JARAK: November 2019

Terkait polemik pembelian kain pakaian dinas untuk anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) propinsi Jatim (Jawa Timur), beredar surat dari kelompok masyarakat, yang sempat diambil gambarnya oleh rekan jurnalis dari salah seorang anggota DPRD Jatim

Inilah isi surat dari kelompok masyarakat yakni Cetar Jatim secara lengkap sebagaimana terlihat pada foto

Kepada Yth.

1. DPRD Jatim

2. Instansi Terkait

Dengan Hormat,

Terkait dengan pengadaan kain untuk pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Propinsi Jawa Timur (Jatim) dengan kode pengadaan 17120175 oleh satuan kerja sekretariat DPRD pemerintah daerah propinsi Jatim sebesar 1 milyar rupiah, kami menyampaikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya kain untuk pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD Jatim yang sudah dikirim oleh penyedia barang itu segera diterima oleh pegawai sekretariat dewan yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen, PPTK dll. Dan CV Artha Kawi Putri dengan NPWP: 82.380.973.6-654.000 yang beralamat di dusun Sumbersari RT 01 RW 08 Wonosari kabupaten Malang sebagai pemasok kain itu segera dibayar. Sebab jika pegawai sekretariat dewan menolak menerima kain tersebut dan tidak mau membayar, ini sama saja dengan menghambat program yang bisa menyebabkan para anggota DPRD Jatim tidak mempunyai pakaian dinas.

2. Janganlah karena ada berita bahwa kain yang dikirim oleh bapak Vijay sebagai suplier yang dalam pengadaan ini memakai perusahaan CV Artha Kawi Putri itu tidk sesuai spesifikasi yang tercantum pada dokumen pelelangan, lalu pegawai pemprop di sekretariat dewan yng bertugas membeli kain pakaian dinas anggota DPRD itu belum mau menerima kain tersebut dan menunda pembayaran. Padahal begitu kain diterima dan dibagikan, maka kain bisa langsung dijahitkan agar para anggota DPRD Jatim bisa segera memiliki seragam dinas. Maka jika para pegawai pemprop di sekretariat dewan yang bertugas membeli kain itu tidak mau menerima kain tersebut dengan berbagai alasan, ini menunjukkan bahwa mereka tidak loyal pada pimpinan dan berniat untuk menggagalkan program pembelian kain seragam dinas untuk para anggota DPRD Jatim.

3. Padahal mereka sudah tahu bahwa bapak Vijay adalah orang kepercayaan dari ibu Khofifah gubernur Jatim, sebagai pimpinan tertinggi dari para pegawai di lingkungan pemprop Jatim. Dan sejak awal bapak Sekdaprop sudah menyampaikan hal tersebut, agar bapak Vijay yang melaksanakan pekerjaan ini. Dan saat kain sudah dikirim ketika para pegawai pemprop di sekretariat dewan tidak mau menerima dengan berbagai alasan, atas perintah Gubernur melalui sekdaprop sudah dilakukan mediasi oleh bapak Vijay bersama bapak Yuswanto kepala ULP pada biro AP (administrasi pembangunan) agar kain itu bisa diterima dan persoalan administrasi bisa diperbaiki. Bahkan bapak Vijay juga mempunyai relasi yang bisa membuat hasil uji laboratorium kain agar hasil laboratorium bisa sama dengan dokumen lelang, tanpa harus mengganti kain serta mengatur administrasi yang lain yang penting kain harus segera diterima dan segera dibagikan pada anggota DPRD Jatim.

4. Apalagi para pegawai pemprop unit kerja sekretariat dewan yang bertugas membeli kain ini sudah dikumpulkan oleh para pimpinan dan sudah diminta untuk segera menerima kain tersebut. Tentunya sangat tampak jika tidak loyal jika mereka tidak mau menerima kain tersebut karena alasan prosedur dan alasan hukum. Karena dalam pertemuan itu sudah disampaikan oleh bapak Vijay bahwa secara hukum, pekerjaan ini sudah dikawal oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati)Jatim, karena bapak Vijay adalah orang yang banyak membantu kegiatan di Kejati Jatim.

Demikan hal ini disampaikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Cetar Jatim

Achmad Shodiq

Ketua

------------------------------------------------------

Inilah berita yang menimbulkan polemik

Akurat News

Ada Apa Dalam Pembelian Kain Pakaian Dinas DPRD Jatim ?

Ada Apa Dalam Pembelian Kain Pakaian Dinas DPRD Jatim ?

MATA - Masyarakat Transparansi Jatim menyorot pembelian kain untuk pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Propinsi Jawa Timur (Jatim) dengan kode pengadaan 17120175 oleh satuan kerja sekretariat DPRD pemerintah daerah propinsi Jatim sebesar Rp 1,05 milyar.

Hal ini disebabkan karena penyedia barang yakni CV Artha Kawi Putri dengan NPWP: 82.380.973.6-654.000 yang beralamat di dusun Sumbersari RT 01 RW 08 Wonosari kabupaten Malang, diduga mengirim kain yang spesifikasinya lebih jelek atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen pengadaan. Dan sampai batas waktu pekerjaan dan masa perpanjangan telah habis yakni pada 30 Oktober 2019, penyedia barang terindikasi tidak mau mengambil kembali kain yang dikirimnya pada kantor sekretariat DPRD dan atau tidak mau menggantinya dengan kain yang berkualitas bagus sebagaimana spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

"Ya mungkin saja, bahwa penyedia barang atau pedagang kain itu diduga berusaha agar kain yang kualitasnya lebih jelek atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan pada dokumen pengadaan itu diterima saja dan dibayar oleh sekretariat DPRD pemerintah daerah propinsi Jatim", kata Andi ketua MATA Jatim.

Mata Jatim berpendapat bahwa karena anggaran pembelian ini berasal dari uang negara dan sesuai peraturan yang berlaku, sebaiknya kantor sekretariat DPRD pemprop Jatim menolak menerima kain untuk pakaian dinas DPRD itu jika kualitasnya lebih buruk atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Dan sesuai peraturan, jika waktu pelaksanaan pekerjaan dan masa perpanjangannya telah habis, penyedia barang tidak mengirim kain sesuai spesifikasi yang ditentukan pada dokumen pengadaan, maka penyedia barang wajib diputus kontrak serta dimasukkan pada blacklist atau daftar hitam dan jaminan pelaksanaan pekerjaan wajib dicairkan.

"Ingat lho, dengan dengan membeli kain dengan harga mahal itu jelas kualitasnya harus bagus. Dengan harga pembelian sebesar itu untuk sekitar 120 orang jumlah anggota DPRD Jatim, berarti tiap orang anggota DPRD mendapat kain bahan seragam dengan harga sekitar 8 juta rupiah. Jika dengan harga yang mahal itu lalu dikirimi kain yang kualitasnya jelek atau tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan, bisa menimbulkan anggapan yang bermacam-macam", tutur Andi.

Menurut MATA, jika pemprop Jatim unit kerja sekretariat DPRD menerima dan membayar kain yang tidak sesuai spesifikasi, itu bisa menimbulkan masalah hukum yakni tindak pidana korupsi.

Selain itu jika sampai batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku, penyedia barang tidak mengirim kain yang kualitasnya sesuai spesifikasi dalam dokumen pengadaan itu tidak dilakukan putus kontrak dan tidak dimasukkan dalam daftar hitam serta uang jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak dicairkan, maka bisa menimbulkan anggapan bahwa:

pertama, ada dugaan bahwa para pejabat pemprop Jatim pada unit kerja sekretariat DPRD Jatim telah melakukan persekongkolan dalam upaya melakukan tindak pidana korupsi

kedua, ada dugaan terjadinya intervensi atau perintah yang tidak dapat ditolak dari pihak atasan para pegawai pemprop Jatim unit kerja sekretariat DPRD Jatim yang bisa mengarah pada tindak pidana korupsi.

"Dan bisa jadi yang mendapat sorotan negatif adalah lembaga dan atau para anggota DPRD Jatim, padahal yang melakukan pembelian itu bukanlah lembaga atau anggota DPRD Jatim, tetapi yang melakukan pembelian adalah para pejabat pemprop Jatim pada unit kerja sekretariat DPRD", ujarnya.

Sumber: https://pemburu-koruptor.blogspot.com/2019/11/dukungan-dan-polemik-pembelian-kain.html

__._,_.___

Posted by: Hery Dono <herydono@yahoo.com>

Reply via web post

•

Reply to sender

•

Reply to group

•

Start a New Topic

•

Messages in this topic (1)

Visit Your Group

• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

__,_._,___

Selasa, 19 November 2019

[Media_Nusantara] Ada Apa Dalam Pembelian Kain Pakaian Dinas DPRD Jatim ?

Ada Apa Dalam Pembelian Kain Pakaian Dinas DPRD Jatim ?

Foto: Kusnadi, Ketua DPRD Jatim

Menurut MATA, jika pemprop Jatim unit kerja sekretariat DPRD menerima dan membayar kain yang tidak sesuai spesifikasi, itu bisa menimbulkan masalah hukum yakni tindak pidana korupsi.

pertama, ada dugaan bahwa para pejabat pemprop Jatim pada unit kerja sekretariat DPRD Jatim telah melakukan persekongkolan dalam upaya melakukan tindak pidana korupsi

Ketua DPRD Jatim, bapak Kusnadi ketika dihubungi ponselnya 08179379033, belum memberi tanggapan mengenai masalah ini.

Sumber: https://pemburu-koruptor.blogspot.com/2019/11/ada-apa-dalam-pembelian-kain-pakaian.html

__._,_.___

Posted by: Hery Dono <herydono@yahoo.com>

Reply via web post

•

Reply to sender

•

Reply to group

•

Start a New Topic

•

Messages in this topic (1)

Visit Your Group

• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

__,_._,___

[Media_Nusantara] Restruktur pertamina

Restruktur pertamina

Anda tahu kan Singapore. Habibie dulu pernah menganalogikan Singapore itu dengan dote ( titik) dalam Peta, ditengah jajaran ribuan pulau di Indonesia. Artinya memang kecil sekali. Penduduknya hanya sebanyak penduduk lampung. Lebih banyak penduduk jakarta. Walau kecil sejumput titik wilayah Singapore itu namun Ekonomi Singapore mengalahkan semua provinsi yang ada di Sumatera, Jawa dan kalimantan. Padahal Singapore tidak punya banyak SDM seperti Jawa. Tidak sebanyak SDA seperti Sumatera dan kalimantan.

Mengapa ? Karena Singapore menguasai trading komoditas, terutama minyak dan pangan ( oil and food). Impor dan eksport kita menggunakan Singapore sebagai HUb. Untuk menjadikan Singapore sebagai trading House kelas dunia, Singapore melengkapi dirinya dengan tekhnologi logistik yang paling efisien di dunia dan Fasilitas perbankan yang modern. Bukan itu saja, Singapore juga menyediakan portal trading dengan sistem clearing yang efisien dan terhubung dengan pusat perdagangan dunia seperti London, Boston, Hongkong, dan lain lain. Semua fasilitas itu dikelola dengan sangat transparant dan punya kepastian hukum yang solid. TRUST nya sangat tinggi.

Pertanyaan nya adalah, mengapa Singapore bisa menjadi magnit bagi trader kelas dunia untuk terhubung dan mampu membangun infrastruktur trading dunia? Jawabannya adalah Karena Singapore punya resource market dan komoditas dari Indonesia. Itu dibangun tidak sebentar tetapi puluhan tahun. Di awali sejak Soeharto berkuasa sampai dengan tahun 2014, Singapore mendapatkan akses sebagai agent semua komoditas dan market dari Indonesia. Tanpa bantuan Soeharto, Singapore itu nothing. Tetapi karena itupula Singapore membuat segelintir orang Indonesa yang dekat dengan elit politik kaya raya dengan cara mudah.

Nah ketika era Jokowi, Petral di bubarkan. Apakah posisi Singapore sebagai Hub hilang ? Tidak. Direksi pertamina dan menteri ESDM hanya mengubah Tataniaga BBM, sementara sistem masih bergantung dengan Singapore sebagai Hub, dan rente masih terus berlangsung dengan model lain. Ya memang kita sudah menerapkan sistem ISC untuk menjamin pengadaan BBM tetapi hub trading tetap menggunakan fasilitas Singapore. Mengapa? Karena kita belum punya pusat logistik untuk trading oil dan gas. Belum punya portal trading House yang punya reputasi didukung oleh prime bank international. Akibatnya itu hanya ganti baju.

Mengapa? Karena visi Jokowi mencabut Petral sebagai trading Arm pertamina hanya diterjemahkan oleh pertamina dan menteri esdm sebatas perubahan tata niaga saja. Padahal visi Jokowi itu bertujuan kepada kemandirian. Seharusnya pertamina dan menteri ESDM membangun infrastruktur seperti yang Singapore punya untuk trading oil and gas. Untuk mengamankan pasar domestik tidak dikuasai trader Singapore, pertamina harus segera membangun kilang BBM dengan kapasitas produksi diatas kebutuhan domestik sehingga kelebihannya bisa diekspor.

Lima tahun Jokowi berkuasa pada periode pertama, tidak ada perubahan signifikan terhadap kemandirian kita dibidang oil and gas. Padahal kita menguasai sumber daya itu. Nilai tambah jasa dan harga didapat oleh Singapore. Kita hanya dapat lendir aja. Itulah dahsyatnya oligarki bisnis mengusai elite politik. Saya berharap periode kedua ini, perubahan pada ESDM terjadi. Kalau engga, maka ancaman serius akan melanda Indonesia. Yang korban anak cucu kita. Kita akan lihat tahu depan. Terutama kalau Ahok gagal jadi pejabat Pertamina. Maka tahulah kita bahwa mafia migas itu terlalu besar untuk dihadapi Jokowi.

Erizeli Jely Bandaro

Dikirim dari Yahoo Mail untuk iPhone

__._,_.___

Posted by: Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>

Reply via web post

•

Reply to sender

•

Reply to group

•

Start a New Topic

•

Messages in this topic (1)

Visit Your Group

• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

__,_._,___