## Sebagai Warga dan sebagai Manusia yang berakal sehat > Saya SANGAT HERAN ..... Kan Negara ini punya APARATUR HUKUM RESMI (Kehakiman,Pengadilan Negeri, Kepolisian , Kantor Pusat Imigrasi, Kem.Dalam Negeri, Kem.Luar Negri, Pemerintah , BIN , Kementerian Hukum dan Keamanan,dll ) ....
1. Masakan karena HABIB,RIZIEQ (Seorang Petualang AGAMA & Petualang Politik , Extremist dan Tangan Panjang ISIS - Burunan Hukum dan Polisi ) Harus begitu sulit Memutuskan dan MENOLAK serta MENUTUP SEMUA JALAN KE iNDONESIA ( Termasuk Jaringan Komuikasi internet yang bisa dipakai oelhnya dan atau atas namanya )
2. Masakan Seluruh AParat Resmi tsb diatas ...masih harus mendengarkan , menimbang Permintaan sepihak dari sementara Parati Politik, atau dari sementara Sosok yang meragukan dari Pihak Gerindra ( seperti Dahnil Anzar Simanjuntak atau Koordinator Jubir BPN Parbowo /Uno yang setelah berakhirnya PEMILU 2019 dengan sendirinya Kehilangan Fungsinya dan sudah dianggap sama sekali Tidak berfungsi dan Tidak relevant lagi serta secara Hukum sudah Tidak mempunyai dan Kehilangan STATUS QUO nya sebagai Juru Bicara Kuasa Hukum Oarati Gerindra maupun Kolasibya yang sudah secar rsmi dibubat=rkan oleh Prabowo sendiri ?
3. LALU mengapa MEDIA selalu memuat dan atau Mempersoalkan Kepulangan HABIB RIZIEQ yang adalah KOMPENTENSI atau WEWENANG dan KEBIJAKSAAN PEMERINTAH DAN APARATUR2 HUKUMNYA yang tersebut diatas....tanpa diusut APAKAH ITU BERITA HOAX DAN SUMBERNYA
ataukah MEMANG ADA SEMENTARA PORTAL (LEGAL ATAU ILEGAL) yang sengaja menyebar-luaskan dan mebesar-besarkan Soal Kepulangan RIZIEQ ke Indonesia?
PERINGATAN :
KONKLUSI:
>> Adalah sesuatu Hal yang sangat Bijaksana jika Aparatur2 Hukum dan atau Lembaga Resmi tsb diatas [ APARATUR HUKUM RESMI [Kehakiman,Pengadilan Negeri, Kepolisian , Kantor Pusat Imigrasi, Kem.Dalam Negeri, Kem.Luar Negeri dan Perwakilan 2 Resmi Indonesia di LN, Pemerintah , BIN , Kementerian Hukum dan Keamanan,dll ] untuk BERTINDAK TEGAS dan TIDAK MEMBIARKAN diumbang-ambing dan dibebani Masalah yang sebenarnya dan seharusnya TIDAK menjadi Beban Masalah bagi Pemerintah dan Aparatur 2 resminya tsb diatas.
Kewenangan Hukum dan Keputusan serta Ketegasan Sikap Ada ditangan Anda Masing2 sebagai Lembaga 2 Resmi Pemerintah dan Negara ( baik Politis, Hukum maupun Socio-Politik Kemasyrakatan )
>> DEMOKRASI TIDAK Berarti segalanya BEBAS SE-ENAKNYA TANPA BATAS.... sehingga seorang Perusuh dan Extremist Agama yang nyata2 berafilasi dengan ISIS ataupun Al Quida bisa diabiarkan membentuk OPINI MASA dan dibiarkan Masuk kedalam negri untuk membuat Kerusuhan didalam Negeri dan membuat Distablisasi Politik dalam Kehudupan Bangsa ini.
>> DEMOKRASI adalah (Analogis seperti juga NORMA HUKUM) dalam bentuk yang lain dan lebih Luas .
DEMOKRASI adalah NORMA BEHAVIOUR atau TATA-TERTIB dan ATURAN MAIN dari CARA HIDUP CARA BERPIKIR - CARA BERKOMUNIKASI dan BUDAYA KEHIDUPAN DAN HAK SETIAP INDIVIDU dalam HUBUNGANNYA dengan KEPENTINGAN serta KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DI-SEKELILING-NYA.
>> TIADA DEMOKRASI YANG BEBAS - SEBEBAS-BEBASNYA TANPA BATAS.
>> SEBALIKNYA : DEMOKRASI PUN selalu MENGENAL BATAS ... > DI BATAS MANA , kepentingan dan Hak Orang lain dan Masyarakat sekelingnya sudah mulai Terganggu dan diganggu . Untuk itulah SETIAP NEGARA MENCIPTAKAN HUKUM dan UNDANG2( Konstitusi ) agar ditaati dan dihormati oleh Setiap warga dan Masyarakat bangsanya.
MOTTO:
The Weakness of Attitude brings Nothing , but The Weakness of Character and Authority
Sapi tak pernah kebingungan
On Fri, 12 Jul 2019 at 06:05, Chalik Hamid chalik.hamid@yahoo.co.id [sastra-pembebasan] <sastra-pembebasan@yahoogroups.com> wrote:
----- Pesan yang Diteruskan -----Dari: ChanCT SADAR@netvigator.com [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>Kepada: GELORA_In <GELORA45@yahoogroups.com>Terkirim: Jumat, 12 Juli 2019 05.42.44 GMT+2Judul: [GELORA45] Istana Minta Dahnil Anzar Tak Sebar Hoaks soal Kepulangan Habib Rizieq
Jumat 12 Juli 2019, 08:17 WIBIstana Minta Dahnil Anzar Tak Sebar Hoaks soal Kepulangan Habib Rizieq
Foto: Ali Mochtar Ngabalin (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Istana meminta eks Koordinator Jubir BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak tak menyebar hoaks soal kepulangan Habib Rizieq Syihab ke Indonesia. Istana menilai pernyataan Dahnil yang menyebut ada portal yang menghalangi Habib Rizieq pulang adalah fitnah.
"Jangan menyebar hoax, karena kampanye pemilu sudah selesai. Tidak ada untungnya bagi pemerintah menahan-nahan atau melarang Habib Rizieq pulang ke Tanah Air. Dikatakan ada portal itu fitnah, pernyataan tidak benar, sesat dan menyesatkan," kata Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin kepada detikcom, Jumat (12/7/2019).
Ali meminta pihak yang ingin memulangkan Habib Rizieq tak membuat gaduh dan ikuti saja proses pemulangan sesuai tahapan yang telah diatur. Ali mempersilakan Dahnil mengurus kepulangan Habib Rizieq.
"Kalau mau urus pulang Habib Rizieq, diam-diam saja, bekerja, kalau ada kendala dan masalah... Coba deh jalankan dulu itu bagaimana kepulangannya dengan jujur, ikhlas. Kalau Dahnil mau urus pulang Habib Rizieq, monggo," ucap Ali.
Ali meminta Dahnil tak membuat pernyataan-pernyataan yang meresahkan dan menyulut opini masyarakat seakan-akan pemerintah sewenang-wenang. Ali juga menyebut pemerintah Indonesia tak dapat ikut campur dalam urusan Habib Rizieq dengan pemerintah Arab Saudi.
"Tidak usah menyebarkan pernyataan yang bisa meresahkan publik, Tanah Air. Jangan membuat pernyataan yang menyulut, yang seakan-akan pemerintah itu zalim. Apa urusannya, Arab itu negara orang. Masa tangan pemerintah bisa berpengaruh di negara orang. Jadi jangan menyebar fitnah," ujar Ali.
Sebelumnya Dahnil Anzar menyayangkan pernyataan Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel yang menyebut Habib Rizieq Syihab tak bisa pulang ke RI lantaran overstay. Dahnil menilai hal teknis itu bukan masalah utama kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air.
"'Kunci Portal' Habib Rizieq bisa pulang ke Indonesia ada di tangan Pemerintah kita, bukan di Pemerintah Saudi seperti narasi overstay, bayar denda seperti disampaikan Dubes. Bila masalah teknis itu sebabnya, tentu sudah diselesaikan cepat. Mari kita kubur dendam politik salah satunya dengan membuka 'portal'," kata Dahnil dalam akun Twitternya, Kamis (11/7).
Dahnil menekankan, yang diminta terkait kepulangan Rizieq bukanlah secara material, melainkan keikhlasan pemerintah untuk membuka 'portal' yang menurutnya menghalangi Habib Rizieq pulang ke RI.
"Yang diminta bukan fasilitasi kepulangan Habib Rizieq secara material dll, yang diminta adalah kelapangan dada pemerintah demi kepentingan bersama untuk membuka 'portal' yang menghalangi beliau HRS bisa kembali, mengingat beliau tidak punya kasus hukum lagi. Mari kita kubur dendam politik," kata Dahnil.
"Diakui atau tidak, ada dendam politik dalam sejarah kita, saya tidak ingin kesulitan Habib Rizieq kembali ke Indonesia menambah dendam politik dalam sejarah kita, mari kita kubur dendam politik tersebut, guyub kembali sebagai bangsa dan negara. HRS adalah tokoh umat yang didengar dan diikuti banyak umat Islam," lanjut dia.
Simak Video "Hitung-hitung Biaya Hidup Habib Rizieq di Arab Saudi"
(aud/zak)
__._,_.___
Posted by: Marco 45665 <comoprima45@gmail.com>
| Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
SPONSORED LINKS
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar