Muluskan Proyek Donggi, Istana dan Direksi Pertamina Dapat Suap USD 5 Juta
Untuk memuluskan proyek pembangunan ladang gas alam cair Donggi Senoro di desa Luwuk, Sulawesi Selatan, Mitsubishi Corporation diduga sebagai pemenang tender mengucurkan uang senilai USD5 juta untuk pihak Istana dan Direksi Pertamina.
Pengacara PT LNG Energi Utama (LNGEU), Eggi mengatakan, dirinya telah mengirimkan surat kepada Presiden RI pada tanggal 19 Juni lalu untuk menghentikan proyek tersebut, dan bila surat tersebut tidak digubris, maka Eggi semakin meyakini bahwa memang ada suap dalam proyek tersebut.
"Kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan suap kepada pihak Istana sebesar USD5 juta," imbuhnya.
Selain itu, Eggi juga mengendus adanya aliran dana kepada Direksi Pertamina, namun Eggy tidak menyebut angka fee pemulusan proyek pembangunan ladang gas alam cair Donggi Senoro dari Mitsubishi ke jajaran Direksi Pertamina.
Untuk diketahui, pengacara PT LNG Energi Utama (LNGEU) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan meninjau ulang kelangsungan proyek pembangunan ladang gas alam cair Donggi Senoro di Desa Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
"Presiden harus mengurungkan niat untuk meresmikan proyek tersebut hingga permasalahan hukumnya dapat dijernihkan," ujar Eggi Sudjana, di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (25/7).
Inilah Kerugian Negara dari Proyek Donggi Senoro
Proyek pembangunan ladang gas alam cair Donggi Senoro yang dilakukan oleh JOB Pertamina-Medco dan Mitsubishi Corporation merugikan negara.
"Pertama nilai biaya proyek Donggi-Senoro terlalu mahal, hal itu disampaikan oleh Surat Wapres Jusuf Kalla yang seharusnya dapat dikerjakan dengan biaya USD1 miliar hingga 2023 realisasi pembangunan Donggi Senoro sudah mencapai USD2 miliar," ujar pengacara PT LNG Energi Utama (LNGEU), Eggi Sudjana, di Jakarta, Kamis (25/7).
Eggi menambahkan, padahal pada saat beauty contest, LNGEU sebagai salah satu perusahaan yang mengikuti proses tender tersebut hanya menawarkan biaya sebesar USD504 juta.
Selain itu, ICW juga menemukan adanya potensi kerugian negara akibat rendahnya harga jual gas Donggi Senoro mencapai USD4.589 miliar. Pendapat ICW tersebut didasarkan pada asumsi harga jual gas JCC 70 per barel dengan harga USD6,16 per mmbtu, sehingga harga gas yang wajar menurut ICW adalah USD8,4 mmbtu.
"Alokasi gas Donggi Senoro juga seharusnya 100 persen ditujukan untuk domestik menurut memo Wapres Jusuf Kalla nomor 22/MWP/6/2009, namun dalam perkembanganya hanya sekitar 25 persen sampai 30 persen," terang Eggi.
Untuk memuluskan proyek pembangunan ladang gas alam cair Donggi Senoro di desa Luwuk, Sulawesi Selatan, Mitsubishi Corporation diduga sebagai pemenang tender mengucurkan uang senilai USD5 juta untuk pihak Istana dan Direksi Pertamina.
Pengacara PT LNG Energi Utama (LNGEU), Eggi mengatakan, dirinya telah mengirimkan surat kepada Presiden RI pada tanggal 19 Juni lalu untuk menghentikan proyek tersebut, dan bila surat tersebut tidak digubris, maka Eggi semakin meyakini bahwa memang ada suap dalam proyek tersebut.
"Kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan suap kepada pihak Istana sebesar USD5 juta," imbuhnya.
Selain itu, Eggi juga mengendus adanya aliran dana kepada Direksi Pertamina, namun Eggy tidak menyebut angka fee pemulusan proyek pembangunan ladang gas alam cair Donggi Senoro dari Mitsubishi ke jajaran Direksi Pertamina.
Untuk diketahui, pengacara PT LNG Energi Utama (LNGEU) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan meninjau ulang kelangsungan proyek pembangunan ladang gas alam cair Donggi Senoro di Desa Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
"Presiden harus mengurungkan niat untuk meresmikan proyek tersebut hingga permasalahan hukumnya dapat dijernihkan," ujar Eggi Sudjana, di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (25/7).
Inilah Kerugian Negara dari Proyek Donggi Senoro
Proyek pembangunan ladang gas alam cair Donggi Senoro yang dilakukan oleh JOB Pertamina-Medco dan Mitsubishi Corporation merugikan negara.
"Pertama nilai biaya proyek Donggi-Senoro terlalu mahal, hal itu disampaikan oleh Surat Wapres Jusuf Kalla yang seharusnya dapat dikerjakan dengan biaya USD1 miliar hingga 2023 realisasi pembangunan Donggi Senoro sudah mencapai USD2 miliar," ujar pengacara PT LNG Energi Utama (LNGEU), Eggi Sudjana, di Jakarta, Kamis (25/7).
Eggi menambahkan, padahal pada saat beauty contest, LNGEU sebagai salah satu perusahaan yang mengikuti proses tender tersebut hanya menawarkan biaya sebesar USD504 juta.
Selain itu, ICW juga menemukan adanya potensi kerugian negara akibat rendahnya harga jual gas Donggi Senoro mencapai USD4.589 miliar. Pendapat ICW tersebut didasarkan pada asumsi harga jual gas JCC 70 per barel dengan harga USD6,16 per mmbtu, sehingga harga gas yang wajar menurut ICW adalah USD8,4 mmbtu.
"Alokasi gas Donggi Senoro juga seharusnya 100 persen ditujukan untuk domestik menurut memo Wapres Jusuf Kalla nomor 22/MWP/6/2009, namun dalam perkembanganya hanya sekitar 25 persen sampai 30 persen," terang Eggi.
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar