah hukum. Jadi ada benarnya sikap dari dinas pendidikan dan para pejabat di pemerintah kabupaten Tulungagung, sebagaimana peribahasa "Biarlah anjing menggonggong, khafilah tetap berlalu". Biarkanlah mereka yang tidak mengerti aturan itu berteriak-teriak, tetaplah lanjutkan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik antara Bupati, Dinas Pendidikan dan seluruh jajaran pemerintahan kabupaten Tulungagung dengan distributor tunggal resmi. Jika tidak melakukan kerjasama yang baik dengan distributor tunggal yang diberi kewenangan penuh oleh aparat hukum, tapi mendengarkan suara dari para LSM dan demonstran. Mungkin malah jajaran pemerintahan kabupaten Tulungagung, akan berhadapan dengan aparat hukum. Karena sudah terbukti selama bertahun-tahun bahwa segala permasalahan, maupun aduan tindak pidana korupsi dari para LSM dan lain-lain, semuanya bisa diselesaikan dengan baik, dan dijamin tidak akan mendapat masalah secara hukum. Jadi jalankan terus apa yang sudah disepakati bersama distributor tunggal resmi, yakni PT Bintang Ilmu sebagai distributor tunggal buku dan PT.Mapan sebagai distributor tunggal resmi alat peraga pendidikan.(em/yeni) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar