Pengusiran Paksa pengungsi Syiah Sampang - Premanisme Negara
Pengusiran paksa warga Syiah Sampang bukanlah tidak disengaja, tetapi justru didesain secara kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Sampang, Gubernur Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat, dengan menggunakan instrumen ulama dan massa sebagai alat penekan. Acara istighosah adalah cara yang digunakan oleh ulama dan massa untuk mengintimidasi secara massif warga Syiah. Cara yang dipilih oleh negara ini merupakan bentuk premanisme tata kelola urusan publik yang mengabaikan hak-hak konstitusional warga dan berlindung di balik konfrontasi massa.
Pertemuan Menkopolhukam Djoko Suyanto, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Ketua DPR Marzuki Alie pada 19 Juni sore hari, menjadi penentu langkah represif Pemkab Sampang dan aparat Polri memaksa 168 orang mengungsi paksa ke Sidoarjo. Persetujuan pemerintah pusat telah menegaskan politik diskriminasi dan pembiaran kekerasan dalam menangani berbagai kasus kekerasan atas nama agama. Negara mengambil jalan pintas dan pragmatis, meski melanggar UU dan UUD Negara RI 1945 tanpa menyelesaikan akar intoleransi yang menyebar di tengah masyarakat.
Peristiwa hari ini adalah puncak dari upaya-upaya pengusiran pengungsi Syiah dari GOR Sampang oleh Pemda Sampang, termasuk dengan menghentikan bantuan makanan kepada pengungsi atau dengan cara memobilisir massa anti Syiah. Disamping itu ada pemutarbalikan fakta oleh pejabat daerah kepada pemerintah pusat mengenai mayoritas pengungsi sebenarnya menolak pulang kampung dan warga kampung menolak kehadiran pengungsi. Padahal sebenarnya pernyataan tersebut sangat tidak bertanggungjawab dan menyesatkan karena sebenarnya seluruh pengungsi menolak relokasi dan ingin kembali ke kampung halaman karena masayarakat di akar rumput berdasarkan hasil prakarsa perdamaian juga meminta pengungsi kembali ke kampungnya.
Setara Institute, mengecam tindakan Pemda Sampang, Gubernur Jatim, dan pemerintah Pusat yang telah melakukan pengusiran paksa kepada pengungsi Syiah di GOR Sampang hari ini dengan alasan yang konyol dan tidak dapat diterima secara akal sehat serta melibatkan masyarakat lain dalam memuluskan pengusiran ini. Setara Institute menyatakan kekecewaan berulang kepada pemerintah SBY dengan tidak memberikan perhatian khusus kepada pengungsi Syiah Sampang dan kelompok minoritas lainnnya.
Dengan merestui langkah Menkopolhukam dan jajaran pemerintah daerah, SBY gagal membuktikan pernyataannya yang berkomitmen melindungi kaum minoritas dari segala kekerasan dan diskriminasi, saat menerima Statesman Award di Amerika. Apa yang dikatakannya jauh berbeda dengan perbuatannya hari ini yang membiarkan represi dan pengungsian paksa yang menimpa warga Syiah. Penghargaan untuk SBY tidak berarti apa-apa bagi warga Syiah dan kelompok minoritas lain. Sikap SBY ini sekaligus menunjukkan bahwa semua komitmennya di dunia internasional hanyalah pemanis diplomasi internasional yang hanya mementingkan citra dirinya sendiri.
Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua SETARA Institute (Hp. 0811-819174)
baca juga :
Isu Sampang untuk Menutup Ribut-Ribut Investasi Minyak Bumi di Madura? ==> http://
Indonesia dalam Cengkeraman Vampire SDA ==> http://
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar