IAW Desak DPR Tuntaskan IPO Krakatau Steel
Jakarta, Seruu.com -Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mengatakan, gonjang-ganjing pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham perdana PT Krakatau Steel (Persero) harus dituntaskan DPR sebelum menyetujui pelaksanaan IPO BUMN lainnya yang menurut Undang-undang bisa diprivatisasi.
Menurut Sitorus, pihaknya mendesak agar DPR dengan tuntas dan sesuai dengan fakta bisa menelisik dari sisi politik terkait IPO yang sudah berjalan sejak tahun 2004 di antaranya adalah IPO PT Krakatau Steel. Karena itu, DPR dapat meminta BPK melakukan audit investigatif laporan keuangan pra saat dan pasca IPO PT KS.
"Diduga BUMN tersebut sudah distir dengan sedemikian rupa oleh oknum Kementerian BUMN sehingga patut diduga sudah terjadi manipulasi laporan keuangan," kata Sirorus di Jakarta, Selasa (10/1).
IAW juga menduga bahwa pernyataan PT KS memiliki laba senilai Rp 1 Triliun seperti terlapor di dalam prospektus hasil audit Kantor Akuntan Publik Erns and Young (E & Y) adalah laba berwujud uang, bukan laba buku atau laba semu yang merupakan hasil dari rekayasa laporan keuangan.
"DPR perlu juga untuk mengetahui apakah laba PT KS dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 memang berasal dari kegiatan operasi pabrik baja dan bukan dari hasil revaluasi asset," ujarnya.
Dikatakanya, IPO sudah merupakan suatu kebijakan dari Kementerian BUMN. Karenanya, untuk menghindarkan semakin banyak kerugian negara dan menimbulkan dampak negatif pasar kepada kinerja pemerintah, maka IAW mendesak agar DPR menuntaskan kisruh IPO yang sudah berjalan sejak tahun 2004, di antaranya IPO PT KS. [ms]
http://www.seruu.com/investigasi/lsm-dan-ngo/artikel/iaw-desak-dpr-tuntaskas-ipo-krakatau-steel
Jakarta, Seruu.com -Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mengatakan, gonjang-ganjing pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham perdana PT Krakatau Steel (Persero) harus dituntaskan DPR sebelum menyetujui pelaksanaan IPO BUMN lainnya yang menurut Undang-undang bisa diprivatisasi.
Menurut Sitorus, pihaknya mendesak agar DPR dengan tuntas dan sesuai dengan fakta bisa menelisik dari sisi politik terkait IPO yang sudah berjalan sejak tahun 2004 di antaranya adalah IPO PT Krakatau Steel. Karena itu, DPR dapat meminta BPK melakukan audit investigatif laporan keuangan pra saat dan pasca IPO PT KS.
"Diduga BUMN tersebut sudah distir dengan sedemikian rupa oleh oknum Kementerian BUMN sehingga patut diduga sudah terjadi manipulasi laporan keuangan," kata Sirorus di Jakarta, Selasa (10/1).
IAW juga menduga bahwa pernyataan PT KS memiliki laba senilai Rp 1 Triliun seperti terlapor di dalam prospektus hasil audit Kantor Akuntan Publik Erns and Young (E & Y) adalah laba berwujud uang, bukan laba buku atau laba semu yang merupakan hasil dari rekayasa laporan keuangan.
"DPR perlu juga untuk mengetahui apakah laba PT KS dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 memang berasal dari kegiatan operasi pabrik baja dan bukan dari hasil revaluasi asset," ujarnya.
Dikatakanya, IPO sudah merupakan suatu kebijakan dari Kementerian BUMN. Karenanya, untuk menghindarkan semakin banyak kerugian negara dan menimbulkan dampak negatif pasar kepada kinerja pemerintah, maka IAW mendesak agar DPR menuntaskan kisruh IPO yang sudah berjalan sejak tahun 2004, di antaranya IPO PT KS. [ms]
http://www.seruu.com/investigasi/lsm-dan-ngo/artikel/iaw-desak-dpr-tuntaskas-ipo-krakatau-steel
Note :
TEMPOgate 2 : Kasus IPO Krakatau STeel
Tweet from @ratu_adil
-----------------------------
@ratu_adil: Oke, karena ada permintaan dari mbak @terbangtinggi13, saya akan kultwit soal skandal Tempo di kasus IPO Krakatau STeel (KRAS) #TempoGate
Kultwit ini akan melibatkan juga akun @reinhard_ngl, wartawan Kompas yang menjadi korban 'kejahatan' Tempo di skandal IPO KS #TempoGate
Gaung IPO Krakatau Steel (selanjutnya disebut KS) dimulai sekitar Agustus 2010. KS, akhirnya dapat restu melakukan IPO senilai Rp 1,1 triliun
Penjamin emisi/broker yg menangani IPO KS adalah Mandiri Sekuritas, Danareksa dan Bahana, semuanya BUMN. Mandiri sekuritas (broker saham) adalah anak usaha Bank Mandiri (BUMN) yang saat itu dipimpin Agus Martowardoyo (sekarang Menkeu)
Dari IPO KS senilai Rp 1,1 triliun, Partai Demokrat meminta jatah 'gratis' saham KS senilai Rp 400 miliar. Partai Demokrat memesan jatah gratis IPO KS Rp 400 miliar melalui Harry Supoyo. Agar bisa memberikan jatah 'gratis' tersebut, harga saham IPO KS tentu harus murah, supaya ketika diperdagangkan harganya lsg naik tinggi. Jadilah harga IPO KS ditetapkan Rp 850 per saham. Padahal valuasi wajarnya Rp 1.100an
Lantas apa hubungannya harga murah itu dengan jatah 'gratis' Partai Demokrat Rp 400 miliar?
Jadi begini, Partai Demokrat dpt jatah gratis IPO KS di harga Rp 850 senilai Rp 400 miliar. Nah, kalau harga saham KS menyentuh Rp 1.350, maka nilai barang yg dipegang Partai Demokrat menjadi Rp 635 miliar dari Rp 400 M. Dengan cara ini, Partai Demokrat akan mengembalikan nilai Rp 400 miliar dan menerima untung Rp 235 miliar tanpa modal apapun
Nah, para ekonom mencium gelagat mencurigakan ini sejak proses IPO KS masih berlangsung. Akhirnya 13 ekonom terkemuka mencoba menguak skandal Partai Demokrat dan jatah gratis IPO KS senilai Rp 400 miliar
Menteri BUMN saat itu, Mustafa Abubakar, mencari cara agar namanya tidak toercoreng oleh kasus IPO KS. Apalagi, saat itu wacana reshuffle kabinet sudah dimulai. Mustafa harus mengamankan posisinya di skandal IPO KS. Beruntung si MUstafa Abubakar ini. Penasihat beliau adalah Bambang Hari Murti, eks pimred Tempo yg juga jadi petinggi Dewan Pers. Dan kebetulan pula, Bambang Hari Murti sangat dekat dengan Kitacomm, PR agensi yg selalu pegang IPO.
Bambang Hari Murti dan Kitacomm lalu merancang strategi pengalihan isu skandal IPO KS yang melibatkan Partai Demokrat Rp 400 M. Bambang Hari Murti dan Kitacomm pun lalu memfitnah wartawan2 pasar modal dgn menuding terjadi pembelian IPO KS oleh jurnalis . Majalah Tempo pun menjadikan headline soal tudingan wartawan2 pasar modal 'minta gratis' alias peras KS agar dapat jatah IPO . Majalah Tempo menuding 30 wartawan pasar modal 'memeras' KS
Pengalihan isu oleh Tempo ini pun sukses memendam skandal jatah gratis IPO KS pada Partai Demokrat yg hendak dibongkar 13 ekonom. Akhirnya, kita tidak mendengar lagi besutan media pers soal kasus jatah gratis IPO KS pada Partai Demokrat
Bambang Hari Murti, Kitacomm dan Tempo bahu membahu membesar2kan tuduhan wartawan2 pasar modal memeras KS agar dapat jatah IPO. Sementara itu, Dewan Pers pun melakukan penyidikan terhadap wartawan2 yang disebut Tempo memeras KS, dimotori Bambang Hari Murti. Penyidikan Dewan Pers berakhir nihil. Tak satu pun wartawan pasar modal yang ditetapkan bersalah atas tuduhan TEMPO
Hanya ada satu korban yaitu wartawan kompas bernama @reinhard_ngl yang akhirnya dicopot dari Kompas gara2 Tempo salah tuduh. Sementara beberapa wartawan lainnya yang juga dituduh Tempo padahal tidak terbukti di penyidikan Dewan Pers, mengundurkan diri. Intinya, Tempo sukses mengalihkan isu skandal IPO KS -Partai Demokrat menjadi isu wartawan peras KS
Berdasarkan wawancara saya dengan @reinhard_ngl yg jadi korban salah tuduh oleh Tempo ini, hingga saat ini Tempo tdk minta maaf. Itukah etika jurnalisme yang sehat? Bull Sh*t ! Tempo is a big fart media ever
Hingga saat ini, saudara @reinhard_ngl masih berjuang via jalur hukum menuntut Tempo yg berlaku sewenang2. Lanjutkan perjuanganmu menggoyahkan arogansi Tempo wahai @reinhard_ngl, publik twitter mendukungmu !
__._,_.___
MARKETPLACE
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar