JARAK: [Media_Nusantara] Re: [temu_eropa] Wapres Nilai Amandemen UUD 1945 Berisiko

Rabu, 14 Agustus 2019

[Media_Nusantara] Re: [temu_eropa] Wapres Nilai Amandemen UUD 1945 Berisiko

[ Silahkan sharing atau kirim tembuskan ]

Dalam hal ini JK ada benarnya dan SANGAT PERLU DIPERTIMBANGKAN MATANG2...dan JANGAN SAMPAI terjebak HANYA oleh Isu yang Populistis dan Emosionil menggelebuk atau juga jangan sampai terbuai-buai SEMATA oleh ''CERITA'' R.Ramli ketika bicara dng Mantan Perdana Menteri Singapore LEE KWANG YU yang diwancarai TV ....

.... DARI SYSTEM PEMILIHAN PRESIDEN SECARA LANGSUNG ( SATU TINGKAT ) > Presiden langsung Dipilih Rakyat KE > SYSTEM PEMILIHAN PRESIDEN TIDAK LANGSUNG ( 2 TINGKAT ) melalui MPR (atau MPR yang memilih Presiden> Artinya langsung tak langsung Partai2 Politik yang memilih Presiden .....)

NOTE : Sedikit untuk mengingatkan

DI NEGARA2 MODERN lebih2 DI NEGARA2 yang menganut KABINET PRESIDENTIEL ( AMERIKA, PERANCIS , GERMAN, dan BANYAK NEGARA AMERIKA LATIN dan NEGARA2 ASIA lainnya, Maka PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG oleh RAKYAT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEMAHAMAN MODERN dan ILMIAH dalam Kehidupan dan Peradaban MODERN Bangsa2 .

** Datas segalanya > FIGUR SEORANG PRESIDEN seharusnya mencerminkan FIGUR atau SOSOK PEMIMPIN PILIHAN RAKYAT ( de facto de Iure ) dan bukan Hasil Lobbying atau Kong-kali-kong Partai2 Politik yang berkuasa...... dan bahwa Figur Presiden dari segi KETATANEGARAAN dan HUKUM serta KENEGARAAN seharusnya merupakan SOSOK PEMIMPIN yang merupakan PEMIMPIN RAKYAT /PENDUDUK/PEMILIH dan merupakan SYMBOL dan PIMPINAN PUCUK ynag mewakili RAKYAT dan NEGARA ( Dan bukan Figur yang merupakan Symbol Kekuasaan Partai, Militer dan Atau sudah bukan sama sekali Agama dan bukan pula sebagai Symbol dari Kekuasan suatu Dinasti )

On Tue, 13 Aug 2019 at 21:03, 'j.gedearka' j.gedearka@upcmail.nl [temu_eropa] <temu_eropa@yahoogroups.com> wrote:

https://mediaindonesia.com/read/detail/252935-wapres-nilai-amandemen-uud-1945-berisiko

Selasa 13 Agustus 2019, 17:54 WIB

Wapres Nilai Amandemen UUD 1945 Berisiko

Dero Iqbal Mahendra | Politik dan Hukum

 

MI/Ramdani
Wakil Presiden Jusuf Kalla

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menilai wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih perlu dipertimbangkan secara masak. Terlebih, jika nanti dalam proses amandemennya justru pada akhirnya mengubah sistem tata negara.

"Itu rumit lagi (amandemen mengubah tata negara). Berisiko. Banyak perubahan yang rakyat belum tentu setuju," tutur Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/8).

Baca juga: PDIP: Wacana Amandemen Terbatas UUD 1945 Disepakati DPR dan DPD

Ia mencontohkan, jika nantinya MPR kembali menjadi lembaga-lembaga tertinggi dari hasil amandemen, tentu presiden akan kembali dipilih oleh MPR. Sebab, sebagai lembaga tertinggi negara MPR berhak memilih presiden.

Namun, Kalla menekankan, bahwa hal tersebut dapat memunculkan persoalan lain. Sebab, menurut Kalla, Rakyat ( PEMILIH) belum tentu setuju haknya kembali diambil dari sistem pemilihan langsung.

Kalla menyatakan, bahwa semua pihak tentu setuju bahwa diperlukan suatu instansi lembaga negara. Namun, ia mengingatkan perlu dikaji dampak dan efek dari amandemen tersebut.

"Cuma memang efeknya yang harus dikaji ulang. Apakah itu membuat MPR menjadi lembaga tertinggi lagi? Tentu ini akan dikaji DPR, karena artinya nanti MPR itu akan membawahi DPR lagi. Nanti tentu akan mempengaruhi sistem lainnya," beber Kalla.

Ia menilai, selama memang secara prinsip tentu bagus. Namun, sambung dia, jangan sampai amandemen tersebut merubah seluruh sistem karena hasil MPR baru 15-16 tahun. (OL-6)

 