JARAK: [Media_Nusantara] Kronologis menarik ttg kasus bank century

Kronologis menarik ttg kasus bank century

Rp 6,762 triliun = Rp 6.762 miliar = Rp 6.762.000 juta = Rp 6.762.000.000.000,- memang dana yang diperlukan buat mem-BailOut Bank Century itu angka yang sangat fantastis. Apalagi jika ditambah dengan Rp 689 miliar = Rp 7,451 triliun ! Jauh lebih fantastis !!

A. Untuk keperluan apakah dana sebesar itu digunakan ? berikut adalah rinciannya :

A1. Sebesar Rp 2,406 triliun dari dana BailOut masih utuh, karena balik lagi ke BI :

* Bayar FPJP ke Bank Indonesia => Rp 152 miliar
* GWM di BI => Rp 281 miliar
* Penempatan di SBI => Rp 528 miliar
* Penempatan di FasBI => Rp 545 miliar
* Penempatan di SUN => Rp 900 miliar
* Biaya RTGS dan denda GWM => Rp 289 juta

A2. Sebesar Rp 4,356 triliun dari dana BailOut, dibayarkan ke pihak ke-3 :

* Bayar pinjaman antar Bank => Rp 303 miliar
* Transaksi valuta asing => Rp 32 miliar
* Bayar simpanan nasabah => Rp 4 triliun :
- Tarikan s/d 100 juta total => 4.467 nasabah
- Tarikan 100 juta s/d 1 miliar total => 3.202 nasabah
- Tarikan 1 miliar s/d 2 miliar total => 580 nasabah
- Tarikan yang di atas 2 miliar: 328 nasabah

A3. Pinjaman FPJP dari BI ke Bank Century => Rp 689 miliar.
A4. Jadi, dari Rp 7,451 triliun dari dana FPJP + BailOut itu, secara garis besar :

Rp 2,406 triliun kembali lagi ke Bank Indonesia,
Rp 5.045 triliun diberikan kepada pihak ke-3.

B. Kenapa BI & LPS sampai harus menalangi (BailOut) Rp 5.045 triliun ke pihak ke-3 itu ?

B1. Karena tanpa dilakukan BailOut pun, LPS + BI + BUMN tetap merugi sebesar Rp 5,891 triliun.

* DPK Bank Century max 2 miliar yang dijamin LPS Rp 4,673 triliun (versi BPK)
* FPJP dari BI kepada Bank Century (14 Nov 08) Rp 0,689 triliun (versi BPK)
* Dana BUMN yang akan hilang (tidak terjamin LPS) Rp 0,529 triliun (versi BPK)

B2. Kerugian Rp 5,891 triliun ++ itu akibat penggelapan dari 2002 – 2008 Rp 13 triliun (versi Polri) :

* Rp 9,15 triliun disebabkan oleh Robert Tantular,
* Rp 3,85 triliun ± disebabkan oleh pemegang saham lainnya, pengelola Bank Century lama, dll
* Rp 1,91 miliar aset Robert Tantular yang baru berhasil disita Polri (dari dalam negeri)

C. Mungkinkah semua kacau balau itu hanya dilakukan oleh Robert Tantular sendiri ?

C1. Bagian dari penggelapan ± Rp 13 triliun dari mulai 2001 s/d 2003 pra merger (versi BPK) :

* 2001 – 2003 : US$ 25 juta pembelian SSB fiktif oleh CIC
* 2001 – 2003 : US$ 127 juta SSB CLN-ROI tidak berperingkat, dengan US$ 50 juta fiktif,
* 2001 – 2003 : US$ 1,05 juta + Rp 15,8 milyar pengeluaran fiktif oleh CIC,
* 2001 – 2003 : US$ 32 juta kredit Pikko pada Texmaco yang dikategorikan macet,
* 2001 – 2003 : US$ 91,79 juta dan Rp 727 milyar pemberikan kredit fiktif,
* Semua yg fiktif itu tidak menghalangi merger Bank Century di 2004, kenapa tidak mau menutupnya waktu itu ?! padahal Dana Pihak Ketiga belum terlalu besar dan tidak sedang terjadi krisis.

C2. Bagian dari penggelapan ± Rp 13 triliun dari mulai 2004 pasca merger (versi BPK) :

* Okt 2005 : jaminan US$ 40 dari First Gulf Asia Holdings Ltd. (pengendali Century)sebagai penjaminan surat utang agar tidak dianggap macet,
* Feb 2006 : jaminan US$ 220 juta Telltop Holdings Ltd., Singapura (mewakili pemegang saham) sebagai penjaminan surat utang US$ 203 juta,

C3. Ternyata, ada "Pejabat" lain yang diindikasikan IKUT MENIKMATI segala sesuatu yang berbau fiktif itu :

Indikasi setoran valuta asing kepada Zedrick Emir Moeis (F-PDIP) tanpa disertai fisik banknote. Jumlah masuk sebesar US$ 337.092 dan jumlah keluar US$338.629. Dana valas tunai pada 5 Maret 2008, 16 Mei 2008 dan 17 Juli 2008 sebasar US$ 217.400.

"Transaksi Keuangan Mencurigakan atas Nama ZEM", berkaitan dengan penggelapan dana kas valuta asing Bank Century. Tertera pula tulisan tangan "Confidential for Anis Matta"

Mukhamad Misbakhun (F-PKS) mengakui letter of credit (L/C) yang diajukan perusahaannya di Bank Century pada tahun 2007 mengalami gagal bayar karena sedang krisis global.

Apakah : valas tak berperingkat, L/C fiktif, pemberian kredit fiktif, biaya2 fiktif, utang2 yang macet, penggelapan oleh antaboga dll yang dilakukan selama bertahun2 itu tidak diketahui oleh pihak Bank Indonesia (sebelum di bawah kepemimpinan Pak Boediono) ?

C4. Pak Boediono baru menjadi Gub. BI tgl 17 Mei 2008, beliau langsung menginventarisir semua kebobrokan Bank Century shg pada tgl 06 Nov 2008 beliau menetapkan Bank Century dengan status "DALAM PENGAWASAN KHUSUS", dengan alasan :

* Rp 133 miliar reksa dana rupiah yang dikeluarkan Signature macet,
* Rp 2,2 triliun surat berharga valas seperti US Treasury Strips, Medium Term Notes (MTN), dan Negotiable Certificate Deposits (NCD) macet,
* Rp 1,44 triliun kredit kepada pihak2 yg terkait dgn pengurus / pemilik lama Bank Century macet,
* Rp 1,87 triliun tagihan akseptasi Letter of Credit (L/C) kepada pihak2 yg terkait dgn pengurus / pemilik lama Bank Century macet,
* Rp 1,5 triliun dana nasabah yang diinvestasikan pada reksa dana Antaboga (dgn cara ilegal)

C5. Dalam 6 bulan jabatannya, Pak Boediono ingin mulai memperbaiki "WARISAN LAMA" kebobrokan Bank Century, tapi beliau berhadapan dengan :

* Okt – Nov 2008 : US$ 56 juta utang tidak mampu dibayar oleh pemilik saham, akibat dari begitu banyaknya hal2 yang macet dan fiktif akibat mismanagement dan penggelapan2,
* 14 Nov 2008 Bank Century yang sekarat pun kalah kliring, sehingga diberikan FPJP sebesar Rp 689 miliar,
* 22 Nov 2008 KSSK memutuskan agar Pemerintah melalui LPS untuk mengambil alih Bank Century dengan biaya Rp 632 miliar, karena gagalnya Bank tsb dianggap mengancam perekonomian yang sedang diancam oleh krisis.
* 23 Nov 2008 akibat sudah terlalu bobrok, US$ 179 juta surat2 berharga macet, sehingga dianggap perlu mendapat suntikan BailOut sebesar Rp 2,776 triliun
* Celakanya, lagi2 US$ 178 juta Letter of Credit macet, selain macet L/C itu juga ternyata fiktif, sehingga rangkaian dana BailOut berikutnya disuntikkan oleh LPS kepada Bank Century

D. Ternyata, selain lebih meminimalisir kerugian Negara (jika dibandingkan dengan menutupnya) kebijakan BailOut itu juga memberikan bonus sebagai berikut :

D1. Mengamankan bursa saham dan industri perbankan dari ancaman krisis :
* Oktober 08 ; penutupan pasar saham mendadak, pertama kalinya dalam sejarah
* Oktober 08 ; Rupiah dan IHSG masih tersungkur di level rawan
* Oktober 08 ; BEI suspensi enam saham Bakrie Group
* Desember 08 ; sisi fiskal yang jadi harapan menyelamatkan perekonomian RI
* Desember 08 ; Wakil Presiden Jusuf Kalla : "Indonesia tengah dilanda 'banjir kiriman' krisis keuangan dari AS "
* November 2008 ; hanya gara-gara Bank (SECUIL) Century kalah kliring bisa berakibat fatal terhadap saham perbankan dan perekonomian secara umum jika BI tidak menyelamatkannya

D2. Karena, jika industri perbankan dan bursa saham sampai terkena dampak krisis, maka berikutnya adalah ke sektor riil :

* Oktober 2008, Bambang Soesatyo ; industri tekstil dan alas kaki akan mem-PHK 250 ribu pekerjanya juga oleh industri makanan dan baja, Ade Sudrajat : 70.000 tenaga kerja di Jawa Barat terancam PHK
* November 2008, Menakertrans menerima permintaan 6 perusahaan untuk merumahkan 13 RIBU karyawan
* Desember 2008, Depnakertrans ; s/d 12 Des 08 PHK meningkat 41.415 pekerja terkena PHK + rencana PHK, serta 25.688 pekerja dirumahkan + rencana dirumahkan
* Desember 2008, prediksi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ; 1,5 JUTA karyawan di Indonesia, 300 RIBU TKI di Malaysia, 50 RIBU TKI di Korea Selatan terancam PHK

D3. Lebih parahnya, jika sektor perbankan sampai gugur, bukan tidak mungkin akan terjadi :

terulangnya the great "Bantuan Likuiditas Bank Indonesia", secara garis besar adalah sebagai berikut :

- 1 November 1997 : pemerintah akhirnya mencabut izin usaha 16 bank. Walau dana nasabah ditalangi pemerintah => kepanikan tak bisa dihindari => rush dan capital fight => rupiah anjlok dari Rp 2.000 hingga Rp 14.000 per US$ 1
- Biaya yang dikeluarkan negara untuk ke-95 bank itu mencapai Rp 650 triliun, terdiri dari BLBI, obligasi rekap, surat utang penjaminan, dan dana talangan.
- Bahkan, Rp 144,53 triliun diantaranya mengalami kebocoran sebesar 95,78% yaitu sekitar Rp 138,44 triliun bocor !! (versi BPK dan BPKP)
- Beban krisis yang diatasi dengan BLBI itu harus ditanggung masyarakat dalam bentuk bunga dan cicilan pokok obligasi rekap yang mencapai Rp 1.100 triliun hingga 2019
- BPPN yang ditugasi mengelola aset Rp 657 triliun untuk recovery dana BLBI itu hanya mampu menyetor Rp 163 triliun ke kas negara, kurang lebih hanya 28% atau tekor Rp 494 triliun !!
- Atas "prestasi" kinerja 5.000 pegawai BPPN (98 – 03) itu menghabiskan biaya operasional sebesar Rp Rp 7,946 triliun dengan pesangon Rp 500 miliar (ada isu Rp 10 triliun)
- BPPN yang dibubarkan tanggal 27 Februari 2004, apakah karena terkait dengan keinginan Kepala BPPN sendiri untuk mempercepat pembubaran BPPN ?! ada kepentingan apakah hingga harus dipercepat pembubarannya pada tahun 2004 ?!

E. Bisakah disimpulkan seperti ini ?

E1. Para pejabat Bank Indonesia periode 2001-2008 : AN, SF dan BA terindikasi "membiarkan" Robert Tantular dkk melakukan segala tindakan ilegal dan fiktif itu selama bertahun-tahun.

E2. Para politisi ZEM, AM dan MM terindikasi "ikut menikmati" valas tunai tanpa pembukuan dan L/C fiktif dari Robert Tantular dkk pada tahun 2007-2008, kalo itu benar, maka itulah eksekutor tumbangnya Bank Century pada tanggal 14 Nov 2008 (saat kalah kliring)

E3. Demi menjaga stabilitas perekonomian secara keseluruhan (disamping memang BailOut lebih menghemat kerugian Negara), tgl 14 dan 21 Nov 08 Pak Boediono yang baru menjabat Gubernur BI selama 6 bulan dengan terpaksa mengusulkan untuk menyelamatkan Nasabah Bank Century yang jadi korban perampokan itu.

E4. Selanjutnya, pimpinan penanganan Bank Century (Bank Mutiara) diserahkan kepada Bpk. Maryono yang terkenal kredibilitasnya sebagai "Bapak Bencana Alam & Krisis"

E5. Berikutnya, Pak Boediono dituding bersalah karena mengusulkan untuk menyelamatkan Bank Century oleh ZEM, AM dan MM. Apakah karena ZEM, AM dan MM merasa kesal tidak bisa menikmati Bank Century lagi ?!

E6. Kemudian AN, SF dan BA pun ikut menyalahkan Pak Boediono atas penyelamatan itu, apakah keinginan AN, SF dan BA untuk melikuidasi Bank Century itu untuk menghilangkan jejak "kelalaian" mereka ?!

E7. Lebih parah, Ibu Sri Mulyani yang "baru bersentuhan" dengan Bank Century pada tanggal 21-22 Nov 2008 pun ikut disalahkan atas perannya memutuskan untuk menyelamatkan nasabah Bank Century.

E8. Bahkan, sebelum tuduhan atas Ibu Sri Mulyani itu terbukti, banyak pihak yang menghujat seolah menafikkan semua kredibilitas , integritas dan prestasi yang telah dicapainya.

F. Harapan sebagai rakyat kepada wakilnya di DPR :

F1. Bukankah lembaga pemerintah ini sudah mencukupi kredibilitasnya ? (Kecuali kalo tidak percaya)

* PPATK yang berkompeten menelusuri aliran dana SEBELUM dan setelah BailOut Bank Century,
* BPK yang berkompeten untuk menghitung ada/tidaknya kerugian Negara,
* KPK yang berkompeten untuk menyelidiki ada/tidaknya tindak pidana korupsi oleh pejabat Negara.

F2. Kalaupun ingin tetap meneruskan penyelidikan supaya TERANG BENDERANG (Kecuali kalo gak niat) :

* Minta sebanyak2nya informasi dari pelaku utama Robert Tantular, bukankah orangnya masih hidup ?!
* Minta sebanyak2nya informasi dari AN, SF dan BA, bukankah ketiganya telah lalai dalam melakukan pengawasan sehingga sampai terjadi Bank Gagal tepat di saat krisis ?!
* Minta sebanyak2nya informasi dari ZEM, AM dan MM atas ada tidaknya dana ilegal yang ikut mereka nikmati, bukannya malah membela seperti kelakuan Bpk Fachry Hamzah (F-PKS) 'si terang benderang' itu.
* Untuk mengetahui benar/tidaknya terjadi krisis di tahun 2008, minta informasi dari kalangan perbankan (Himbara, Perbanas dll), memang Bpk Akbar Faisal atau Bpk Gayus Lumbuun pernah ikut kursus ilmu perbankan dimana sehingga bisa menyimpulkan waktu itu ada krisis atau tidak.
* Bantu pihak Polri yang sedang berusaha melacak dan mengembalikan dana Rp 13 triliun yang digelapkan oleh Robert Tantular dkk itu.

F3. Sementara PPATK, BPK dan KPK menyelidiki Bank Century, Anggota DPR sebaiknya mengusut kerugian yang lebih besar seperti :

* Kerugian akibat lumpur Lapindo Rp 45 Triliun Pertahun ataupun versi Bappenas Rp 27,4 Triliun

* Cari solusi untuk membantu Pihak Polri yang berusaha menangkapi para pelaku ilegal fishing dan pembalakan liar yang menyebabkan kerugian Rp 19 triliun per tahun dan Rp 20,873 triliun.

* Cari solusi untuk membantu keamanan wilayah perbatasan dari praktek penjualan pasir laut yang menyebabkan kerugian Rp 237,328 triliun selama 24 tahun.
* Penjualan PT Indosat kepada anak perusahaan PT Temasek "hanya" Rp 3,5 triliun. Yang kemudian hanya dalam tiga tahun sudah ditawar kembali (buyback) oleh pemerintah Indonesia Rp 12 triliun. Akibat penjualan itu, Pemerintah dirugikan Rp 15 – 30 triliun akibat monopoli Temasek

* Kalau memang merasa sudah hebat hingga dengan gagah berani membentak WaPres Bpk. Boediono, lakukan hal yang sama pada pemilik PT. Freeport yang hanya memberi keuntungan Rp 36 triliun (92 – 05) sementara biaya untuk recovery lingkungan akibat tambang itu Rp 67 triliun, padahal sekitar 7,3 juta ton tembaga dan 724, 7 juta ton emas telah mereka keruk

* Bantu untuk mengusut penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Bumi Resources dan anak perusahaannya (2003 – 2008) sebesar Rp 11,426 triliun (versi ICW) padahal di tengah lilitan utang pajaknya, PT. BUMI Resources masih sempat mengucurkan fasilitas pendanaan kepada PT Multi Daerah Bersaing sebesar US$ 850 juta (Rp 7,9 triliun kurs Rp 9.300)