Prabowo: Pejabat KPU, KPUD & Hakim Terima Uang, Rakyat Harus Melawan
Menindak-lanjuti pernyataan Jendral Prabowo Subianto, yang menyatakan bahwa kecurangan pilpres itu melibatkan pejabat KPU & KPUD yang berpihak pada calon lain karena sudah dibeli & menerima sejumlah uang, maka PARODI (Pembela Prabowo Daulat Indonesia) menghimbau pada seluruh masyarakat Indonesia untuk melawan & melaporkan seluruh pejabat KPU, KPU Propinsi, KPU kabupaten/kota se Indonesia pada polisi karena masalah ini.
Selain itu Jendral Prabowo juga menyatakan bahwa para hakim sudah bisa dibeli, maka jika Jendral Prabowo sampai dikalahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka masyarakat harus melawan & melaporkan para hakim MK dan juga hakim2 lain diseluruh Indonesia pada pihak kepolisian
PARODI - Pembela Prabowo Daulat Indonesia
Inilah.Com http://nasional.inilah.com/read/detail/2123144/prabowo-pejabat-kpu-dan-kpud-terima-uang#.U9aiQkC2hSV
Prabowo: Pejabat KPU, KPUD & Hakim Terima Uang
Calon presiden (capres) Prabowo Subianto mengatakan pelaksanaan pilpres lalu banyak terjadi kecurangan khususnya dalam proses rekapitulasi.
Bahkan kecurangan tersebut melibatkan para pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berpihak kepada salah satu kandidat karena telah menerima sejumlah uang.
"Ini mencemaskan kita semua bagaimana bisa kita hidup sebagai negara merdeka kalau semua pejabat kita atau hampir semua pejabat kita tidak punya integritas, bisa disogok, bisa dibeli, dimana tempat keadilan untuk rakyat yang tidak punya uang," ujar Prabowo dalam pernyataannya yang dikutip dari akun Youtube pribadinya.
Bahkan kecurangan tersebut melibatkan para pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berpihak kepada salah satu kandidat karena telah menerima sejumlah uang.
"Ini mencemaskan kita semua bagaimana bisa kita hidup sebagai negara merdeka kalau semua pejabat kita atau hampir semua pejabat kita tidak punya integritas, bisa disogok, bisa dibeli, dimana tempat keadilan untuk rakyat yang tidak punya uang," ujar Prabowo dalam pernyataannya yang dikutip dari akun Youtube pribadinya.
Menurutnya, seharusnya para pejabat terutama penyelenggara pemilu bisa bersikap independen dan tidak berpihak. Bahkan tidak boleh berpihak karena ada sejumlah uang yang diterima.
"Ternyata kalau semua lembaga-lembaga tersebut buntu karena korupsi, hakim-hakim sudah tidak punya integritas. Hakim bisa dibeli, pejabat KPU bisa dibeli, pejabat KPUD bisa dibeli, kalau ini terjadi apa masa depan bangsa kita," ungkapnya.
"Ternyata kalau semua lembaga-lembaga tersebut buntu karena korupsi, hakim-hakim sudah tidak punya integritas. Hakim bisa dibeli, pejabat KPU bisa dibeli, pejabat KPUD bisa dibeli, kalau ini terjadi apa masa depan bangsa kita," ungkapnya.
__._,_.___
Posted by: Bas Suherman <bassuherman@yahoo.com>
Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar