Selasa, 30 Juni 2020

[Media_Nusantara] GMNI Kritik Aksi Drama Risma

 

GMNI Kritik Aksi Drama Risma

Ageng Dendy Setiawan, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengkritik aksi drama yang dibuat walikota Surabaya Tri Rismaharini yang melakukan sujud pada dokter.

Dalam status akun facebook-nya, Dendy mengaku bingung dengan adegan drama yang dipertontonkan oleh Risma, yang kemudian disebar secara luas dan dimuat pada berbagai media massa dan media sosial.

"Aku ini heran dan kenapa kok gini amat, pencitraan atau memang wes (sudah - red) benar-benar gak mampu terus mengakui kesalahan atau permintan tolong?", kata Dendy, Senin (29/6/2020) malam.

Dendi minta agar Risma tidak terus membuat drama, karena kasihan pada nasib masyarakat dan tenaga medis.

"Sudahi drama ini, ayo gotong royong. Rakyat dan tenaga medis kasihan bu", tegasnya.

Beberapa saat lalu dengan dishooting kamera dan video, Walikota Surabaya, Risma, melakukan adegan sujud sebanyak dua kali saat bertemu para dokter dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan Persi Jatim (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Jawa Timur), terkait penanganan corona di balaikota Surabaya, Senin (29/6/2020) pagi.

Saat itu sambil terliput kamera terlihat menangis Risma terkesan menyalahkan RSUD dr Soetomo dengan menyatakan bahwa pemkot Surabaya tidak bisa mengkoordinir RS yang dibawah kewenangan pemprov Jatim tersebut.

"Kami tidak terima, karena kami tidak bisa masuk (mengatur) kesana (RSUD dr Soetomo), kami tidak bisa masuk kesana padahal rumah sakit lain kami bisa", kata Risma saat itu sambil tampak tersedu.

Padahal beberapa waktu sebelumnya Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah, secara keras telah menegur Risma untuk lebih bersungguh-sungguh menangani wabah corona dan tidak banyak drama.

Karena Pangdam melihat sampai saat ini kurang adanya keseriusan kepala daerah sehingga jumlah kasus corona justru semakin meningkat. ( https://news.okezone.com/read/2020/06/10/519/2227703/tegur-keras-risma-pangdam-brawijaya-jangan-main-drama )

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum dan Sekjen DPP GMNI mendukung Ketua Umum Pemuda Demokrat Fandi Utomo Sebagai Calon Walikot Surabaya ( http://www.surabayapagi.com/read/ketum-gmni-dukung-fandi-utomo-maju-pilwali-surabaya-2020 ).


__._,_.___

Posted by: Hery Dono <herydono@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

.

__,_._,___

Minggu, 28 Juni 2020

[Media_Nusantara] Devide et Impera : Islam vs Nasionalis BK, Kepentingan Siapa?

 

Devide et Impera :  Islam vs Nasionalis BK, Kepentingan Siapa?

Oleh: erros djarot


Mengkritisi Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) setajam apa pun, pada hakekatnya tidak ada masalah. Menjadi masalah ketika polemik seputar RUU HIP dijadikan sebagai pintu masuk untuk menggelar gerakan politik, oleh kelompok politik  tertentu, untuk kepentingan politik tertentu pula.

Sebagai langkah awal,  desain politik lebelisasi PDIP sebagai tempat pengembangan faham komunisme, digulirkan. Disusul dengan tuntutan bahwa PDIP layak  dibubarkan karena dicitrakan sebagai partai yang berpotensi menghidupkan kembali faham komunisme.PDIP adalah 'PKI gaya baru' pun disebar menjadi isu premier gerakan politik mereka. 

Secara kebetulan, saya ikut mempersiapkan  AD/ART saat PDI menjelma menjadi PDIP. Juga saat merumuskan garis-garis besar haluan perjuangan PDIP sebagai kendaraan politik perjuangan rakyat (wong cilik). Atas lebelisasi PDIP pro komunisme dan bahkan neo PKI, membuat saya geleng-geleng kepala dan bertanya; di mana Komunisme-nya? Maka jelas, upaya memainkan politik devide et impera dengan tujuan memecah belah rakyat ini, mengharap tergiringnya massa rakyat ke arena konflik horisontal yang sangat berbahaya.

Padahal kisruh RUU HIP ini bisa jadi timbulnya, hanya karena adanya kesoktahuan beberapa individu fungsionaris partai yang merasa ahli Pancasila, tapi  melakukan blunder saat merumuskan pemahamannya terhadap Pancasila ke dalam bentuk Rencana Undang-Undang HIP. Tidak ada kaitannya dengan upaya menghidupkan kembali PKI, mensekulerkan negara Indonesia, dan apalagi mengganti Pancasila dengan Ekasila, dsb. 

Di sisi lain, bila ada oknum yang terindikasi atau diduga keras  berafiliasi dengan faham terlarang; dan individu tersebut terlibat dalam proses penyusunan RUU HIP yang menghebohkan, silahkan persoalkan individu dimaksud. Jangan kalau ada tikus di lumbung, untuk menangkap sang tikus lumbungnya yang dibakar! Kita semua tentunya tau bahwa PDIP sebagai partai, bukan dimiliki oleh oknum dan orang perorang, tapi jutaan massa rakyat.. 

Dan sepengetahuan saya, mereka hampir semuanya anti komunisme 100%! Secara institusi PDIP yang saya fahami dan saya kenal adalah kumpulan kaum nasionalis Bung Karno yang anti Komunisme! Jadi, siapa pun yang berkepentingan meng-komuniskan PDIP, perlu dicurigai sebagai agen dari kekuatan luar yang sengaja menebar politik devide et impera. Tujuannya ya melemahkan kekuatan rakyat bangsa Indonesia. Agar Indonesia dapat mereka kuasai. Bisa jadi bukan oleh mereka yang sekarang ribut, tapi  oleh fihak ketiga yang justru tak muncul di lapangan konflik.

Untuk memprovokasi lebih jauh lagi, pembakaran bendera PDIP yang disandingkan dengan bendera PKI, dilakukan secara demonstratif. Ketersediaan bendera Palu Arit PKI yang masih tampak baru, fresh from the Oven, membuat saya tersenyum. Setiap akal waras pun akan menyimpulkan pasti lah ada fihak yang sengaja mempersiapkan dan merancang terjadinya peristiwa ini.

Ketika beberapa kawan bertanya kepada saya; siapa sebenarnya yang bermain api di belakang peristiwa ini? Spontan saya jawab..,,wah maaf, itu domain Badan Intelejen Negara (BIN) dan Kepolisian RI untuk menjawabnya..'' Karena apa yang terlihat secara kasat mata oleh mata publik, biasanya hanyalah bayangan atau shadow puppet dari sang dalang yang sesungguhnya memainkan semua ini. 

Saya jadi teringat kembali suasana saat prakondisi terjadinya G30S PKI. Saat itu kelompok kiri (PKI) dan konco-konconya  tampil bringas, ganas, dan menakutkan. Pada akhirnya mereka tergiring dan terpancing melakukan gerakan politik 'kudeta'. Maka terciptalah sejarah G30S PKI. Mereka pun terjebak dan terperangkap. Tentara dibantu rakyat pun, menumpas golongan kiri (PKI) sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya, dengan sigap dan penuh kesiapan, tentara menguasai seluruh linie yang ada dalam bangunan politik di negeri ini. Berlanjut hingga tiga dekade lebih berkuasa

Ketika pemerintah Amerika membuka kotak pandora yang berisi dokumen sejarah G30S PKI, karena sudah melewati batas waktu kerahasiaan, terkuaklah dokumen bagaimana CIA mengambil peran sangat aktif (dalang) dalam upaya penumbangan Bung Karno dari kekuasaannya. Sementara Suharto oleh banyak pengamat ditempatkan hanya sebagai pelaksana proyek politik Amerika dalam konteks perang dingin saat itu (kepentingan  geopolitik). 

Hembusan Poros Jakarta-Peking pun ampuh meluluh lantakan kekuasaan Bung Karno dan barisan pendukungnya yang dilebelisasi sebagai barisan pro komunis. Kekuatan rakyat dipecah belah. Selanjutnya Amerika pun menjadi perancang tunggal bagaimana Indonesia seharusnya berdiri sebagai sebuah negara yang siap menjadi kompradornya kaum kapitalis. Kekayaan negara dan kekayaan yang terpendam dalam perut bumi di seluruh Nusantara, di bawah kontrol mereka sepenuhnya. Sebagian besar menjadi 'bancakan' kroni penguasa Orba dan para cukong yang sekarang dikenal dengan istilah konglomerat.

Dengan munculnya demo mirip-mirip desain masa lalu, saya jadi miris bila ternyata akan melahirkan pengulangan sejarah yang sangat buruk. Hanya bedanya dulu ekstrim kiri yang dihabisi, kali ini ekstrim kanan yang dijadikan alat untuk masuk dalam wilayah 'jebakan Batman'. Walau tanda-tanda ke arah sana masih jauh dan samar, trauma masa lalu menggeret saya ke ruang imajinasi di mana gambaran kekalahan rakyat untuk ke sekian kalinya bakal terjadi.

Belajar dari sejarah, komponen masyarakat yang bisa dinyatakan sebagai bonggolnya kekuatan massa rakyat Indonesia adalah ketika massa kaum Banteng (Marhaen) Nasionalis, kaum Nahdliyin, dan massa rakyat pengikut Muhammadiyah, bersatu dan bergandeng tangan erat saling bahu membahu sebagai satu kesatuan rakyat. Ketika dua kekuatan Nasionalis-Islam ini dihancurkan, hancur pula lah kekuatan rakyat Indonesia. Itu lah (politik devide et impera) yang digunakan kaum penjajah yang jeli, termasuk apa yang dilakukan semasa pra dan saat terjadinya G30S PKI.
   
Oleh karenanya, ketika saya mendampingi Mbak Mega, sebagai the leader of opositition terhadap rezim Orde Baru, beliau dan sejumlah sesepuh menugasi saya untuk merajut dan membangun  barisan perlawanan. Menjalankan tugas ini,  sejarah kekuatan rakyat di masa pra hingga pasca Kemerdekaan berikut saat terjadinya peristiwa G30S PKI, saya jadikan referensi dasar dalam menyusun strategi perlawanan. 

Maka muncul kesimpulan bahwa PDIP tidak bisa memenangkan apa-apa bila hanya berjalan sendiri.  Saya tawarkan agar kita (PDIP) merapat dan merangkul Gus Dur sebagai pemimpin barisan rakyat Nahdliyin. Maka pertemuan pertama antara mbak Mega dan Gus Dur pun terjadi untuk pertama kali di rumah mertua, Ilen Surianegara, Di Jl. Teuku Umar no.6. Terjadinya pertemuan ini atas bantuan Syaifulah Yusuf, keponakan Gus Dur.

Dalam perjalanannya terbangun kebutuhan agar PDIP membangun sinergi dengan pemimpin Muhammadiyah yang saat itu melembaga dalam diri mas Amin Rais. Pertemuan pun terjadi di rumahku Jl, Deplu Raya no.9. Bintaro. Saat itu mas Amin didampingi mas Abdilah Toha dan mas Mudrik, tokoh PPP Solo. Berlanjut dengan lahirnya gerakan Mega Bintang. Dengan pertemuan ini, maka gerakan perlawanan semakin terasa greget dan gigitannya terasakan secara lebih meluas.

Dengan bergabungnya tiga pilar kekuatan massa rakyat Indonesia ini, maka perlawanan terhadap rezim Orde Baru mulai mendapatkan bentuk dan kekuatan sejatinya rakyat Indonesia. Dan sejak itu lah, gempuran terhadap bangunan rezim Orde Baru datang dari berbagai penjuru. Karena massa rakyat dari golongan minoritas pun bergabung dalam satu kekuatan massa rakyat anti Orde Baru. Alhasil, Orde Baru pun melemah dan krisis ekonomi 98 mengantar kejatuhan rezim Orde Baru.

Namun sayangnya, ketika rezim Orde Baru berhasil ditumbangkan, ketiga pilar kekuatan rakyat; massa Marhaen-Nahdliyin-Muhammadiyah, kembali terpecah menjadi tiga bagian yang berjalan sendiri-sendiri. Terjadinya terlalu cepat dan saat itu kita belum sempat membangun konsolidasi kekuatan nasional pasca Orde Baru. Kekompakan dan kobaran semangat kebersamaan pun perlahan lenyap tersapu gelombang ego sektoral dan nafsu kekuasaan yang menggiurkan tapi sekaligus menjadi 'jebakan Batman' yang memilukan dan menyakitkan. Sebagai akibat, kekalahan substansial sangat dirasakan oleh massa rakyat di tiga kelompok ini hingga sekarang.

Memaknai gencarnya manuver politik devide et impera belakangan ini, pertanyaan saya sangat sederhana; kapan kita akan bangkit dalam kesadaran untuk memilih jalan yang benar-benar dapat membawa bangsa ini hadir sebagai bangsa pemenang yang sejati dan sesungguhnya? Bukan sebuah kemenangan yang berada di garis maya , padahal realitanya tetap berada dalam kekalahan nyata di wilayah substansial kehidupan sebuah bangsa dan negara! Seperti yang kita alami selama ini, sejak rezim Orde Baru berkuasa hingga sekarang.

Kemenangan yang diimpikan itu baru akan kita alami dan rasakan ketika terjadi kebangkitan kesadaran untuk mengenali betul; siapa musuh dan siapa kawan sesungguhnya, secara substansial. Sehingga tidak mudah diadu domba! Massa di bawah panji dan bendera Islam (Nahdliyin-Muhammadiyah) dan massa Nasionalis BK, jangan pernah lagi diperhadapkan! Tiga bersatu, rakyat pasti menang. Dan politik devide et impera pun, akan mati kehilangan ruang hidupnya!


Dikirim dari Yahoo Mail untuk iPhone

__._,_.___

Posted by: Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

.

__,_._,___

Rabu, 24 Juni 2020

[Media_Nusantara] Bahaya Laten ORBA: Stempel Komunis!

 

Bahaya Laten ORBA: Stempel Komunis!

Oleh: erros djarot

Pada zaman Orde Baru, bicara sedikit keras membela rakyat, buruh, tani, dan nelayan, sangat mudah  untuk dituduh dan distempel oleh aparat sebagai gerakan kaum Komunis. Menafsirkan Pancasila yang sedikit saja berbeda dengan tafsir tunggal versi penguasa, sudah cukup untuk dikategorikan dan dikelompokan sebagai perongrong Pancasila. Dan siapa yang merongrong pastilah para aktivis agen Komunis, alias simpatisan atau kader Partai Komunis Indonesia (PKI). Begitu pola pikir aparat rezim Orde Baru. Stigma seperti ini berjalan selama hampir tiga dekade tanpa jedah. 

Terjadinya lebelisasi Komunis ini berawal jelang terjadinya peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Untuk menghancurkan barisan pendukung Bung Karno yang terkonsentrasi pada Partai Nasional Indonesia (PNI) dan barisan kaum Marhaenis, lebelisasi Komunis ini sengaja dijadikan alat pemecah belah kekuatan barisan pendukung Bung Karno. PNI pun diisyukan beberapa tokohnya diberi stempel sebagai pro Komunis. Sehingga PNI pun terbelah menjadi dua; PNI Ali-Surahman (ASU) dan PNI yang dipimpin Osa-Usep. 

Marhaenisme (ajaran Bung Karno) pun diberi lebel sebagai faham yang senyawa dengan Marxisme-Leninisme. Tidak secara tegas dinyatakan sebagai ideologi terlarang, namun keberadaannya digolongkan dengan status 'sangat berbahaya'.. Oleh karenanya beberapa kader aktivisnya banyak yang dipenjarakan oleh rezim Orde Baru tanpa proses peradilan. Hal yang dialami oleh, sebut saja sebagai contoh nama populer, penyair Sitor Situmorang yang selama kurang lebih 9 tahun mendekam di penjara.

Bahkan salah satu angkatan bersenjata kita, yakni Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dilebelisasi sebagai angkatan bersenjata pro PKI. Sehingga para perwiranya banyak yang mengalami perlakuan yang sangat diskriminatif bahkan dikriminalisasi. Kepala Staf AURI, Marsekal Udara Oemar Dhani dan beberapa perwira lainnya dipenjarakan hingga belasan tahun. Hak-hak mereka sebagai warga negara pun direduksi sampai ke titik nadir. Keluarga mereka pun hidup dalam keprihatinan yang sangat tinggi.

Semua upaya ini dilakukan oleh Rezim militer Orde Baru untuk melumpuhkan sepenuhnya Bung Karno dan seluruh kekuatan politik yang berada di belakangnya. Politik lebelisasi Komunis ini ternyata sangat berhasil mencuci otak warga bangsa selama tiga dekade. Hingga kini pun masih tersisa otak- otak hasil cucian rezim Orde Baru yang selalu berusaha menempatkan Marhaenisme sebagai bagian dari The teaching of Marxism-Leninism. 
Upaya yang ternyata terus dihembuskan oleh para pendukung rezim Orde Baru ini, layak untuk dinyatakan sebagai  'Bahaya Laten Orde Baru'. Sebuah upaya untuk mengembalikan kejayaan rezim Orde Baru dengan cara menghidupkan kembali 'luka' rekayasa masa lalu. Sehingga kehadiran barisan kaum Marhaen, Marhaenis dan Marhaenisme, diposisikan sebagai rangkaian sebuah eksistensi kelompok pro Marxisme-Leninisme. Dengan demikian eksistensi mereka sengaja dikaitkan dengan keberadaan TAP MPR no. XXV/66 yang secara tegas melarang segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan ajaran Marxisme-Leninisme.

Upaya seperti ini (lebelisasi Komunis) terhadap lawan politik, sangat terasa hadir saat polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) mencuat ke permukaan kehidupan berbangsa dan bernegara belakangan ini. Suatu upaya yang tentunya sebuah kesia-siaan dan kemunduran berpikir yang sangat menyesatkan. Karena upaya ini menisbikan realita fenomena peradaban politik dunia yang sudah jauh bergeser dari situasi dan kondisi sosial politik di masa terjadinya peristiwa G30S 1965. Sehingga menarik bangsa ini untuk kembali mundur kejaman 'jahiliah' sungguh merupakan strategi politik yang sangat kontra produktif dan tak laku dipasarkan pada dunia akal waras warga bangsa kita.

Semula ketika terjadi pro kontra terhadap RUU HIP, secara pribadi saya maknai sebagi dinamika yang menarik dan perlu. Karena bangsa ini memang perlu diskursus intelektual yang hangat dan sehat. Akan tetapi ketika polemik ini diberi muatan politik murahan yang serta merta melebelisasi PDIP dengan stempel Komunis dan bahkan menuntut dibubarkan, nilai perdebatanpun menjadi bermutu rendah. Tidak lagi dalam koridor kajian yang proporsional -rasional-obyektif, tapi kepentingan subyektivitas politik kelompok tertentu terasa kental mewarnai.

Semula kritik seperti dilakukan seorang Yudi Latif, mantan Kepala BPIP, masih saya golongkan sebagai lontaran reaksi pemikiran yang positif. Begitu juga dengan sejumlah kritik tajam yang ditujukan kepada DPR (pimpinan Panja khususnya) tergolong wajar-wajar saja. Karena toh sebuah Draft RUU memang layak diperlakukan dengan sikap pro kontra selama dalam koridor pembahasan ilmiah-akademis, dan pemikiran kenegaraan dari berbagai sudut pandang masyarakat sebuah bangsa yang pruralis dan archipelagos.

Saya sendiri sebagai salah seorang yang ikut membangun PDIP di masa-masa sulit ( perjuangan melawan rezim ORBA) turut memberi kritikan yang cukup tajam. Semata saya lakukan agar pemahaman terhadap ajaran Bung Karno tidak bias dan tereduksi hingga berpotensi menimbulkan salah faham yang dapat berkembang melahirkan faham yang salah. Saya lakukan dalam rangka menyadarkan kawan-kawan saya yang tengah berkuasa, bahwa; meminjam istilah bahasa Jawa, bener iku urung tentu pener (benar itu belum tentu tepat-pas-manfaat).

Saya bisa memahami mengapa banyak juga awam yang ikutan bereaksi sangat keras. Utamanya terhimbas oleh gorengan politik yang sengaja memaknai kata 'peras' dan 'Berkebudayaan' dengan pendekatan yang sengaja melepaskan dari kesejarahan dan keterkaitannya dengan apa yang disampaikan Bung Karno pada pidato hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945.  Semata karena digelontorkan begitu saja oleh para penggagas tanpa pengantar dan penjelasan yang komprehensif. Sehingga wajar bila diplintir sampai menohok jantung dan pikiran para pendukung Bung Besar, Pemimpin besar revolusi Indonesia, Bung Karno.

Dengan miskin pengantar dan penjelasan yang komprehensif, wajar bila kata 'peras' dalam rangkaian kata Pancasila di'peras' menjadi Trisila dan Trisila menjadi Ekasila; dimaknai melalui jendela pendekatan yang semata serba fisik dan matematik, 5-3-1. Sederhananya, sebagaimana' buah jeruk' diperas menjadi 'juice' (jeruknya hilang dibuang) dan juice diperas menjadi 'bubuk'-nutrisari' (juice pun hilang tinggal menjadi bubuk). Sebuah proses negasi lewat pendekatan serba fisik dan matematik ini bisa timbul karena fihak penggagas kurang cermat dan sembrono memahami ajaran dan realita obyektif masyarakat kita. 

Padahal digelarnya Trisila oleh Bung Karno sebagai upaya menjelaskan riwayat, kedudukan, dan makna, mengapa lahir tawaran Trisila (Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi, dan Ketuhanan yang Maha Esa). Semata untuk menjelaskan lebih mendalam dan meluas bagaimana sifat, karakter, dan hakekat Nasionalisme Indonesia yang humanis, anti chauvinis, anti kapitalis-imperialis; Perikemanusiaan Yang adil dan beradab (berbeda dgnHAM yang berakar dari faham individualisme), Kerakyatan-Demokrasi Indonesia yang bukan liberal (musyawarah-mufakat non voting oriented) Dimana tujuan akhir bermuara pada tegaknya Keadilan Sosial (kesejahteraan rakyat)

Sementara Ekasila dihadirkan bukan untuk meniadakan Trisila dan apalagi Pancasila. Karena Gotongroyong bagi Bung Karno merupakan pijakan dasar budaya bangsa bila ingin berhasil mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang berpijak pada Pancasila! Jadi semacam pakem atau kunci dasar! Jadi bukan seperti bayangan diperas peres seperti perasan jeruk atau pakaian di jemuran! 

Nah, bila saja ada penjelasan yang komprehensif dari para penggagas RUU HIP yang disampaikan ke publik secara jelas dan lugas, saya yakin heboh RUU HIP tidak akan separah ini. Dan, kaum pemegang stempel Komunis milik rezim Orde Baru, tak berpeluang untuk beraksi dan bermanuver politik. 

Saran saya, seperti kata mas Tukul ... kita kembali ke Laptop saja! Percuma jualan komunis, gak laku! Pabriknya sudah bangkrut! Peminat ludes! Kecuali segelintir orang 'kenthir' yang dilusional yang masih doyan Komunisme!

Jadi, damai-damai saja lah, kita semua saudara sebangsa seTanahair, Indonesia! 

Ana juga ogah Komunis, Bib! Anak milenial kate ... NO Way!

Nah kebetulan bulan Juni adalah bulan  Lahir dan meninggalnya Bung Karno dan juga bulan lahirnya almarhum Pak Harto, mari kita doakan agar arwah beliau berdua beristirahat dengan damai di sisi Tuhan Yang Esa, alfatihah Aamiin


Dikirim dari Yahoo Mail untuk iPhone

__._,_.___

Posted by: Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

.

__,_._,___

Sabtu, 20 Juni 2020

[Media_Nusantara] DPP Pemuda Demokrat & DPP GMNI Solidkan Sikap Saat Peringatan 50 Tahun Haul Bung Karno

 

DPP Pemuda Demokrat & DPP GMNI Solidkan Sikap Saat Peringatan 50 Tahun Haul Bung Karno

Rangkaian acara peringatan 50 Tahun Haul Bung Karno di Blitar merupakan sarana bagi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Demokrat Indonesia dan DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) untuk solidkan sikap.

Sebagaimana diketahui beberapa saat sebelumnya, Arjuno Putra Aldino dan Ageng Dendi Setiawan sebagai DPP GMNI melakukan siaran pers yang dimuat oleh berbagai media massa, yang menyatakan bahwa DPP GMNI mendukung ketua umum DPP Pemuda Demokrat Indonesia, Fandi Utomo Sebagai Walikota Surabaya pada pemilihan kepala daerah 2020.

GMNI: Fandi Utomo Tokoh Yang Cocok Untuk Pimpin Surabaya
Ketum GMNI: Fandi Utomo Sosok Visioner

Ketum GMNI: Fandi Utomo Sosok Visioner Bagi Surabaya

Ketum GMNI: FU Cocok Untuk Surabaya

Ketum GMNI: FU memiliki sosok Visioner Untuk Surabaya

Ketum GMNI:  Fandi Utomo Cocok Untuk Walikota Surabaya

Ketua Umum GMNI Sebut Fandi Utomo Solusi Untuk Surabaya

Ketum GMNI: Fandi Utomo Sosok Visioner

Ketum GMNI: Fandi Utomo Sosok Visioner Untuk Surabaya

Ketum GMNI: Optimistis Fandi Utomo Sosok Visioner Untuk Surabaya

Ketum GMNI: Fandi Utomo Cocok Menjadi Walikota Surabaya


__._,_.___

Posted by: Hery Dono <herydono@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

.

__,_._,___

Senin, 15 Juni 2020

[Media_Nusantara] Erick dan Adian Napitupulu

 

Erick dan Adian Napitupulu

by. Erizeli Jely Bandaro

Secara pribadi saya sangat menghargai  sikap Bang Adian Napitupulu. Dia sangat konsisten dengan ajaran Marhaen. Baginya apapun kebijakan negara harus bisa diterjemahkan dengan mudah dan tujuannya jelas berdasarkan Pancasila. Sikap berbeda bang Adian dengan pemerintah soal dana talangan BUMN khususnya Garuda, lebih didasarkan kepada pertimbangan idiologi yang dia perjuangkan. Bahwa negara harus ada hadir secara significant dalam BUMN. Bila perlu saham pemerintah harus dominan. Bila perlu Pemerintah harus keluarkan tambahan modal kepada BUMN agar perannya lebih besar bagi pembangunan, untuk rakyat tentunya.  

Yang jadi masalah adalah sejak Soeharto jatuh dan rezim reformasi berkuasa, UU dan PP yang ada di negeri ini telah berubah sesuai dengan Amandemen UUD45. BUMN tidak lagi dengan prinsip agent of development tetapi business oriented. Tampa disadari kita sudah memasuki era state of capitalism. Privatisasi terjadi secara terus menerus sejak era Gus Dur sampai era SBY. Memang era Jokowi privatisasi dihentikan. Namun yang sudah terlanjur diprivatisasi terus saja DPR izinkan untuk righ issue sehingga mengurangi porsi saham Pemerintah. Lantas gimana solusinya ?

Menurut saya, kita bisa saja menuju state of capitalism tetapi tetap mengacu kepada UUD 45 pasal 33 yaitu sosialis. Gimana caranya? pemerintah harus lakukan audit PSO (Public Service Obligation) secara menyeluruh terhadap semua BUMN yang ada. Nah kalau index PSO di bawah 50% ya lepas saja BUMN itu. Karena negara engga perlu ngurusi bisnis yang tidak berhubungan dengan kewajiban sosial kepada publik. Contoh Telkom, kalau memang tidak ada lagi unsur pelayanan sosial kepada publik, dan semua sudah bisnis ya jual saja. Uangnya pakai untuk memperkuat Angkasa Pura atau PT KAI atau PELNI. 

Di China standard gaji pegawai BUMN didasarkan kepada index PSO Semakin tinggi index nya semakin tinggi gaji pegawai tersebut. Contoh Kepala Stasiun Kereta Louho di Shenzhen gajinya lebih tinggi dibandingkan Walikota Shenzhen. Mengapa ? Karena tanggung jawab sosial yang berhubungan dengan publik lebih berat dibandingkan dengan walikota. Gaji pegawai Agriculture Bank OF China. lebih tinggi dibandingkan dengan Bank central China.Mengapa ? karena Agriculture Bank OF China lebih besar index PSO nya dibandingkan People Banks Of China, yang hanya melaksanakan UU dan kebijakan pemerintah. Agriculture of bank china harus mengelola ratusan juta petani dan nelayan, dan sebagian besar lemah namun menjadi tanggung jawab negara harus dibina. 

Apakah BUMN yang bekerja secara penuh 100% Indek PSO nya merugi? Tidak. Di Cina, PSO tinggi, maka tinggi juga kualitas pelayanan kepada publik. Karena hanya orang terbaik dan berkualitas saja yang bisa diterima bekerja di BUMN. Gaji mereka lebih besar dari perusahaan non PSO. Akibatnya pelayanan publik   semakin baik dan semakin dicintai oleh semua lapisanan masyarakat. Dari kelas menengah BUMN dapat untung namun pada waktu bersamaan juga bisa memberikan subsidi tarif kepada rakyat yang tidak mampu dengan standar layanan yang sama. Di China, 30% sumbangan PDB berasal dari BUMN. Mengapa saya ambil China sebagai studi kasus? Karena China bisa menerapkan state of capitalisme tanpa meninggalkan sosialisme. Kenapa kita egga belajar dari China.

Apa yang dilakukan Erick sekarang dalam membenahi BUMN memang lebih kepada business oriented. Yang merugi jual, yang engga efisien dipangkas. Itupun tidak salah. Karena dia hanya melakasanakan UU dan PP yang ada. Tugas DPR mengubah UU  yang sehingga bisa menempatkan BUMN sebagai state of catapitalism namun tidak kehilangan ruh Pancasila dan UUD 45. Nah Itu tugas Bang Adian di DPR agar regulasi kita kembali ke khitah  Pancasila, sila ke lima. Tetap semagat!


Dikirim dari Yahoo Mail untuk iPhone

__._,_.___

Posted by: Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

.

__,_._,___

Minggu, 14 Juni 2020

[Media_Nusantara] Jawaban untuk Bang Adian, Soal Garuda, mengapa tidak PMN?

 

Jawaban untuk Bang Adian, Soal Garuda, mengapa tidak PMN?

By Erizeli Jely Bandaro

Memang secara ideal Pemerintah mengeluarkan PMN kepada Garuda Indonesia. Tetapi untuk keluarkan PMN itu dasarnya adalah kelayakan investasi. Ada standar rasio kelayakan investasi. Menteri kuangan berpatokan pada PP No 08 tahun 2007, Pasal 13 ayat 3, Pasal 16. Kalau kita perhatikan PP No.08/2007, ini pertimbangannya sangat bisnis. Saya tidak punya catatan pertimbangan tekhnis investasi sehingga pemerintah tidak setuju memberikan PMN. Namun kalau mengacu kepada pertimbangan investasi pada umumnya, jelas sikap Menteri keuangan itu sangat berdasar. Mengapa?

Pertama, Masalah dalam bisnis penerbangan itu adalah padat modal dan likuiditas yang sangat ketat. Karena hampir semua maskapai penerbangan mendapatkan pembiayaan pengadaan pesawat dari pinjaman bank. Mereka menggunakan berbagai skema termasuk memanfaatkan Shadow banking yang memeras likuiditas. Menurut the Economist, akumulasi keuntungan industri penerbangan dalam 60 tahun terakhir secara keseluruhan tidak jauh dari titik impas saja, dan profitabilitas ini bahkan merosot menuju insolvent.

Kedua, Sejak tahun 2011 sampai 2018, rata-rata ROE Garuda sebesar -4%. Artinya memang tidak menguntungkan dari kacamata investasi. Kalaupun pertumbuhan usaha Garuda rata rata sebesar 25% petahun. Namun Pertumbuhan usaha lebih dipicu oleh utang, bukan oleh laba. Penambahan equity memang meningkat sebesar 8% tetapi penambahan equity itu disebabkan oleh right issue, bukan oleh laba. 

Ketiga, dengan alasan pertama dan kedua itu, kalau pemerintah menambah saham kan engga bisa main beli begitu saja. Harus melewati mekanisme Bursa. Maka akan terjadi Hukum permintaan dan penawaran. Pasti harga saham Garuda akan naik di Bursa. Apalagi dalam ukuran jumbo pembeliannya. Aksi profit taking pasti dimanfaatkan oleh pemegang saham yang lain. Dan setelah itu saham Garuda akan jatuh lagi. Karena fundamentalnya memang bermasalah.

Keempat, persoalan Garuda itu bukan soal kepemilikan pemerintah dan swasta (publik), tetapi soal bisnis Garuda itu sendiri. Karena toh swasta juga bayar pajak kalau untung. Itu sebabnya yang paling tepat adalah memberikan talangan modal kerja investasi lewat skema penjaminan. Karena skema ini memaksa Garuda harus melakukan rasionalisasi agar struktur bisnis ( Cost dan revenue) bisa rasional.  Kalau Garuda sehat, semua happy. Saya tidak tahu, apakah Garuda mampu melakukan standard compliance terpenuhinya rasionalisasi secara komprehensif. Sampai sekarang belum terdengar mereka memanfaatkan fasilitas dari pemerintah ini. 

Tetap semangat


========

SELAMATKAN GARUDA DENGAN PMN ATAU INVESTASI PEMERINTAH, BUKAN PINJAMAN YANG TIDAK ADA DASAR HUKUM

Di tulis : Adian Napitupulu

Setelah pertemuan dengan Presiden kemarin, banyak sekali pendapat, pandangan  komentar yang muncul. Ada yang positif, ada yang negatif. Selama semua pro kontra itu berbasis data dan argumentasi logis, lebih bagus lagi jika pro kontra itu punya muatan ilmiah, dengan demikian Demokrasi sungguh menjadi sangat indah. Tetapi Demokrasi akan kehilangan keindahannya jika pro kontra lahir dari dukungan berlebihan yang irasional maupun kebencian.

Ini salah satu dari sekitar 5 atau 6 materi pembicaraan saya dengan Presiden, khususnya terkait dengan BUMN.

Setelah ngobrol tentang kondisi terkini, situasi Nasional, Corona, Pertanahan, PHK  di BUMN (Garuda, Aerofood dan INKA), Rencana penutupan sekitar 2000  kantor cabang Mandiri, UMKM dan beberapa hal lainnya, kemudian saya menyampaikan pada Presiden agar tidak mengambil opsi pemberian pinjaman Rp 8,5 Trilyun pada Garuda. Kenapa demikian?  Karena menurut saya, pemberian pinjaman tidak ada dalam PP 23 tahun 2020. Artinya ketika negara memberi pinjaman pada Garuda maka pemberian pinjaman itu bisa melanggar PP 23 tahun 2020 dan tentunya juga melanggar UU induknya yaitu no 1 tahun 2020 *Jika di paksakan maka Garuda mungkin bisa selamat, pemegang saham non Pemerintah bisa selamat tapi Presiden, posisinya bisa "tidak selamat."*

Begini penjelasannya, Dalam PP 23 tahun 2020 hanya ada empat pilihan bagi pemerintah untuk melakukan penggelontoran anggaran dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. 

Pertama, PENYERTAAN MODAL NEGARA. Kedua, PENEMPATAN DANA. Ketiga, INVESTASI PEMERINTAH. Ke empat, PENJAMINAN.

Bagaimana penjelasan ke empat hal itu dalam PP adalah sebagai berikut :

1. *PENYERTAAN MODAL NEGARA* yang selanjutnya di singkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk di jadikan sebagai modal badan


Dikirim dari Yahoo Mail untuk iPhone

__._,_.___

Posted by: Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

.

__,_._,___

[Media_Nusantara] BUMN & UMKM DALAM CERITA & ANGKA SIAPA PAHLAWAN SESUNGGUHNYA?

 

Saya ingin meluruskan tulisan Adian Napitupulu yang berjudul BUMN & UMKM DALAM CERITA & ANGKA SIAPA PAHLAWAN SESUNGGUHNYA?

by. Erizeli Jely Bandaro

Pertama, Pemerintah atau negara tidak memberikan talangan lewat APBN kepada Garuda Indonesia. Tetapi dalam bentuk underwriting atas skema modal kerja investasi Garuda. Underwriting pun bukan dalam bentuk penjaminan lewat APBN, tetapi best effort. Artinya resiko ada pada Garuda sendiri bukan pada pemerintah. Dengan skema itu Garuda boleh mencari pinjaman Bank atau dana venture darimanapun asalnya, dan pemerintah hanya memberikan underwriting. Kalau gagal, itu tanggung jawab Garuda, yang tentu sudah ada persetujuan dari semua pemegang saham. Jadi singkatnya , pemerintah hanya memberikan skema, bukan uang. Itu sebabnya Garuda terpaksa harus melakukan rasionalisasi, PHK dan efisiensi lainnya agar layak mendapatkan pinjaman dari pihak lain. Karena resiko kalau terjadi gagal bayar,  tetap pada Garuda da investor, bukan Pemerintah.

Kedua, Dana Rp 152 Trilyun dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Tidak semua dalam bentuk talangan. Diantaranya sebesar Rp 94,23 triliun.  Itu memang tagihan  BUMN yang selama ini pemerintah belum bayar. Tagihan itu berupa kompensasi PSO. Sebesar  Rp 25,27 triliun dalam bentuk PMN dan tidak semua dalam bentuk cash. Sebagian dalam bentuk right issue. Dan sisanya modal kerja atau talangan yang tidak dalam bentuk uang tunai. Skemanya seperti uraian saya pada point pertama.

Ketiga, kita engga bisa membagikan uang kepada UMKM dengan alasan populis. Setiap sen uang negara harus disalurkan secara sistem yang modern dan akuntabel. Keseriusan pemerintah mendukung UMKM sangat jelas. Itu bisa dillihat dari adanya alokasi anggaran PEN untuk PMN kepada  PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp 500 miliar. Ketiga BUMN itu memang focus kepada pembinaan UMKM dalam bentuk collateral provider dan fund provider. Mereka membinan jutaan UMKM dan sudah eksis sejak Soeharto tumbang. Jadi concern bang Adian sudah ada dalam PEN. 

Keempat, Utang BUMN cenderung meningkat kencang seiring dengan kegiatan ekspansinya. Kementerian BUMN menghitung kenaikan utang BUMN akan menembus angka Rp5,253 triliun. Tetapi 89% utang itu atau Rp4.478 triliun, berasal dari Bank BUMN, dan itu bukan utang dalam arti umum. Itu DPK atau dana pihak  ketiga (  nabung/deposito).  Jadi kalau dikeluarkan DPK, utang  BUMN hanya sebesar kurang lebih Rp. 800 T. Sementara Asset BUMN mencapai Rp. Rp8.300 T. Jadi rasionya masih sangat solvabel.

Kelima, saya sependapat bahwa BUMN jangan lagi komut itu para pensiunan pejabat negara atau kalau bisa semua orang partai keluar dari BUMN. Benar benar maluin. Bagaimanapun itu jelas merusak reputasi partai dihadapan rakyat. Kita harus mendukung Jokowi dengan cara yang terpelajar. Kalau salah ya salahkan. Kalau benar ya dukung. Dan kalau ada informasi  bias, tugas kita meluruskan agar rakyat mendapatkan pencerahan. 

Tetap semangat!


Dikirim dari Yahoo Mail untuk iPhone

__._,_.___

Posted by: Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

.

__,_._,___

Sabtu, 06 Juni 2020

[Media_Nusantara] Refleksi Hari Lahir Bung Karno dan Geo Politik 2020

 

Refleksi Hari Lahir Bung Karno dan Geo Politik 2020

Battle of Wit itu sebenarnya memuncak tahun lalu.  Trump melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris untuk Peringatan D Day dan Peristiwa Normandy.

Covid 19 justru membuka banyak tabir dalam penyelenggaraan bernegara. Selain sistem dan tata kelolanya, juga kualitas pemerintahan dan masyarakatnya.

Loyalitas, komitmen, kepemimpinan, solidaritas dan kemampuan adaptasi diuji hingga titik nadir karena situasi saat ini. Kurva ekonomi pasca covid 19 pun terpecah menjadi 2 persepsi: U Shape maupun V Shape. Intinya sama saja, ada yg jatuh, hilang dan musnah. Dan ada yg bangkit dan lahir. Circle of life, circular economy. Hanya risiko dan kecepatannya saja yg berbeda.

6 Juni 1901 adalah hari lahir Bung Karno,dimana dengan pemikirannya pada tahun 1940an mampu mengikuti pergerakan Perang Dunia II dan khususnya Peristiwa D-Day dan Normandy di Benua Eropa....Pax Americana. Sehingga memanfaatkan sebesar-besarnya untuk mengambil jalan untuk membentuk negara berdaulat NKRI  17 Agustus 1945.

6 Juni 2020 kemana kita akan melangkah? Selamat Ulang Tahun, Bung!

=========

6 JUNI

Salah satu rangkaian Kunjungan Kenegaraan yang terpenting bagi Presiden AS Donald Trump ini adalah PERINGATAN 75 TAHUN PERISTIWA NORMANDY.

Apa itu? Peristiwa ketika akhirnya Kerajaan Inggris melakukan joint operation militernya untuk mengalahkan invasi Jerman. Jenderal Dwight E. Eisenhower menjadi pemimpin tertinggi Pasukan AS masuk ke Eropa dan mempersiapkan serangan ke Tentara NAZI Jerman bersama Tentara BAF (British Army Forces).

Diawali dari pengiriman 321 tentara teknisi untuk membangun shelter di Devon, Inggris dan akhirnya mencapai 1000 pasukan menjelang 6 Juni 1944.

Peristiwa ini lah yg mengubah konstelasi total Perang Dunia II saat itu. Jerman yg sudah diambang kemenangan & Inggris yg sudah diambang kekalahan. Langsung berubah drastis posisinya. Negosiasi Raja George VI kepada Presiden Franklin D.  Roosevlet membuahkan hasil.

Sehingga dua jenderal andalannya lah yg dikirim memimpin pasukan gabungan AS-BAF dan regime dari negara persemakmuran Inggris. Untuk menggempur Jerman dan sekutunya: ITALIA & BELANDA di Benua Eropa, serta JEPANG di Kawasan Timur Jauh, Pasifik. Sebuah negara baru yang muncul Pasca Perang Dunia I dan sedang berjuang untuk aklamasi kekuatan negaranya di Perang Dunia II ini

Konstelasi di Eropa ini, terus dicermati dan diikuti oleh Sukarno. Dimana peristiwa 6 Juni 1944 ini, Peristiwa D-Day Normandy, mendapatkan perhatian khusus darinya. Tertuang di biography nya & buku Di bawah Bendera Revolusi.

Momen yg seiring dengan hari kelahirannya ini juga menjadi penanda baginya, kekalahan Belanda di Eropa menjadi momentum penting untuk meraih kedaulatan dan berdiri sebagai bangsa & negara sendiri. Si Bung Besar, selalu mengikuti perkembangan Eropa dari siaran BBC dan korespodensi rekan-rekan pergerakan di Eropa.

Pelarangan siaran BBC oleh Belanda pun bisa diakali dengan bantuan tokoh-tokoh pergerakan muda. Hingga persiapan sebuah negara dapat berjalan. Termasuk perkembangan negosiasi dengan Jepang, terutama pasca Pearl Harbour, Hiroshima & Nagasaki

Dasar negara dengan 5 prinsip dasar yg kemudian hari dikenal dengan nama PANCASILA, konsensus ragam pikiran yang menjadi perhatian dunia saat itu (demokrasi, social justice, liberty & sovereignity), menjadi pusat perhatian para tokoh pergerakan Indonesia. Hingga puncaknya adalah 17 Agustus 1945 sebuah negara berbendera 🇮🇩 lahir.

Proklamasi kedaulatan yang tidak disetujui banyak pihak, khususnya Belanda yang pada perkembangannya justru meminta bantuan AS pula dengan tentara NICA nya

Visi Nusantara menjadi Indonesia dari Founding Fathers/ Mothers kita, memang selalu dinamis dan menjadi ajang 'batle of wit'. Karena bangsa kita lahir karena kecerdasan akan pemahaman konstelasi dan situasi geopolitik hingga kita bertahan hari ini. Hihihi, jadi kalau kita enggan pahami posisi geopolitik kita, bahkan nyeletuk apa-apa kok mikir geopolitik. Lebay! Bukankah itu artinya kita mengkerdilkan diri kita, kawan?

JAS MERAH!

Selamat ulang tahun, Bung! Kini, bersamaan dengan ulang tahunmu, Peristiwa D-Day Normandy....Cikal Bakal kerjasama Inggris-AS mengalahkan Jerman dan sekutunya di Eropa, sedang diperingati & direvitalisasi Only if you know what I mean. Hanya kini senjatanya sih Perjanjian Dagang, Kesepakatan bilateral, IoT dan 5G. Dan kebangkitan mitra strategis abadi Inggris sejak peristiwa BOXER REBELLION (udah sy statusin ya ini) CHINA


__._,_.___

Posted by: Indra Prihantaka <indrapuyi@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

.

__,_._,___

Senin, 01 Juni 2020

[Media_Nusantara] Pencucian uang.

 

Pencucian uang.



Mungkin anda tahu kasus TPPI yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 37 triliun. Itu kasus era SBY. Namun di era Jokowi dana negara bisa diselamatkan sebesar Rp.32 triliun. Mengapa ? Atas dasar UU Pencucian uang, Polri berhasil melakukan gerakan cepat memblokir rekening bank para pihak yang terlibat. Polri menyita Rp 32 triliun  dari beberapa rekening tersangka yang diblokir. Selain itu, ada pula rekening lain yang mendapat keuntungan sekitar Rp 140 miliar. Termasuk menyita kilang minya di Tuban senilai Rp 600 miliar. Begitu juga kasus Jiwasraya yang merugikan negara sebesar Rp. 13,5 Triliun. Pihak kejaksaan dapat bergerak cepat dengan menyita asset tersangka mencapai Rp. 17 triliun. Itupun  menggunakan operasi aksi anti pencucian uang.

Menurut PBB, pencucian uang dari hasil tindak kejahatan itu mencapai USD 800 miliar sampai dengan USD 2 triliun per tahun. Jadi memang raksasa sekali nilainya, yang 2 kali PDB negara kita dan 4 kali dari PDB Arab  Saudi. Dana sebanyak itu ditempatkan dalam berbagai portfolio investasi. Dari rekening bank, reksadana, saham, deposito, sampai kepada property. Aksi pencucian uang inilah yang membuat ketimpangan perekonomian dan membuat likuiditas tidak lancar pada sektor real.

"Dari mana uang money laundry itu." Tanya teman waktu kami diskusi dalam satu kesempatan.

"Pasti berasal dari tindak kejahatan. Misal, uang suap, korupsi. Transaksi ilegal seperti penipuan MLM. Komisi haram dari jual beli izin konsesi bisnis berskala triliunan seperti illegal mining, illegal fishing, illegal lodging. Pengadaan barang pemerintah lewat skema in kind loan. Penggelapan pajak lewat skema transfer pricing. Uang lendir dari prostitusi dan narkoba. Dan masih banyak lagi. Jadi disebut pencucian uang karena para pelakunya berusaha menyembunyikan asal usul uang."

"Gimana caranya mereka menyembunyikan asal usul uang itu ?

"Ya pertama, mereka berusaha menempatkan uang itu ke dalam sistem perbankan. Biasanya menggunakan proxy dalam transaksi jual beli barang atau saham perusahaan tertutup. Dengan begitu uang akan mengalir ke dalam rekening bank. Ini disebut dengan tekhnis placement. Kedua, setelah dana berada di bank , mereka akan masuk ke bursa membeli saham atau membeli reksadana atau beli emas atau beli property atau obligasi. Ini disebut dengan operasi layering. Ketiga, setelah uang berubah ujud jadi asset, maka asset itu dijadikan collateral utang ke bank atau lembaga keuangan untuk membiayai proyek yang dilegitimasi negara. Ini disebut dengan integration. Kalau sampai tahap integration sudah sulit untuk melacak asal usul uang. Namun masih tetap beresiko terlacak. Nah agar lebih aman, biasanya utang itu sengaja dibuat  gagal bayar agar collateral disita oleh kreditur. Sehingga kalaupun terlacak, sudah sulit disita negara. Karena yang jadi korban adalah kreditur. Sementara debitur sudah pindahkan uangnya ke luar negeri melalui rekening SPC"

"Tentu proses dari placement, layering, dan integration itu sangat rumit ya. Melibatkan pihak perbankan, lawyer, notaris dan akuntan. Agar semua nampak legal dan clean. " Kata teman saya.

"Benar sekali. Operasi pencucian uang itu bisa terlaksana karena moral dari petugas yang berada di garda terdepan lemah atau mudah dipengaruhi. Makanya ongkos proses penempatan dana sampai integrasi itu memang mahal sekali. Kadang 15% habis untuk biaya ini itu termasuk fee"

"Apa tindakan pemerintah untuk mengantisipasi operasi pencucian uang ini ?

"Sebetulnya sudah ada the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes in the area of the automatic exchange of information. Dengan forum dunia ini memungkinkan negara yang ingin terlibat dalam panangkalan aksi pencucian uang dapat bergabung. Nah Indonesia, di era Jokowi, udah bergabung dalam forum ini. Jadi PPATK bisa menggunakan akses ke negara anggota untuk melacak keberadaan uang yang dicurigai berasal dari kejahatan"

"Loh katanya Jokowi berjanji akan mencairkan dana Rp 11000 triliun dari uang orang indonesia yang ada di Swiss"

"Ya benar. Itu sedang berproses."

"Kenapa sampai sekarang belum bisa cair ?

"Kan Perjanjian Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance Treaty antara Indonesia dan SWISS baru ditandatangani bulan agustus 2019. Itu butuh waktu dan proses yang rumit. Karena posisi uang itu sudah terintegrasi. Maklum pembiaran terjadi sejak era Soeharto sampai ke SBY. Engga mudah sampai bisa ditarik kedalam negeri. Kita walau sudah ada UU Pencucian uang namun belum ada UU Pembuktian Terbalik. Jadi sangat sulit memaksa pelaku untuk menyerahkan diri. Apalagi upaya hukum kepada mereka yang dicurigai sangat sulit. Kan sebagian mereka juga adalah elite politik yang terhubung dengan Orba, dan mereka juga sangat dekat dengan ormas Islam."

"Jadi apa upaya Jokowi untuk menghadapi mereka yang dicurigai itu agar uang rakyat sebesar Rp. 11000 triliun itu bisa kembali ke negara ?

"Saat sekarang melalui Mutual Legal Assistance Treaty, memungkinkan negara bisa blok uang yang dicurigai. Walau memang negara belum bisa ambil namun orang yang dicurigai itu jelas engga bisa pakai uang. Jadi sama dengan kodok hidup hidup di masukan kedala baskom berisi air sambil direbus.  Walau kodok itu tahu cara keluar dari baskom namun dia tidak pernah bisa mencapai bibir baskom, dan sementara air semakin lama semakin panas. Hanya satu cara kodok bebas. Menyerahkan diri atau mati. Itulah kini yang terjadi pada mereka yang dicurigai pemilik dana haram."

"Makanya mereka yang dicurigai itu secara tidak langsung berada dibalik pembenci Jokowi dan inginkan Jokowi jatuh sebelum tahun 2024. Karena mereka butuh dana untuk Pemilu 2024. Ternyata semua karena bisnis. Politik hanya kuda tunggangan saja"

"No comment." kata saya.


Erizeli Jely Bandaro 


Dikirim dari Yahoo Mail untuk iPhone

__._,_.___

Posted by: Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

.

__,_._,___