Forum Lintas Warga Dukung Penyidikan Korupsi Bawaslu Kota Madiun Oleh Kejaksaan
Kepada Yth.
Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Di Tempat
Sehubungan dengan adanya penyidikan kasus korupsi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) kota Madiun, maka kami menyampaikan dukungan sepenuhnya agar kasus ini diusut sampai tuntas
Untuk itu kami menyampaikan agar segera dilakukan penetapan tersangka, dan melakukan penahanan agar tidak melakukan hal-hal yang bisa mengaburkan peristiwa korupsi yang terjadi.
Hal ini karena Bawaslu kota Madiun tidak koperatif dan cenderung mencoba menyembunyikan alat bukti dan hasil korupsi.
Sebagaimana disampaikan oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri (kota Madiun) bapak Aldy Slesviqtor Hermon di media massa (Radar Madiun, 6/11/2026) bahwa proses penyidikan yang berlangsung telah menemukan indikasi dugaan penyelewengan anggaran.
Kasi Intelejen Kejari kota Madiun yang merupakan ketua tim penyidikan juga telah berulang kali menegaskan bahwa kasus ini bukan kasus main-main, karena ini adalah perintah langsung dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim bapak Dr. Abdul Qohar, dan meminta media massa untuk memastikan dan mengkonfirmasi dengan menelepon bapak Kajati Jatim, dan sebagaimana Radar madiun (7/11/2026), bapak Kajati Jatim membenarkan hal tersebut.
Sejak awal pemeriksaan Bawaslu kota Madiun selalu berbelit-belit, dan tidak kooperatif, dan menyampaikan data bahwa mereka telah diaudit oleh Inspektorat Bawaslu RI dan menyerahkan hasil pemeriksaan Inspektorat Bawaslu RI, karena ini adalah langkah untuk mengaburkan tindak pidana korupsi, tentu saja oleh Kasi Intlejen sebagai ketua tim penyidik hal ini tidak dimasukkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan tim pemeriksa tidak mau menerima dokumen pemeriksaan oleh Inspektorat Bawaslu RI tersebut.
Bahkan setelah penolakan itu, sejak awal bulan September 2026, Bawaslu kota Madiun sudah lebih dari 3 kalai mencoba menyampaikan surat hasil pemeriksaan Inspektorat Bawaslu RI, baik secara langsung kepada penyidik maupun melalui bagian penerima surat di Kejari kota Madiun, akan tetapi selalu ditolak karena itu bukan keterangan yang diperlukan oleh tim penyidik
Pada pertengahan bulan Oktober 2026, tim penyidik sudah meminta kepada Inspektorat kota Madiun untuk melakukan pemeriksaan terhadap korupsi yang dilakukan Bawaslu kota Madiun. Karena Inspektorat kota Madiun dan tim penyidik telah komitmen untuk kooperatif terhadap penyidikan ini agar hubungan yang harmonis antara pemerintah kota Madiun dan Kejari Kota Madiun tetap terjaga.
Pada akhir Oktober 2026, untuk kesekian kalinya Bawaslu kota Madiun mengirim hasil pemeriksaan Inspektorat Bawaslu RI, dan saat itu Kasi Intelejen sedang dinas menghadap Ke Kejaksaan Tinggi Jatim. Sangat disayangkan tim penerima surat di kantor Kejari kota Madiun mau menerima surat tersebut, padahal surat tersebut sebelumnya sudah berkali-kali ditolak dan sudah dipesankan oleh Kasi Intelejen sebagai ketua tim penyidik agar tidak menerima surat atau berkas tersebut.
Untuk itu petugas TU penerima surat, Kasi Pidum, Kasi Pidsus, perlu diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jatim dan Kejaksaan Agung, karena terindikasi bekerjasama dengan Bawaslu kota Madiun dan bisa membuat penyidikan kasus korupsi terhambat. Apalagi sebelumnya oleh Kasi Intelejen dihadapan petugas TU Kejari kota Madiun dll tersebut sudah menegur dengan keras petugas Bawaslu jangan lagi memaksakan mengirim berkas pemeriksaan Inspektorat Bawaslu RI, karena itu tidak dibutuhkan dalam penyidikan kasus korupsi yang berlangsung.
Untuk itu sekali lagi kami menegaskan bahwa kami mendukung dan menuntut agar penyidikan kasus korupsi Bawaslu kota Madiun diusut tuntas dan menindak oknum-oknum di Kejari kota Madiun yang mencoba menghalangi penyidikan kasus korupsi ini
Selain itu perlu ditelusuri juga aliran dana korupsi Bawaslu kota Madiun ini yang kemungkinan besar mengalir ke anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo dan komisioner Bawaslu RI Totok karena sebenarnya ketua Bawaslu kota Madiun ini sebenarnya personel yang tidak kompeten, akan tetapi bisa terpilih karena memberikan sejumlah uang kepada mereka.
Padahal sebenarnya penyidik sudah meminta Bawaslu kota Madiun untuk kooperatif, agar tidak memperberat ancaman hukuman, jadi meskipun istri ketua Bawaslu pernah bertemu dengan Kajari kota Madiun bapak Komaidi dengan komitmen tertentu, ketua tim penyidik sudah menyatakan percuma saja, karena penyidikan ini adalah perintah langsung dari Kajati Jatim.
Selain itu, perlu ditelusuri juga adanya aliran dana kegiatan Bawaslu kota Madiun kepada oknum-oknum Kasi intel dan kajari kota Madiun sebelumnya.
Demikian terima kasih,
Kelompok Mitra Warga
Yogi.P Leontin Arman
Ketua Sekretaris
Tembusan
1. Jaksa Agung RI
2. Kejaksaan Negeri Kota Madiun
3. dll
